PT Sadean Masih Menghilang, Ramayana Berpotensi Wanprestasi | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 07 Nov 2019, dibaca : 552 , bagus, sisca

MALANG - Pemkot Malang berencana mengadu ke Kejaksaan Malang terkait belum jelasnya status Ramayana di Alun-Alun Mall. Utamanya terkait posisi Pemkot, Mall Ramayana dan PT yang menaunginya yakni PT. Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC). Sebab hingga kemarin, PT Sadean masih menghilang.
Hal ini dijelaskan Sekda Kota Malang Drs Wasto ketika ditanya terkait nasib kerjasama kedua belah pihak, kemarin. Ia menegaskan untuk sementara ini koordinasi masih diatur dan kejaksaan diberitahukan terkait hal ini.
“Ini bukan pelaporan pidana atau wanprestasi ya,” tegas Wasto menjelaskan maksud dan tujuan koordinasi dengan Kejaksaan Malang soal kontrak Mall Ramayana yang akan jatuh tempo pada 15 November mendatang.
Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan untuk mencari solusi hukum yang harus dilakukan Pemda. Ketika si subjek hukum tidak dapat ditemui. Subjek hukum tersebut adalah PT Sadean pengelola Mall Ramayana Alun-Alun Malang.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (sekarang Barenlitbang) ini menegaskan, saat ini memang masalah tidak ditemui. Hanya saja Pemda memandang perlu melakukan koordinasi dan konsul hukum tersebut.
“Kita tidak dalam hal melaporkan wanprestasi ya, bukan melaporkan ada hukum pidana. Ini hanya cari solusi saja. Kita ke kejaksaan, bagian hukum akan koordinasi secepatnya dengan timnya,” paparnya lagi.
Saat ditanya mengenai kerugian, Wasto menjelaskan hingga saat ini Pemda tidak merasakan adanya kerugian sama sekali. Pasalnya sejak awal kontrak kerjasama dan hingga saat ini pun Ramayana tetap membayarkan.
Kembali ditegaskan jika sampai 15 November PT Sadean tidak dapat ditemui atau melakukan komunikasi. Wasto menegaskan belum mengambil tindakan hukum yang diputuskan untuk dilakukan. Inilah mengapa minggu ini dipakai untuk mencari solusi dengan kejaksaan.
Diketahui pemasukan yang didapat Pemda dari kerjasama dengan adanya Mall Ramayana ini tidak lebih dari Rp 5 Miliar setiap tahunnya.
Sebelumnya Pemda juga telah melakukan inventarisir data, terkait aset bangunan Pemkot dengan penghitungan modal dan pendapatan dari PT Sadean bersama Ramayana. Pasalnya setelah masa kontrak dalam beberapa hari ke depan, Pemkot Malang berencana untuk tidak langsung menghentikan kerjasama. Karena beberapa bulan sebelumnya Pemkot sudah melakukan komunikasi dengan PT Sadean. Perusahaan itu juga meminta perpanjangan kontrak dengan sistem sewa per bulan.
“Karena mereka juga meminta untuk adanya perpanjangan. Kami juga memikirkan nasib karyawan di sana tidak mungkin langsung ditutup,” tegas Wasto.
Untuk nominal harga sewa inilah tim Pemkot Malang masih akan menilai dan menelaah kembali. Hal ini sudah mulai dilakukan dan harga sewa akan ditentukan sebelum akhir bulan ini. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan maksimal karena PT Sadean seperti menghilang jejaknya.
Menurut informasi yang didapat perjanjian kerjasama PT Sadean dan Pemkot tersebut dimulai sejak 1994 lalu. Di mana dalam perjanjian kerjasama awal, kontrak akan habis setelah 25 tahun berlalu. Yakni tepat tahun ini.

Usulan Dewan, Pemkot Terapkan Sistem Sewa

Sementara itu, pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, Komisi B DPRD Kota Malang melakukan hearing dengan dinas terkait, Kamis (7/11). Dalam kegiatan tersebut, komisi yang menaungi masalah perekonomian itu menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menerapkan sistem sewa dengan pihak Ramayana. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan tidak merugikan kedua belah pihak.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengungkapkan, sampai saat ini, Pemkot Malang masih mencari keberadaan PT. Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC). Sebab, selama ini, Ramayana menjalin kerjasama dengan PT. SIMC dan kontraknya berakhir pada bulan ini.
"PT SIMC awalnya dianggap tidak ada. Sebab, perusahaan tersebut tidak ditemukan di alamat yang tertera. Namun, di Kemenkumham masih terdaftar," terang dia.
Menurut Arief, badan hukum Pemkot Malang berencana akan mendatangi kantor PT. SIMC pekan depan. "Mereka harus aktif untuk menyelesaikan ini. Sebab, runtutan kontrak yang ada cukup rumit," papar dia.
Jika memang betul-betul tidak ketemu, dewan mengusulkan agar Pemkot Malang menerapkan sistem sewa kepada Ramayana. Hal tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum. "Tidak perlu sewa jangka panjang, bisa jangka pendek, dengan sewa per bulan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Arief mengungkapkan, hal tersebut dilakukan agar Ramayana bisa tetap bertahan dan tidak merugikan pedagang kecil yang ada di sekitaran gedung tersebut.
"Wali Kota sebaiknya meminta tim khusus yang telah dibentuk untuk memperpanjang kontrak dengan Ramayana. Agar situasi lebih kondusif," ujar dia
Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan membantu tugas Pemkot Malang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya, dengan melakukan pemanggilan kepada PT. SIMC. "Atau kalau tidak, kami yang akan datang ke tempat mereka. Upaya kami ini untuk membantu Pemkot agar ini segera selesai," beber Arief.
Sebab, lanjut dia, gedung tersebut merupakan aset milik Pemkot Malang dan harus tetap dikembalikan. "Bagaimanapun, gedung itu milik Pemkot dan harus kembali. Jika memang nanti dengan sistem sewa terjadi kesalahan, tinggal kembalikan saja, sesuai dengan perjanjian sewa menyewa pada umumnya," pungkas dia.(ica/tea/ary)



Loading...