Rangkap Jabatan di RPH, Arief: Komisi B Kecolongan | Malang Post

Jumat, 06 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Kamis, 14 Nov 2019, dibaca : 216 , aim, sisca

MALANG – Kekosongan kursi direktur Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang, setelah Plt Direktur RPH Ade Herawanto habis masa jabatannya beberapa waktu lalu, ternyata jabatannya di rangkap Dewan Pengawas (Dewas) RPH,  Elfiatur Roikah yang juga menjabat sebagai direktur RPH.
Ditambah dengan beredarnya Surat Izin Usaha Perdagangan besar PD RPH Kota Malang yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), menyebutkan nama Elfiatur Roikah sebagai direktur RPH. Hal ini membuat terkejut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan hearing dengan PD RPH Kota Malang dan mempertegas status Elfiatur Roikah yang datang saat ini, sebagai Dewan Pengawas.
“Saat kami tanyakan soal jabatannya, dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Dewan Pengawas RPH yang menjalankan tugas direktur. Kalau memang dia benar-benar diangkat sebagai direktur yang merangkap jabatan Dewan Pengawas, berarti kami kecolongan dengan ketidakjujuran Dewan Pengawas RPH,” terang Arief kepada Malang Post, kemarin.
Kalau sampai diangkat sebagai direktur menurunya, sama saja dengan jeruk makan jeruk. Apalagi, status dia juga sebagai PNS, tidak boleh merangkap jabatan sebagi direktur. Karena itu melanggar PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD. Dalam PP itu juga dilarang rangkap jabatan Dewan Pengawas sebagai direksi BUMD.
“Dalam SIUP besar PD RPH yang beredar di sosial media yang menyebutkan dia sebagai direktur, pastinya yang mengeluarkan SIUP itu pun ada dasarnya sesuai dengan pengajuan yang diajukan,” terang politisi PKB ini.
Ditegaskannya, kalau memang benar ada rangkap jabatan, maka harus ada sanksi administrasi berupa pemberhentian jabatannya sebagai direktur. Karena itu jelas melanggar aturan dan pemerintah dalam hal ini eksekutif harus tegas.
Terpisah, Sekda Kota Malang Wasto menganggap tidak ada yang salah dengan yang ada di RPH Kota Malang. Ia menegaskan, Elfiatur merupakan Dewas yang juga menjalankan tugas direktur sementara hingga ada penetapan direktur definitif oleh wali kota.
“Semua sudah sesuai aturan. Acuannya PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bisa seperti itu dan benar. Dewas sementara boleh mengambil tugas sebagai direktur jika terjadi kekosongan jabatan sampai yang definitif ada,” tegas Wasto.
Ia menambahkan, hal tersebut tidak inkostitusional. Apabila direktur tidak ada, maka BUMD diperankan oleh Dewas. Izin yang keluar bukan dari Dewas tapi lembaga direktur karena ia bertindak sebagai direktur.
“Statusnya adalah dia Dewas yang menjalankan tugas direktur. Produk yang dikeluarkan atas nama lembaga direktur. Dia bukan direktur tetapi bertindak sebagai direktur. Tidak ada penambahan jabatan Plt juga karena aturannya sudah begitu,” pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan membantah pernyataan Sekda. Menurutnya dalam PP 54 tahun 2017 tidak ada yang menjelaskan ketika jabatan direksi kosong maka dapat dijabat sementara oleh Dewas.
Ia menjelaskan dalam PP 54 disebutkan dewan pengawas atau anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap pada Direksi BUMD lain, BUMN maupun BUMD itu sendiri, Selain itu dijelaskan pula anggota dewas dan anggota komisaris maupun dirut dilarang merangkap jabatan atau memiliki jabatan pelayan publik.
“Ini kan masih staf kecamatan yang bersangkutan. Lalu dalam hal mengangkat dan memberhentikan direktur oleh wali kota asal usulan Dewas dan setelah mendengar pertimbangan dari DPRD,” tegasnya. (ica/aim)



Loading...