Pesan Berantai Biaya Tilang Baru | Malang POST

Senin, 17 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 10 Jan 2020,

Beredar melalui Whatsapp pesan berantai yang menyebutkan bahwa ada biaya tilang baru. Dalam narasi disebutkan dijelaskan biaya tilang baru itu berasal dari Kapolri baru. Pesan yang beredar dengan liar tersebut membuat banyak masyarakat yang resah. Karena masyarakat mempertanyakan kebenaran biaya tilang tersebut.
Diketahui, untuk informasi hoax kenaikan biaya tilang terbaru di Indonesia diantaranya Tdk ada STNK Rp. 50,000, Tdk bawa SIM
Rp. 25,000, Tdk pakai Helm
Rp. 25,000, Penumpang tdk Helm
Rp. 10,000, Tdk pake sabuk
Rp. 20,000, Melanggar lampu lalin untuk Mobil Rp. 20,000 dan untuk Motor Rp. 10.000.

Sedangkan untuk Tdk pasang isyarat mogok Rp. 50,000, Pintu terbuka saat jalan Rp. 20,000, Perlengkapan mobil
Rp. 20,000, Melanggar TNBK
Rp. 50,000, Menggunakan HP/SMS
Rp. 70,000, Tdk miliki spion, klakson untuk Motor Rp. 50,000 dan Mobil Rp. 50,000. Serta Melanggar rambu lalin Rp. 50,000.

Tak hanya itu informasi yang beredar itu juga menginformasikan agar pengandara yang melanggar lalin jangan minta damai. Pasalnya bagi Polisi yang bisa membuktikan ada warga yang menyuap Polisi. Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun.
Berdasarkan hasil penelusuran Malang Post, diketahui bahwa pesan berantai tersebut merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Pesan kenaikan biaya tilang itu sudah pernah beredar pada tahun 2018 dan 2019.
Bahkan, informasi kenaikan harga tilang yang beredar pada bulan Januari 2020 juga dibantah oleh pihak Polri melalui akun Instagram resmi Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri) pada 9 Januari 2020 kemarin.
Dalam klarifikasinya, Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa beredarnya pesan melalui media sosial WhatsApp yang berisi tentang biaya tilang terbaru di Indonesia dan pemberian hadiah untuk anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap dari pengendara yang terkena tilang adalah Hoax atau Tidak Benar.
"Fakta sebenarnya adalah tidak ada hadiah bagi anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap pengendara yang kena tilang maupun sanksi/biaya denda tilang mengacu pada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada perubahan," tulis Divisi Humas Polri melalui akun Ig resminya. (eri/jon)

Editor : Jon Soeparijono
Penulis : Kerisdiyanto



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...