Penerapan PIN Mematahkan Mitos Pemalsuan Ijazah | Malang Post

Minggu, 08 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 29 Sep 2019, dibaca : 1032 , mp, opini

Pada Agustus 2018 di Simeuleu, Aceh terdapat 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dalam pelbagai instansi terbukti menggunakan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan sebagai aparatur negara. Beberapa bulan sebelumnya, yakni Maret 2018, kasus pemalsuan ijazah dilakukan salah seorang bakal calon Gubernur Sumatra Utara, Jopinus Ramli Saragih.
Sedangkan kasus terkini melanda pelawak kondang Nurul Qomar terjerat dugaan pemalsuan ijazah. Dalam CV yang diajukan Qomar tercantum lulus S2 dan S3 disertai surat keterangan lulus dipakai untuk menjadi calon Rektor Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus) Brebes (Tribunnews, 25/06/2019).
Kasus di atas sebagai tradisi “buruk muka cermin dibelah” menjadi alat legitimasi kekuasaan yang melahirkan hierarki baru antara bangsawan dan rakyat jelata. Pola main terabas dan menghalalkan segala cara akan ditempuh demi mencapai tujuan. Polarisasi dalam membentuk sistem pelapisan tradisional serta distribusi kekuasaan lewat kodifikasi konsep darah putih.
Hal ini kemudian membuat rakyat biasa berusaha mendapatkan catatan-catatan tersebut untuk menaikkan derajatnya salah satunya dengan menyandang gelar tertinggi dengan perolehan dokumen legalitas ijazah asli tapi palsu.
Dalam rangka menghindari kasus ijazah illegal di tanah air, maka pemerintah pada tahun 2020 akan menerapkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Sebutan PIN adalah sebuah proses penomoran ijazah, yang menggunakan aplikasi bernama PIN dan selanjutnya akan dinyatakan berlaku apabila dapat diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL).
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) bakal memberlakukan sistem penomoran ijazah nasional (PIN). Dengan sistem PIN ini, seluruh ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta akan memiliki nomor seri yang dikeluarkan oleh Ditjen Belmawa. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti nomor 700/B/SE/2017 tanggal 12 Desember 2017.
Tujuan diberlakukannya PIN oleh pemerintah adalah untuk mengurangi praktik pemalsuan ijazah dan untuk memastikan ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dan terakreditasi. Selain itu guna memastikan ijazah diterbitkan untuk mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan untuk memastikan kesesuaian antara ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dengan ijazah yang terdaftar di PDDIKTI.
Kapan PIN mulai diberlakukan? Masih ada jeda sekitar satu tahunan, karena terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 tidak bisa ditawar lagi bahwa perguruan tinggi negeri ataupun swasta wajib menerbitkan ijazah dengan menggunakan PIN.

Implementasi PIN  
Untuk memaknai budaya main terabas melalui modus pemalsuan dokumen dapat dikatakan bahwa etika menyimpang ini sudah mengakar sejak jaman tempo dulu. Status kebangsawanan memang pernah menjadi penanda status sosial seseorang di pelbagai daerah di Indonesia. Gelar ini bersifat organik dan inheren dengan hierarki tradisional yang semula tumbuh dalam budaya kerajaan. Menak, ningrat, dan priyayi menjadi gelar yang melekat sejak lahir dan membuat status sosial di masyarakat tidak pernah sama.
Saat kehidupan sosial berubah menjadi masyarakat industri, relasi kekuasaan di masyarakat pun ikut berubah.  Mereka yang dianggap punya kekuatan adalah mereka yang dianggap punya status tinggi di dalam masyarakat.
Sedangkan dari sudut pandang yuridis normatif terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 264 KUHP.
Tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP.
Implementasi PIN yang akan dimulai pada 29 Desember 2020 merupakan aplikasi strategis yang dapat mematahkan mitos problem maraknya pemalsuan ijazah selama ini.  Dengan menggunakan aplikasi ini ketika data mahasiswa tidak terdaftar memang akibatnya bisa jadi banyak kasus yang non eligible (tidak memenuhi syarat).
Data mahasiswa di PDDIKTI digunakan sebagai rujukan pemberian beasiswa, penelitian, perlombaan tingkat mahasiswa.   Semua syarat validator reservasi harus terpenuhi, (misalnya calon lulusan D4/S1 dapat direservasikan jika calon lulusan sudah menempuh 120 SKS).
Seperti diketahui, PDDIKTI merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup profil mahasiswa, informasi program studi di perguruan tinggi. Seluruh data yang yang tersedia merupakan data-data yang dikirimkan seluruh perguruan tinggi pada tiap semester.
Prinsip yang diberlakukan dalam implementasi PIN, yaitu: (1) Penomoran Ijazah Nasional adalah sebuah aplikasi bernama PIN, (2) Nomor Ijazah yang dikeluarkan berlaku secara nasional, (3) Reservasi atau booking nomor ijazah dan pemasangan Nomor Ijazah dengan NIM calon lulusan, (4) Nomor Ijazah Nasional (NINA) terdiri dari 15 angka meliputi kode prodi, tahun lulus, nomor urut, dan check digit, (5) Data menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI, (6) NINA berlaku apabila dapat diverifikasi melalui system verifikasi ijazah elektronik (SIVIL).
Pemalsuan ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP yang memuat hukum pidana berupa pidana penjara selama-lamanya enam tahun akan lebih mantap jika implementasi PIN diberlakukan. Oknum tidak akan merasa jera dengan ancaman sekalipun karena merasa perlu mengejar gelar akademik yang didapatkannya dengan cara-cara memanfaatkan aliansi strategis dengan kalangan kampus.
Oleh karena itu PIN sangatlah penting untuk segera diimplementasikan, karena sistem validasi yang terpusat akan muncul di daftar eligible. Oleh karena itu, dengan menggunakan PIN akan mematahkan mitos problem pemalsuan ijazah di Indonesia. (*)

Oleh : Djajusman Hadi
Inventor, Penyunting,  dan Kasubag Registrasi dan  Statistik Universitas Negeri Malang (UM)



Loading...