Polemik Batas Usia Nikah | Malang Post

Minggu, 17 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 16 Okt 2019, dibaca : 1254 , mp, opini

Keinginan untuk menikah adalah suatu hal yang fitrah pada diri manusia. Dilandasi untuk meneruskan keturunan dan nilai ibadah yang ingin diraih. Menikah menjadi momen yang dinantikan oleh setiap muda-mudi yang telah beranjak dewasa (baligh).
Namun, akhir-akhir ini sedang marak perbincangan terkait batas usia nikah. Sebelumnya, Maryanti (30) dan Rasminah (28) menggugat UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan.
Tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7, yang menyebutkan bahwa batas usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Penggugat berharap batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan sama, karena dilihat dari UUD ini sudah tidak sesuai, dimana dalam UUD pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu dikarenakan hal ini tidak memenuhi syarat dari tingkat psikologi dan tingkat kesehatan.
Berdasarkan aspek psikologi, di Indonesia masih banyak anak-anak yang berusia 13 tahun dinikahkan, sehingga anak-anak yang seharusnya punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang diperlakukan seperti orang dewasa karena dia telah menikah. Bahkan, tidak bisa melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya.
Adapun dari aspek kesehatan, temuan YKP (Yayasan Kesehatan Perempuan) mengatakan bahwa hal ini menyumbang angka kematian ibu melahirkan, karena efek fungsi tubuhnya yang belum waktunya, belum masak reproduksi kemudian harus punya anak.
Melalui beberapa proses agar pengajuan UU Perkawinan Pasal 7 dari pemohon yaitu tentang batas usia nikah dapat diterima oleh MK, justru mendapat penolakan. Hal  ini disebabkan menurut MK, batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional. Berujung pada keputusan MK dalam memerintahkan DPR untuk merevisi kembali UU Perkawinan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Dilansir dari detikcom,  pertimbangan MK lainnya ialah pernikahan anak di Indonesia yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak diatas 25?rada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Keputusan MK ini dipertanyakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Mereka menyayangkan sikap MK yang tidak langsung memutuskan batas usia pernikahan. Selain itu, mereka menganggap bahwa ketetapan batas usia nikah ini tidak dilihat dari keseluruhan pasal undang-undang dasar tetapi malah cenderung mendasarkan ayat-ayat di dalam agama.  
Adapun melalui kacamata Islam, pernikahan merupakan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT untuk menciptaka kemaslahatan bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum islam sesungguhnya bersifat luas dan luwes, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia. Termasuk tentang  ayat-ayat dan hadist Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada dasarnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara’.
Tuntutan menikah sebenarnya bersifat Sunnah bukan sebuah keharusan. Namun, hukum asal Sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram maupun makruh tatkala seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.
Demikian, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani berlandaskan pada hadist Nabi yang artinya: “wahai pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalua belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan hadist tersebut, syarat kesiapan menikah bagi pemuda dalam hukum islam meliputi 3 hal yaitu: pertama, kesiapan ilmu yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan. kedua, kesiapan harta atau materi, yang dimaksud harta ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) yang wajib diberikan dalam kadar yang layak. Ketiga, kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mempu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten.
Memang wajar ada kekhawatiran dari beberapa pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat kurang siapnya mental dari kedua pasangan yang belum dewasa.
Di samping itu, salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari segi ekonomi. Namun, bukankah Allah SWT telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang artinya: “jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”.
Menurut hukum asalnya, tiada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus dalam menjalankan syariat Islam. Begitu pula aturan yang telah dibuat seharusnya tetap berpedoman pada Alquran dan As-sunnah, bukan kepada aturan manusia yang jelas-jelas mempunyai keterbatasan.
Berbeda dengan aturan Allah SWT yang telah diturunkan untuk seluruh umat muslim, yang tiada lagi keraguan atas kebenarannya, dan memiliki kesempurnaan untuk mengatur hidup manusia sesuai dengan fitrahnya. Namun, aturan Allah SWT ini belum dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupan. Sebagaimana di Indonesia, urusan agama dipisahkan dengan urusan Negara (sekuler). Tidak hanya dalam aspek pergaulan, namun juga sampai kepada sistem kehidupan lainnya.
Padahal, menjadi kewajiban menjadikan aturan Allah SWT sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan, terutama Negara yang mayoritas Muslim, yakni menantikan datangnya aturan Allah SWT untuk diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi yang disebut dengan Khilafah Islamiyah, dimana Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim didunia untuk menerapkan hukum-hukum islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan peraturan. (*)

Oleh : Revista Rizky R.
Mahasiswa Pendidikan Fisika 2016, UM



Minggu, 17 Nov 2019

Berkah ala Sertifikasi Pranikah

Sabtu, 16 Nov 2019

Jangan Biarkan Menyakitinya

Kamis, 14 Nov 2019

JOKER Korban Asuransi Kesehatan

Loading...