Pemprov Restui Proyek MCC , DPRD Kota Malang Belum Bersikap | Malang Post

Sabtu, 25 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 30 Nov 2019,

MALANG - Proyek mercuar Rp 125 miliar Kota Malang, yakni Gedung Malang Creative Center (MCC) mendapat angin segar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan restu atas proyek itu, hal ini diketahui dari hasil evaluasi Ranperda Kota Malang APBD Tahun Anggaran 2020. Jumlah lantai gedung MCC itu juga masih tetap delapan lantai. Tapi Pemkot Malang diminta mengerjakan dalam single years.
Beberapa catatan diberikan Pemprov Jatim termasuk pembangunan MCC memang cenderung normatif. Yakni memberikan evaluasi dalam bentuk imbauan dan anjuran. Perkembangan terbaru itu berhasil dikorek oleh Malang Post dari Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji.
Sutiaji menjabarkan, hasil evaluasi dari gubernur tersebut menyebutkan pembangunan fisik dengan anggaran besar harus memperhatikan beberapa hal dengan detail. Hal inilah yang akan dilakukan Pemkot Malang dalam membangun MCC nanti.
“Ya salah satu contohnya MCC. Kami tidak melakukan dengan sistem Multi Years (Tahun Jamak,red) atas pertimbangan evaluasi itu. Kami akan laksanakan dengan Single Years (satu tahun) saja,” jelas alumnus UIN Malik Ibrahim Malang ini.
Jika melihat dokumen catatan hasil evaluasi yang tertera dalam SK Gubernur Jawa Timur No 188/155.K/KPTS/013/2019 tersebut, bagian MCC disebut dalam poin evaluasi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman.
Disebut dalam evaluasi, Pemkot Malang harus melaksanakan belanja tersebut dengan efisien dan efektif sesuai nilai kewajaran. Kemudian khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah (termasuk MCC,red) harus berpedoman pada Pepres No 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Disebutkan pula, bahwa pembangunan ini harus mempertimbangkan kembali perencanaan teknis yang memerlukan spesifikasi teknis tinggi. Dalam hal ini, agar dilaksanakan oleh dinas yang memiliki keahlian teknis pembangunan fisik yaitu dinas PU.
Dan apabila kebutuhan alokasi anggaran besar, jangka waktu penyelesaian atas pekerjaan fisik harus diperhatikan. Supaya terhindar dari permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari.
“Maka itu kami akan laksanakan satu tahun saja dengan memperjelas schedule pembangunan dan tahapannya dengan detail. Timeline-nya jelas dan ini akan kita laporkan lagi ke provinsi,” tegas Sutiaji di Balai Kota Malang.
Hal ini kemudian dipertegas oleh Sekda Kota Malang Drs. Wasto. Ia menjelaskan evaluasi dari Pemrov Jatim tersebut menegaskan bahwa pembangunan MCC tetap dilakukan dengan rencana dan rancangan bangunan awal.
Hanya saja dengan anggaran yang dipakai menyesuaikan evaluasi, yakni Rp 125 M. Dilakukan dalam kurun waktu satu tahun atau single years. Tidak seperti yang diajukan Pemkot Malang sebelumnya yakni Multiyears dengan anggaran total Rp 185 M.
“Ya tetap delapan lantai, anggarannya untuk pelaksanaan single years (Rp 125 M,red),” tegas Wasto saat dikonfirmasi.
Mantan kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (dulu Bappeda) Kota Malang ini meneruskan, hasil evaluasi gubernur hanya memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
Dengan saran yang diberikan, pelaksanaan harus efektif agar terhindar dari permasalahan hukum, maka Pemkot Malang akan melakukan dengan satu tahun pengerjaan tadi.
Lalu bagaimana dengan permintaan dan desakan legislatif untuk mengurangi anggaran dan mengubah rancangan bangunan tidak setinggi 8 lantai, Wasto menanggapi permintaan tersebut tidak lagi relevan.
“Pertama itu dokumen penganggaran kan sudah final di provinsi juga. Lalu dievaluasi lagi dan diberi saran-saran bagaiamana menggunakan anggaran dengan efektif. Evaluasi akan kita jawab sesuai hasil evaluasi bukan untuk pembahasan ulang,” tegas Wasto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika tidak menjelaskan banyak hal. Ia sendiri masih enggan memberikan statement gamblang soal evaluasi pemprov terkait MCC.
Sebelumnya legislatif sangat kencang untuk “mengubah” rencana pembangunan MCC. Atas dasar desakan masyarakat yang menganggap MCC tidak memiliki tingkat urgensi tinggi, maka anggota DPRD Kota Malang melakukan konsultasi dengan Pemprov Jatim.
“Besok (hari ini,red) kita rapat dengan Banggar (Badan Anggaran,red) menyikapi evaluasi gubernur. Minggu, kita rapat Banggar dan Timgar (Tim Anggaran,red). Setelah itu statement resmi kami ya,” kata Made.
Legislatif Kota Malang masih memandang MCC tidaklah urgent untuk direalisasikan. Akan tetapi anggaran MCC sendiri memang sudah masuk dalam KUA PPAS 2020 yang juga sudah disepakati dengan pihak legislatif.(ica/ary)

Editor : Bagus
Penulis : Sisca






WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...