Polisi Dicintai dan Dibenci - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 26 Agu 2019, dibaca : 1881 , MP, opini

Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA)

Kehadiran polisi sering dirasa mempunyai dua sisi yang bertolak belakang. Dua sisi ini juga sudah sering diungkap dan menjadi wacana para ahli ketika membahas seputar kehadiran polisi. Apa itu? Yaitu, bahwa kehadiran polisi dicintai sekaligus dibenci. Yang pertama, dimaksudkan untuk melihat polisi dari sisi idealnya. Dalam sejarah sebuah negara yang berdaulat kehadiran polisi memang suatu keharusan. Kehadirannya diperlukan nyaris 24 jam. Apabila di masyarakat ada suatu kasus, kesewenang-wenangan dari orang lain atau apapun yang membuat masyarakat merasa tidak aman, saat itu pula polisi diperlukan hadir. Dengan kalimat lain, kapanpun dan di manapun diperlukan masyarakat polisi harus hadir. Dengan demikian, tugas polisi di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dibatasi oleh jam-jam dinas secara formal.
Eksistensi polisi pada aspek ideal ini dilihat dari 2 sisi : yuridis dan sosiologis. Secara yuridis dimaksudkan melihat polisi dari sisi undang-undang. Sedangkan, secara sosiologis dimaksudkan melihat polisi dari sisi kenyataan riil seharusnya. Andi.S penulis artikel “Polisi Ideal” (04/05/2017) telah mengimajinasikan bagaimana polisi ideal itu seharusnya. Menurutnya, polisi ideal kurang lebih adalah polisi yang cocok dan singkron dengan masyarakatnya serta mampu menjadi mitra masyarakat. Kehadirannya diterima masyarakat karena mereka telah merasakan nikmat pelayanan yang diberikan sehingga keberadaannya dirasa masyarakat telah membawa banyak manfaat.
Di negara kita, pasca rerormasi keberadaan institusi kepolisian mengalami reposisi. Setelah sekian lama menjadi bagian dari ABRI sampai akhirnya keluarlah  TAP MPR No. VII/2000 yang mengeluarkan Kepolisian Negara dari struktur ABRI, institusi Bhayangkara ini terus berbenah. Dalam TAP MPR tersebut kepolisian mempunyai 3 tugas, yaitu : Pertama,  Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas; kedua,  menegakkan hukum, dan ketiga, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  Betapa pentingnya kehadiran polri dalam negara dan menjadi salah satu agenda reformasi.  keberadaannya sebagai alat negara dan dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian POLRI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, siapapun Presidennya. Dengan ketiga tugas tersebut, kita juga dapat membayangkan bagaimana jika  polisi tiba-tiba ngambek seperti  matinya PLN walau hanya satu jam saja. Ada seorang yang tiba-tiba ditodong penjahat dan kebetulan di situ ada polisi lewat. Polisi hanya diam saja hanya karena dia sedang libur atau cuti atau saat itu pelayanan diistirahatkan. Ilustrasi kecil itu kiranya sudah dapat menggambarkan bagaimana pentingnya kebaradaan polisi itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang aktual ialah bagaimana kehadiran polisi dalam mencegah dan mananggulangi bahaya terorisme. Mereka bergerak kemanapun dan kapanpun sesuai perintah demi tugas. Di balik kesuksesan itu ada para polisi (sebut saja mislanya para anggota Densus  88) yang demi tugas mengamankan negara dan melindungi rakyat  banyak. Mereka harus berbulan-bulan tidak bertemu keluarga. Belum lagi, sudah berapa anggota yang gugur di medan tugas demi melindungi masyarakat.
Di sisi lain, yang kedua, kehadiran polisi juga sering dicibiri bahkan dihindari oleh sebagian masyarakat. Banyak masyarakat yang secara psikolosis sering tidak suka dengan polisi. Bahkan, sebagian malah ada yang apatis bahkan alergi mendengar ketika kata “polisi” disebut. Ketika ada ribut-ribut di kampung sedapat mungkin menghindari kehadiran polisi. Berurusan  dengan polisi menurut mereka tidak akan segera menyelesaikan masalah tetapi justru akan mengundang masalah baru. Ketika ada dua orang kebetulan mengalami insiden kecelakaan  lalu lintas di jalan dan tidak sampai timbul korban jiwa biasanya mereka memilih menyelesaikannya dengan cara damai dan menghindari kehadiran polisi. Mereka seolah trauma dengan banyak kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Ketika polisi ikut campur tangan, urusan malah menjadi rumit dan berbelit. Di samping kendaraan kedua belah pihak akan ditahan, dengan alasan dijadikan barang bukti, pada tahap berikutnya mengambil kembalinyapun tidak mudah. Bagi sebagian masyarakat kecelakaan dengan melibatkan polisi malah akan menjadi awal dari masalah panjang berikutnya. Dan, yang pasti mereka takut nantinya akan kehilangan banyak uang.
Pada saat yang sama, fungsi penegakan hukum menjadikan polisi di sebagian masyarakat, yang semula terkandung filosofi, untuk melindungi yang lemah terkesan justru sebaliknya. Ini disebabkan oleh sebagian polisi yang  sering bermain mata dengan orang berduit. Orang-orang tersebut dengan mudah membeli polisi dengan segenap kekuasaannya untuk membela kepentingannya. Sementara ketika ada orang lemah ( lemah tidak saja miskin tapi juga lemah secara struktural ) kesandung hukum, karena tidak memiliki cukup uang, mendapat perlakuan tidak semestinya. Tindakan tersebut menjadi rapi ketika dibungkus dengan  jargon “setiap warga berkedudukan sama di mata hukum”.
Kesan ‘kejam’ di sebagaian masyarakat terhadap citra kepolisian tersebut mungkin masih tersisa berkat ‘tempaan alam’ era orde baru. Di satu sisi (waktu itu) polisi merupakan bagian dari ABRI dan, di sisi lain, polisi harus setiap hari bergaul dengan masyarakat. Dua sisi yang sebenarnya memang bertolak belakang. Gaya-gaya berbau militeristik begitu lekat karena semasa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan perilaku gaya tentara yang memang bertugas sebagai tukang ‘gebug’ musuh di medan perang. Padahal, sebagai pengayom masyarakat, mestinya polisi harus dirasakan familiar oleh masyarakat. Itulah sebabnya bersamaan dengan semangat reformasi tahun 1998 itu, potret kepolisian menjadi bagian yang disoroti oleh masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini, sekalipun, anggaran kepolisian jauh malampui, sekaligus membuat cemburu, mantan ‘rekan satu tim’ (TNI) kehadirannya  dirasakan oleh sebagian masyarakat, masih kurang signifikan, khususnya dalam mengimplementasikan tugas mengayomi dan menjamin ketenteraman masyarakat. Patroli yang dilakukan kepolisian hanya menonjol di sektor polisi lalu lintas (polantas) yang dirasakan sebagian masyarakat sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamtibmas. Ironisme sering dirasakan sebagian masyarakat, ketika banyak ‘orang baik-baik’ (penjual sayur, PNS, anak sekolah ) justru terjaring operasi lantas. Padahal mereka bukan para kriminal.  Hanya sekadar lupa membawa SIM atau lupa menyalakan lampu depan di siang hari sesorang harus terlambat ke kantor, anak terlambat sekolah karena berurusan polisi. Anehnya, pada saat yang sama rombongan komunitas moge atau mobil tertentu  yang sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Bahkan, mereka malah sering mendapatkan pengawalan laksana pejabat penting. Para penjambret berhelm juga sering dengan luluasa beraksi di jalanan umum karena luput dari operasi lantas.
Itulah sebagian potret kepolisian kita menurut kesan sebagian masyarakat dan akhirnya terpaksa menempatkan polisi sebagai kelompok aparat negara yang menyebalkan. Wajah buram ini masih harus diperparah oleh kelakuan seorang dua orang oknum polisi yang terlibat di dunia kejahatan. Kasus-kasus oknum polisi terlibat kejahatan seolah membenarkan stigma negatif terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.
Penilian sepihak di atas tentu tidak objektif, akan tetapi juga tidak boleh dilarang. Di era domokrasi ini masyarakat berhak menyuarakan apapun yang dirasakana tidak semestinya terjadi. Kenapa bisa terjadi bukan menjadi urusan masyarakat. Demikian juga dalam menilai polisi. Masyarakat bebas menilai yang dirasakan negatif akibat tindakan  kepolisian akan tetapi mengapa polisi bertindak demikian bukan ranah masyarakat. Tindakan terukur sekaligus meyakinkan kepada masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai tupoksi akhirnya menjadi tantangan kepolisian. Banyaknya anggota kepolisan yang gugur tidak pernah dikeluhkan oleh kepolisian.  Akan tetapi, masyarakat harus memberikan apresiasi, bahwa dengan segala peningkatan fasilitas yang dimiliki, kepolisian juga harus terjun di medan tugas yang semakin luas cakupannya dan tentu dengan segala dinamika dan kompleksitas masalah yang semakin meningkat pula. Keluasan medan tugas ini sering membawa risiko tidak hanya kehilangan nyawa dirinya tetapi juga keluarga. Pujian yang dipersembahkan kepada Polri tidak boleh membuat polisi lengah sebailiknya stigma ‘jelek’ yang dialamatkan sebagian masyarakat kepada Polisi juga tidak harus membuat polisi berang. Sebab, saat ini sorotan negatif masyarakat bukan monopoli institusi kepolisian, tetapi juga institusi lain non kepolisian, seperti kejaksaan dan pengadilan.
Agar polisi tidak lengah dengan pujian dan marah dengan celaan sebagian masyarakat, sebaiknya polisi memang perlu bersikap tebal telinga dengan tetap asyik berkhidmat dengan “pengabdian terbaik” seperti yang selama ini dijargonkan. Semangat mewujudkan polisi yang “promoter”, sebagaimana dicanangkan Jenderal Tito Karnavian  segera setelah dilantik sebagai Kapolri, harus senantiasa menggelora di setiap anggota polri kapanpun dan di manapun. Dua yang pertama (“ profesional” dan “modern” ) ada sekolahnya dan  dapat ‘dibeli’. Sedangkan, “terpercaya” tidak dapat dibeli karena masyarakatlah yang akan menilai. Akhirnya kepada polisi ayo kita ucapkan : “Selamat bertugas, masyarakat bersamamu”. (***)



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...