Program Satu Desa Satu Perpustakaan Belum Maksimal | Malang POST

Minggu, 23 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Program Satu Desa Satu Perpustakaan Belum Maksimal

Kamis, 23 Jan 2020,

Perpustakaan pusat di Balai Kota Among Tani Kota Batu dimanfaatkah warga untuk memenuhi literasi

BATU - Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, satu desa/kelurahan satu perpustakaan mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Batu. Program tersebut belum maksimal di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu.
"Literasi punya peran penting dalam meningkatkan SDM. Untuk Kota Batu kami ingin Dinas Perputakaan bisa melanjutkan program satu desa satu perpus. Budaya literasi harus terus digencarkan hingga ke desa-desa," ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman kepada Malang Post, kemarin.
Ia mengungkapkan, untuk meningkatkan minat dan budaya membaca bisa dilakukan dengan mendekatkan akses bacaan. Dengan akses bahan bacaan yang dekat, masyarakat tak akan kesulitan mencari buku bacaan. 
"Memang saat ini sudah ada mobil keliling dan e-book yang baru saja di launching Dinas Perpustakan. Tapi program satu desa satu perpustakaan harus maksimal.," bebernya.
Menurutnya, pengembangan perpustakaan era sekarang harus dengan konsep menarik. Perpustakaan tidak boleh sekadar ada dengan tumpukan buku. Tapi Dinas dan pengelola perpusataan harus memiliki inovasi sehingga masyarakat akan tertarik datang dan membaca.
Dia mencontohkan, ada koleksi digital buku-buku pengetahuan, video/film yang berbasis teknologi supaya bisa mengakomodir peminat literasi milenial. Melayani pembaca buku bacaan konvensional juga tetap harus dilakukan.
Begitu juga koleksi buku konvensional dan digital harus beragam. Seperti koleksi buku tentang pertanian hydroponic, desain grafis, dan koleksi-koleksi tentang industri kreatif. Serta bisa juga buku cerita tentang edukasi politik yang bisa memberi pencerahan pembacanya secara positif.
Sedangkan perpustakaan kota di Balai Kota Among Tani Batu, ungkap Nurochman belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Kota Batu. Karena ruang tak terlalu besar dan akses jauh bagi beberapa desa/kelurahan. Selain itu, jam operasional perpustakaan juga terbatas.
Tak hanya itu, ia menambahkan perpustakaan desa/kelurahan juga bisa dianggarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Yakni dengan menyediakan ruangan membaca dan buku-buku bacaan.
"Jadi tidak hanya Dinas Perputakaan, tapi pemerintahan desa juga bisa menganggarkan perpus dan fasilitasnya di kantornya melalui ADD dan DD. Karena ini termasuk dalam pemberdayaan masyarakat," bebernya. (eri/feb)
 

Editor : febri
Penulis : keridianto

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...