MalangPost - Raker PAPDESI Bahas Penggunaan Dana Desa

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

Raker PAPDESI Bahas Penggunaan Dana Desa

Kamis, 02 Jul 2020, Dibaca : 3291 Kali

MALANG -  Pengurus DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jawa Timur akan menyelenggarakan rapat kerja (Raker) di Kecamatan Trawas,Kabupaten Mojokerto, Sabtu (4/7/2020).

     Dalam agenda pertemuan akan  membahas tentang kebaradaan Undang-undangNo. 2 tahun 2020dianggap oleh  beberapa pihak akan mengebiri hak-hak  desa dalam penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN.

     Terbitnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 yang secara substantif berada di Pasal 28 ayat 8, banyak disorot oleh Asosiasi Kepala Desa, Parade Nusantara Kabupaten Madiun bahkan telah melayangkan surat gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yangditerima pada Senin (23/6/2020) dengan bukti surat tanda terima bernomor 1991/PAN.MK/VI/2020.

     Parade Nusantara menggugat terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

     Ketua DPP PAPDESI,  Tri Susatyo Handono mengatakan,  keberadaan gugatan Undang-undang Nomor  2 Tahun 2020 oleh Parade Nusantara Madiun dianggap hal yang wajar.“Sah-sah saja kalau ada kelompok lain yang menggugat keberadaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Bagi kami substansi dari Pasal 28 ayat 8 Undang-undag Nomor  20 tahun 2020 adalah apabila negara ini mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan tindakan refocusing dan realokasi anggaran akibat bencana COVID-19,“ jelas Tri Susatyo.

     Menurutnya, yang perlu digaris bawahi  adalah aturan penggunaan dana desa harus lebih difokuskan kepada pembangunan  infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. “Pemerintah desa harus mampu meyakinkan masyarakat, agar penggunaan dana desa nanti tidak digunakan hanya untuk membangun lingkungan perumahan saja,“ tegasnya.

     Secara umum, penggunaan dana desa masih banyak terserap pada pembangunan non produktif, sehingga tercapainya Indek Desa Membangun belum maksimal.

Ketua DPD PAPDESI Jawa Timur Supratman mengatakan,  pemerintah  menerbitkan Undang-undang Nomer 2 tahun 2020 dan keberadaan undang-undang tersebut sama sekali tidak ada kalimat pencabutan dana desa.

        Menurutnya, menerjemahkan Pasar 28 ayat 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tidak bisa sepotong sepotong, harus dikaitkan dengan pasal dan ayat lainnya.

        Yang jadi problem sampai kapan  berlakunya undang-undangtersebut. “Perjuangan teman-temanParade Nusantara ke MK semoga bisa memberikan norma baru terhadap keberadaan Undang-undangNomer  2 tahun 2020, agar ada pembatasan masa berlakunya,” kata Supratman yang juga menjabat Kepala Desa Ngayung,Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ini.

       Menurut Supratman, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam statemennya mengatakan, dana desa sudah disiapkan untuk 2021. “Jadi polemik tentang keberadaan Undang-undangNomor 2 tahun 2020 tidak perlu diperdebatkan.

       Ketua Umun PAPDESI, Hj Wargiyati  menjelaskandana desa masih ada dan sudah disampaikan oleh menteri desa. Perpu 1 tahun 2020 yang sudah berubah ke Undang-undang Nomor  2 tahun 2020  itu dibuat sebagai payung hukum pengalihan anggaran untuk situasi dan kondisi khusus (pandemi Covid-19) dan tidak merubah keberadaan dana desa.

Disebutkan, tahun 2021 dana desa sudah dianggarkan, hanya di tahun 2020 ada pengurangan rata-rata Rp10 juta per desa.

     Lebih jauh Wargiyati mengatakan, kepala desa sebagai kepanjangan pemerintah sudah selayaknya mendukung  program pemerintah. Tentang dana desa, itu adalah hak pemerintah desa sesuai amanah Undang-undang Nomer 6 tahun 2014.

   Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) Kabupaten Malang HSuwadji, S.IP, M.Si menambahkan, hal penting yang perlu dipahami adalah asumsi DD (Dana Desa) akan dihentikan adalah tidak benar.

    Menuurt Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 itu yang tidak berlaku adalah Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomer  6 tahun 2014 tentang desa. Sedangkan ayat (1) tetap. Pernyataan pasal 72 ayat (2) bahwa alokasi anggaran yang di maksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. ‘’Maksudnya, program di desa itu disesuaikan dengan kondisi negara saat ini,“ tegas Suwadji.

     Lebih lanjut dikatakan, DD  wajib digunakan untuk penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial berupa pembagian BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat  terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan  sebagian anggota masyarakat  kehilangan pekerjaan dan miskin mendadak. “Itu salah satu kriteria penerima BLT Dana Desa,“ ungkap Suwadji

     Format APBDes Tahun 2021 nanti diarahkan pada perbaikan perekonomian , penciptaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar.(one/adv)

Editor : Iwan
Penulis : Redaksi