PROSTITUSI 2020 | Malang POST

Senin, 17 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 10 Jan 2020,

Kata Imam Al-Ghazali “uang itu bagaikan ular yang menyebarkan bisa bagi siapa saja yang hidupnya terikat dengannya.” Apa yang disampaikan filosof ini merupakan peringatan keras terhadap manusia yang hidupnya diserahkan, diabdikan, atau diperbudak oleh uang.
Apa itu menunjukkan uangnya salah? Tidak, uangnya atau apa saja yang bisa dinilai dengan uang, merupakan instrumen yang setiap orang berhak mencari dan memburunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Al-Ghazali sekadar mengingatkan sisi bahaya atau beracunnya uang. Kalau soal berfungsi positifnya uang, barangkali setiap orang mengetahuinya. Ketika uang diperoleh dan dibelanjakan di jalur yang bermanfaat, maka ini jelas sisi positif kehadiran uang dalam pergulatan hidup manusia.
Itu dapat dipahami, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak membutuhkan uang, pasalnya dari uanglah kebutuhan manusia lainnya bisa dipenuhi. Siklus kebutuhan manusia telah menjadikan uang sebagai kebutuhan, sementara aneka ragam kebutuhan manusia, telah menjadikan uang sebagai instrumen istimewanya.
Uang dapat menjadi bumerang yang mengakibatkan manusia kehilangan kecerdasan moral dan spiritualnya, karena di dalam diri manusia bisa tergelincir disibukkan untuk mengalkulasi dan mengikuti arah rotasi uang, tanpa bisa berfikir dengan bening untuk memperlakukan uang sebatas alat pertukaran.
Di antara manusia yang sedang atau telah kehilangan kecerdasan moral dan spiritualnya itu adalah pelacur dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam bisnis prostitusi, melindungi, mengamankan, atau melanggengkannya.
Prostitusi tidak ditempatkannya sebagai jalan oleh seorang pelacur untuk mencari dan memburu uang semata dan memenuhi kebutuhannya, tetapi juga digunakan sebagai lahan bisnis yang dijaga oleh berbagai pihak demi meraih keuntungan politik, ekonomi, status sosial, dan lainnya.
Kata Rothama Swasana (2013), salah besar jika seseorang melihat dunia prostitusi modern sekadar alat transaksi uang dan biologis. Karena dalam dunia pelacuran modern, seseorang yang berporfesi pelacur, bisa saja profesinya  ini sekadar sebagai jalan meraih kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar bagi dirinya, atau bagi siapapun yang bernafsu mewujudkan ambisi-ambisinya.
Kalau berpijak pada pendapat tersebut, maka prostitusi tidak boleh semata dilihat sebagai berdaulatnya para pebisnis seks, tetapi harus disikapi sebagaimana jagat lainnya, yang di dalam dunia ini, banyak sekali para pelaku ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, yang sedang merumuskan dan menerapkan strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Terbongkarnya sindikat prostitusi tahun 2019 di kalangan “oknum” artis merupakan pembenar kalau prostitusi telah memasuki atau menjadi segmentasi dunia bisnis dan merasuk mengisi ranah strata elitisme.
Siapa yang bisa “membeli” artis dengan nilai puluhan juta dalam transaksi prostitusinya kalau tidak dari kalangan pemodal atau politisi yang bergelimang uang. Politisi dengan penghasilan pas-pasan secara umum mustahil bisa “membeli” atau menghegemoni artis.
Kalau tidak begitu, para politisi atau elemen strategis negara  yang digoda oleh para pemilik modal dengan menjadikan artis prostitusi  sebagai instrumen untuk barter sesuatu yang berpola simbiosis mutualisme.
Dalam ranah itu, artis bisa saja sebatas menjadi bagian dari paket yang diikutkan oleh pemodal  itu dalam transaksi yang bersifat fundamental atau artis itu yang digunakan sebagai “mediator” untuk mereduksi atau mengooptasi integritas pihak-pihak yang menjadi targetnya.
Dalam ranah itu, uang sejatinya  dijadikan sebagai senjata utama untuk memengaruhi, mengalihkan wacana, membeli opsi, dan mengamputasi ideologi, keyakinan, dan kredibilitas seseorang atau sekelompok orang di ranah strategis, yang kekuatan uang ini diinjeksikan dalam diri artis prostitusi untuk memainkan peran sebagaimana keinginan “pemesan”.
Kalau sudah seperti itu, bisnis prostitusi artis identik dengan bisnis prostitusi di jaringan prostitusi kelas atas, sehingga polanya akan berjalan dinamik sejalan dengan kebutuhan pasar serta sangat terorganisir.
Jika pun sampai diendus pihak lain seperti media atau aparat yang berwajib, artis prostitusi tidak akan membongkar siapa saja yang menjadi konsumennya. Konsumen dengan jaringan utamanya yang menentukan harga dan kepentingan yang harus dimainkan, jelas dilindungi oleh artis prostitusi maupun para makelarnya.
Itu menunjukkan, bahwa meski sekarang ada yang berhasil dibongkar oleh aparat yang berwajib, tetapi itu hanya kulitnya atau sebatas yang berada di permukaan. Sementara di balik itu, yang berkepentingan dan memainkan keuntungan keberadaan artis prostitusi, sangatlah banyak.
Bagi aparat yang berwajib, kondisi itu idealitasnya harus dijadikan tantangan serius, pasalnya dunia prostitusi merupakan “terorisme moral” yang harus terus menerus dibasmi. Langkah pembongkaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian tahun 2019 akan berbuah manis bagi terbentuk atau terkonstruksinya masyarakat Indonesia di tahun 2020, khususnya kalangan elitismenya, manakala politik pemberantasannya ini dilakukanya secara berkelanjutan.
Itu artinya, aparat kepolisian tidak boleh pembongkaran ini bersifat instan atau sporadis. Pasalnya penyakit sosial yang satu ini, sudah demikian kuat mencengkeram masyarakat Indonesia, sehingga diniscayakan di tahun 2020, atas dasar kecintaan pada uang yang berlebihan dan status sosial, prostitusi masih dijadikan opsi “normalnya”.
Terbukti, pembubaran Dolly tidak berarti berhentinya cerita  soal prostitusi di negara ini. Karena dunia prostitusi telah dijadikan “strategi” oleh sebagian di antara kita untuk melancarkan beragam kepentingan.
Selain apparat kepolisian itu, kalangan elitis harus militan dalam menjaga integritas dan independensi etiknya dari kemungkinan serbuan para “broker” prostitusi, yang bisa jadi di tahun 2020 juga tidak akan kenal lelah untuk menjadikan dirinya sebagai pasar empuknya.
“Intervensi” jenis kedursialaan ini merupakan intervensi yang sejalan dengan usia sejarah kehidupan manusia. Dimana ada kekuasaan atau kemapanan, di situ ada godaan. Ketika seseorang sedang berkuasa, dirinya harus meyakini kalau godaan mestilah mengujinya, baik dalam bentuk tawaran uang berlimpah maupun kepuasan seksualitas biologis.
Jika konstruksi kekuasaan atau penyelenggaraan kehidupan bernegara ini tidak ingin lembek atau keropos, maka setiap elemen pejabat harus menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi siapapun yang bermaksud menjebak atau menjerumuskannya  dalam bisnis kedursialaan. Sebaliknya, mereka harus gigih mengajak setiap elemen bangsa Indonesia untuk membersihkan berbagai stigma buruk yang melekat dalam diri bangsa ini menuju masyarakat Indonesia yang berharkat dan bermartabat.(*)

Oleh:  Ana Rokhmatussadiyah
 (Doktor Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Unisma,  Penulis Buku dan  Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Malang)

Editor : Redaksi
Penulis : Ana Rokhmatussadiyah



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...