MalangPost | Prasarana, Sarana, dan Utilitas Banyak Dikeluhkan

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Prasarana, Sarana, dan Utilitas Banyak Dikeluhkan

Minggu, 05 Apr 2020, Dibaca : 5076 Kali

MALANG - Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) banyak dikeluhkan. Lantaran tak sedikit pengembang yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah sebagaimana aturan yang ada. Sehingga sebagai alternatif, warga perumahan dapat menyerahkan PSU yang telah ditinggal oleh pengembangnya.
Dengan catatan, PSU tersebut secara hukum jelas berstatus sebagai tanah terlantar. Selanjutnya masyarakat bisa melakukan pengajuan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.


Hal Ini dijelaskan Kepala DPUPRKP Kota Malang, Ir. Hadi Santoso belum lama ini. Dijelaskan, petugas akan melakukan kroscek ke lapangan dan akan dilanjutkan dengan penyerahan atau pengalihan kepada Pemerintah Kota Malang dengan perangkat setempat seperti RT, RW, dan Lurah sebagai saksi. Sehingga tanah yang diserahkan tersebut tetap berkekuatan hukum. “Skemanya harus tetap ada penyerahan dan balik nama agar berkekuatan hukum,” kata pria yang akrab disapa Soni ini.
Ia menambahkan, secara umum penyerahan PSU sangatlah mudah. Diantaranya mulai dari lokasi PSU yang sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui, sesuai dengan dokumen perjanjian dan spesifikasi teknis bangunan, serta persyaratan administrasi.


Lebih jauh dia menerangkan, kriteria PSU yang diserahkan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 pasal 22 adalah harus sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan, harus sesuai rencana tapak sebagai lampiran SIPPT, dan telah mengalami pemeliharaan pengembang paling lama enam bulan pasca selesainya pembangunan. “Ketika ada kavling yang belum terjual, PSU sebenarnya bisa diserahkan kepada kami,” imbuhnya.


Dia terus mendorong agar pengembang aktif menyerahkan PSU. Pasalnya, jika tidak diserahkan dan pengembang sudah tak lagi di area perumahan akan banyak merugikan warga setempat. Ketika ada kerusakan jalan dan lain sebagainya, pemerintah tak memiliki dasar untuk membenahi. “Secara aturan memang harus jadi hak milik pemerintah dulu, baru setelah itu bisa dibenahi ” tuturnya.


Sementara itu, dari data yang dimiliki, hingga saat ini baru 17 perumahan yang PSU nya diserahkan kepada pemerintah Kota Malang. Selanjutnya ada 11 perumahan yang kini masih tahap penyerahan. Sisanya masih banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU.
“Saya harap pak lurah dan camat aktif pendataan dan membantu kami juga,” pungkas Soni. (ica/udi)

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : Francisca Angelina