Pemprov Jatim Surati Dewan, Segera Koordinasi Parpol Pengusung

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Minggu, 22 Sep 2019, dibaca : 399 , vandri, ira

KEPALA Biro  Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Indah Wahyuni mengatakan, kekosongan jabatan Wabup Malang bisa segera diisi sesuai mekanisme.  Acuannya UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Terkait jabatan wabup, Pemprov Jatim sudah bersurat kepada DPRD Kabupaten Malang. Dalam surat tersebut, meminta DPRD Kabupaten Malang segera melakukan koordinasi dengan  partai pengusung  yang mengusung H Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan HM Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 lalu.
”Usulan itu ranahnya partai pengusung. Kami sudah sampaikan itu kepada DPRD Kabupaten Malang, yang menjadi perpanjangan tangan  partai, untuk segera melakukan koordinasi pengusulan jabatan Wakil Bupati Malang ini,” jelas Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni.
Yuyun mengatakan, sesuai aturan partai pengusung dapat mengusulkan dua nama calon. ”Jadi partai pengusung itu lebih dulu mengusulkan ke DPRD maksimal dua nama calon. Salah satunya nanti akan dipilih melalui paripurna. Setelah paripurna, usulan nama itu dilanjutkan Bupati Malang mengusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Jatim,’’ urainya.
Proses di Mendagri pun sama seperti saat proses usulan Bupati Malang. Setelah surat usulan sampai akan dipelajari terlebih dahulu. Jika semuanya lengkap, maka langsung diproses. ”SK dari Mendagri akan turun ke Gubernur Jatim  untuk kemudian dilakukan pelantikan,’’ jelas dia.
Lebih lanjut Yuyun mengatakan, pengusulan pengisian jabatan Wabup Malang masih bisa dilakukan.
Alasannya jika dihitung sampai akhir jabatan 17 Februari 2021 , maka waktu tersisa 18 bulan. “Itu bisa diisi. Hanya saja pengisiannya harus melalui mekanisme,” tandas wanita wanita berjilbab ini.
Jika ada pihak  menyebutkan 18 bulan adalah sisa maksimal waktu pengusulan jabatan wakil bupati, maka pendapat itu salah. ”Kami sudah mempelajari semuanya. Pada intinya, kekosongan jabatan itu terjadi selama 18 bulan sejak pelantikan bupati hingga masa jabatan bupati berakhir,” tandasnya.
Kondisi DPRD Kabupaten Malang saat ini tidak ada masalah. Itu karena usulan pimpinan DPRD definitif sedang diproses. ”Kalau mau cepat, semuanya bisa berjalan. Tapi ya itu, sekali lagi itu menjadi kewenangan partai mengusung, atau intinya itu merupakan hak partai pengusung,’’ tambahnya.
Dia  mengatakan Pemprov Jatim tidak bisa memberikan sanksi, jika partai pengusung lambat mengusulkan. Alasannya karena usulan wakil bupati ini merupakan hak partai. (ira/van)



Minggu, 06 Okt 2019

Menunggu Bukti Atasi Banjir

Loading...