Percepat Penetapan Cagar Budaya - Malang Post

Rabu, 20 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 13 Okt 2019, dibaca : 1263 , bagus, sisca

MALANG - Perombakan bangunan-bangunan rumah kuno di kawasan Ijen tidak hanya menimbulkan keresahan Pemda dan TACB Kota Malang saja. Pegiat dan komunitas peduli CB menyayangkan hal tersebut. Namun disadari, memang ada celah dalam aturan CB di Pemkot Malang. Satu solusi tercepat adalah mempercepat penetapan status CB.
 “Kita sangat menyayangkan hal itu terjadi. Rasanya miris sekali.Tetapi tidak ada yang bisa disalahkan pula karena ya sudah seperti itu keadaannya. Aturan yang dibuat selalu diambil celahnya,” tegas Anggota Komunitas Malang Raya Heritage (MRH) Tjahjana Indra Kusuma kepada Malang Post.
Hal yang paling mungkin dan bisa dilakukan oleh Pemda hanyalah satu. Indra sapaan akrabnya mengatakan, satu cara yang dapat dilakukan hanyalah mempercepat penetapan bagi bangunan-bangunan yang terindikasi cagar budaya tadi.
Ia bercerita, dirinya pernah diajak untuk berdiskusi dengan OPD terkait untuk membahas pola penegakan hukum untuk mereka yang melanggar aturan pelestarian cagar budaya tadi.
Akan tetapi OPD terkait, seperti Satpol PP, PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kemudian Barenlitbang (Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan), tidak memiliki landasan hukum untuk menindak.
“Kebanyakan bilang tidak bisa karena landasan hukumnya apa untuk menindak. Karena rumah yang dibongkar belum ditetapkan sebagai cagar budaya,” tegas Indra.
Ia memang membenarkan, bagi bangunan atau benda cagar yang masih terindikasi cagar dan belum ditetapkan, ketika “diubah” belum dapat diberikan tindakan karena dasar itu. Yang memungkinkan untuk menindak adalah pemerintah pusat karena acuannya adalah UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.
Dalam UU tersebut ada disebutkan bahwa benda yang tercatat diduga cagar budaya dilindungi. Sementara dalam Perda Kota Malang No 1 Tahun 2018 tentang cagar budaya hanya mengatur penindakan bagi pelanggaran terhadap bangunan cagar yang sudah ditetapkan.
“Ini dilemanya. Walaupun dibuatkan Perwali pun nanti ada saja celah, karena pengelola bisa saja memakai acuan dalam Perda tidak ada dan lain sebagainya,” tegas Indra.(ica/ary)



Loading...