PT CGA Pailit, Aset Pemkot Tak Aman | Malang Post

Selasa, 12 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Kamis, 07 Nov 2019, dibaca : 780 , vandri, fino

MALANG - Masih ribet urusan Ramayana di Alun Alun Mall (AAM), Pemkot Malang kini dibayangi masalah baru terkait aset yang digunakan pihak ketiga. Yakni nasib lahan Mall Dinoyo City. Ini setelah PT Citra Gading Asritama (CGA) dinyatakan pailit. Dewan mendesak pemkot segera bersikap.
Akhir kisah PT CGA  ditandai dengan putusan pailit dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (6/11). Dalam sidang tersebut, dibacakan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Berdasarkan berbagai sumber terpercaya Malang Post, PT CGA menanggung utang antara Rp 250 miliar hingga Rp 295 miliar. Utangnya di sejumlah rekanan pembangunan dan bank. Di antaranya di Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Papua dan dua bank swasta lainnya.
Namun dalam perjalanan, terdapat dualisme di PT CGA  Ichsan Suaedi menjalankan bisnis itu sendiri. Gonjang ganjingnya di antaranya karena pemecatan direktur PT CGA Sandi Muhammad Shidiq. Lalu diganti dengan Rizky Ardiansyah Prasetyo.  Sementara kongsi bisnis Ichsan Suaedi yang juga adiknya, Heri Mursid Brotosejati tak terlibat lagi dalam bisnis tersebut.
Tim kuasa hukum PT CGA, Dr Solehoddin SH MH mengatakan, dengan adanya putusan ini, hakim Pengadilan Niaga Surabaya berhak menunjuk pengurus PKPU. Berdasarkan penunjukan tersebut, seluruh aset yang terdaftar di PT CGA, akan diserahkan kepada kurator oleh pengurus PKPU untuk selanjutnya dikurasi. Serta menggelar lelang untuk dijadikan pembayaran tanggungan utang PT CGA kepada kreditur.
Namun, Solehoddin menegaskan keputusan ini belum inkrah. Karena, dalam waktu delapan  hari ke depan, dia dan Otto Bismarck sebagai kuasa hukum PT CGA, akan mengajukan kasasi. “Langkah ini diambil karena kami menganggap putusan pailit adalah putusan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum sesungguhnya. Yaitu, unsur atau syarat sederhana putusan pailit, tak terpenuhi dalam kasus ini. Kami juga ajukan gugatan lain-lain,” tambahnya.
Solehoddin menyebut, dua unsur yang tak terpenuhi adalah sengketa kepengurusan PT CGA dan perbedaan pendapat di internal hakim soal legalitas proposal perdamaian yang sempat diajukan PT CGA. Menurut Solehoddin, kliennya siap membayar utang-utang yang dijadikan dasar permohonan pailit, bahkan dengan aset atau harta benda pribadi para pemegang saham PT CGA.
“Karena itu kami merasa heran, ini ada orang sudah siap bayar utang, kok malah tidak mau dibayar utang tersebut. Terbukti perjanjian perdamaian yang kami sodorkan tidak diterima,” sambung Solehoddin. Dalam hukum acara pailit, pihak termohon yaitu debitur bisa mengajukan proposal perdamaian, agar tidak dipailitkan.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon pailit yang merupakan kreditur konkruen, CV Azka Pelangi Bersaudara dan PT Fatma Lestari Abadi Mix, Wiwied Tuhu Prasetyanto SH MH menegaskan pengajuan proposal perdamaian oleh PT CGA, dianggap tidak konkret dan kurang logis.  
Menurut Wiwied, pengajuan proposal damai dengan mengajukan aset pribadi pemegang saham, tidak bisa dipercaya oleh kreditur.
“Kecuali, kalau pemegang saham, menyuntikkan harta pribadinya, masuk ke dalam PT CGA, itu masih memungkinkan. Karena, harta pribadi dan harta PT itu beda. Karena itu, putusan pailit ini adalah konsekuensi logis dari hukum acara sidang pengadilan niaga,” ujar Wiwied dikonfirmasi terpisah.
Proposal perdamaian juga ditolak karena ada dualisme manajemen. Menurut Wiwied, kreditur tidak bisa mempercayai sebuah perjanjian perdamaian yang status direkturnya tidak jelas karena ada dualisme. Yaitu antara Sandi Muhammad Shidiq, sebagai  dirut lama yang dipecat pemegang saham, dan digantikan Rizky Ardiansyah Prasetyo.
“Pihak yang tanda tangan proposal itu bukan pihak yang ada dalam putusan PKPU. Ada Sandi ada Rizky, kami anggap masih ada dualisme manajemen. Kalau ada dualisme, pemohon mau percaya yang mana, karena khawatir ini nanti jadi saling lempar tanggungjawab,” sambung Wiwied.
Saat ini, proses setelah pailit, adalah penunjukan kurator oleh pengawas PKPU, untuk melelang semua aset yang terdaftar di PT CGA. Namun, karena ada kasasi yang akan diajukan PT CGA, proses ini akan tertunda. Menurut Wiwied, pengajuan kasasi adalah hak hukum dari PT CGA yang dipailitkan.

Tanah Aset Pemkot, PKS Rawan Berantakan
Sementara itu, aset PT CGA yang berpotensi dikurasi dan dilelang adalah Mall Dinoyo City dan Pasar Terpadu Dinoyo. Dua aset ini dibangun PT CGA dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemkot Malang sebagai pemilik lahan. Model perjanjiannya Bangun Guna Serah atau Build Operate Transfer (BOT), dengan jangka waktu kerjasama yang berakhir tahun 2040.
Untuk diketahui, PKS bernomor 050/558/35.73.112/2010 itu ditandatangani pada tahun 2010 lalu. Masa kerjasamanya selama 30 tahun. Artinya pada tahun 2040 mendatang seharusnya bangunan Mall Dinoyo City milik Pemkot Malang. Selain itu terdapat juga sejumlah pendapatan dari kerjasama tersebut. Di antaranya pajak reklame.  Jika bermasalah, dikhawatirkan pada PAD.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto menegaskan, sampai saat ini aktivitas perdagangan di Pasar Terpadu Dinoyo masih berjalan normal. “Sampai sekarang tidak ada apa-apa, semua masih berjalan seperti biasa. Soal keputusan pailit PT CGA, rasanya tidak ada pengaruhnya kepada Pasar Terpadu Dinoyo maupun pedagang,” jelas Wahyu dikonfirmasi.
Soal pedagang resah atau tidak, itu ada di pengelola Pasar Terpadu Dinoyo yaitu PT CGA. Namun memang, sempat ada wacana penyerahan Pasar Terpadu Dinoyo kepada Pemkot Malang. “Hanya sebatas wacana,” tambah Wahyu.
Sementara itu, dari sisi Mall Dinoyo City, Komisi B DPRD Kota Malang yang berkepentingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) angkat bicara. Anggota Komisi B, Lookh Mahfudz mendesak agar Pemkot Malang segera bersikap. Terutama melindungi tenant atau penyewa di Mall Dinoyo City. Selain itu lahan pemkot yang digunakan untuk bangunan mall tersebut harus dilindungi.
“Karena, akan sangat berdampak kepada para tenant penyewa, artinya akan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Padahal dari sini, ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan masuk ke kas daerah Kota Malang,” ujar Lookh kepada Malang Post, dikonfirmasi.
Dia menegaskan, jika memang MDC bakal terpengaruh keputusan pailit, maka Lookh mendesak Pemkot Malang untuk mengambil langkah cepat. Langkah jarak dekat, adalah melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait. Kepentingan utama Pemkot Malang, menurut Lookh, adalah mengamankan potensi PAD. Selain itu menjaga aset daerah.(fin/van)



Loading...