Peserta BPJS Mandiri Kota Batu Nunggak Rp 7 Miliar | Malang Post

Kamis, 12 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 01 Okt 2019, dibaca : 192 , halim, kris

BATU – Jumlah tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Batu terbilang fantastis. Betapa tidak, 17 ribu peserta mandiri menunggak pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 7,9 miliar dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPUBU) Rp 60 juta. Jumlah itu terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus 2019.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hendry Wahyuni dalam kegiatan Kemitraan Tahap II dengan Pemkot Batu di Aston Inn Batu. Ia menjelaskan, tunggakan dari 17.401 peserta mandiri dan 17 peserta dari PPUBU itu selama delapan bulan.
"Ada banyak masyarakat Kota Batu yang ikut dalam peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak pembayaran adalah masyarakat miskin. Sehingga banyak pembayaran yang menunggak," ujar Yuni kepada Malang Post.
Dengan adanya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan tersebut pihaknya meminta Pemkot Batu segera melakukan pendataan masyarakat tidak mampu. Sehingga pembayaraan dapat dicover melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
‘’Untuk menutup tunggakan tersebut, pemda bisa menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTH). Mengingat untuk dana DBHCTH yang diterima Kota Batu mencapai Rp 25 miliar. Masyarakat Kota Batu yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan ada 155.743 peserta dari total 213.790 penduduk. Sedangkan jumlah peserta yang belum tercover ada 58.047 warga,’’ ungkapnya.
Tak hanya itu, untuk penerimaan iuran yang telah dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan di Kota Batu mencapai Rp 33,1 miliar. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah biaya fasilitas kesehatan yang dikeluarkan BPJS Cabang Malang  mencapai Rp 78.7 miliar. Artinya BPJS Kesehatan Cabang Malang mengalami defisit.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, dr. Sri Rahati menambahkan, daat ini Kota Batu masih mengcover 28 persen dari jumlah penduduk yang tidak mampu untuk membayar BPJS. Pihaknya tengah menunggu data survey warga miskin dari Dinas Sosial untuk segera diikutkan BPJS.
"Untuk tanggungan BPJS nanti dicover oleh pajak rokok dan dana dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," bebernya. Ia mengungkapkan jika Pemkot telah mendapatkan total asupan dana untuk mencover BPJS sebesar Rp 24 miliar.(eri/lim)



Loading...