MalangPost - Pemkot Malang Tak Tertib Aset

Kamis, 13 Agustus 2020

  Mengikuti :

Pemkot Malang Tak Tertib Aset

Sabtu, 16 Nov 2019, Dibaca : 1950 Kali

MALANG - Perkara Alun-Alun Mall (AAM) membuktikan bahwa Pemkot Malang tidak tertib aset dan administrasi. Buktinya meski sudah tahu kontrak berakhir 4 November, namun tak ada rencana kebijakan lanjutan. Celakanya, ketika diajak Sidak ke AAM, Organisasi Perangkat Daerah terkait tak mengantongi data.
Hal inilah yang dirasakan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi, Lookh Makhfudz, Wiwik Sukesie, Lea Mahdarina, dan juga Indah Nurdiana. Mereka membedahnya pada Diskusi Malang Post “Nasib Kerjasama Pengelolaan Alun-Alun Mall” di Graha Malang Post. Diskusi juga dihadiri Sekda Kota Malang Drs Wasto dan Pakar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nana Abdul Aziz.
Anggota DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz menjelaskanm seharusnya Pemda sudah tidak lagi bingung dan mencari kejelasan asetnya. Terlebih AAM, karena tenggat kerjasama sudah diketahui.  Ini menunjukkan kurang persiapan dan lambatnya Pemda mengurus asetnya.
“Padahal sudah jelas mau habis. Kan seharusnya tidak mepet-mepet waktu. Harusnya sudah dilakukan beberapa bulan atau setahun sebelumnya sudah kelar,” jelas politisi PAN Kota Malang ini.
Ia menjelaskan lagi jika hal ini dapat dicontohkan saat anggota Komisi B Sidak langsung ke gedung AAM beberapa pekan lalu. Saat didampingi Bagian Hukum, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) juga Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang, masing-masing perangkat daerah ini tidak ada yang membawa data lengkap.
Data yang dimaksud seperti berkas perjanjian kerjasama, jumlah tenant dan lain-lainnya. Inilah mengapa legislatif pun dengan susah payah mencari berkas salinan kerjasama (PKS) antara PT SIMC dan Pemkot Malang. PKS itu sudah ada sejak zaman Wali Kota Malang Soesamto.
“Ini lah kita harus mengakui kalau kurang tertib dalam menyimpan arsip,” tegasnya.
Menyambung, Arief Wahyudi menegaskan, idealnya setahun sebelum perjanjian kerjasama antara Pemda dan pihak ketiga sudah harus menyelesaikan urusan-urusan penyerahan aset. Tahun lalu, 2018, seharusnya PT SIMC sudah dapat ditemukan. Sehingga tahun ini eksekusi penyerahan aset tinggal dilaksanakan saja.
“Mestinya memang 2019 sudah clear. Ini kok masih eker-ekeran. Kepastian hukum juga baru saat ini dicari. Kelambatan-kelambatan inilah yang seharusnya tidak terjadi,” tandas politisi PKB ini.
Hal yang sama juga dikatakan Pakar Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP. Setelah mencermati kasus AAM dan Pemkot bersama PT SIMC ini ia mengambil sisi positif.
Bahwa kejadian tersebut diharapkan menjadi dorongan dan motivasi Pemda ke depan dalam menjalankan pengelolaan asetnya sendiri.
“Sisi positifnya, ini bisa mendorong Pemda lebih berupaya untuk melakukan manajemen aset lebih baik lagi,” tegasnya.
Ia pun memberikan alasan utama mengapa sebuah Pemda harus maksimal dalam melakukan pengelolaan aset. Di tahun 2019, Nana mengaku melakukan riset tentang aset. Riset ini diakuinya sudah menjadi terbit secara internasional dalam Jurnal Russia di 2018 lalu.
Dalam risetnya ini, ia menemukan bahwa manajemen aset dalam pemerintahan di Jawa Timur mayoritas tidak dapat dikelola secara optimal. Mayoritas dari aset berstatus idle assets atau aset yang menganggur.  
“Artinya menganggur tidak dapat dikelola dengan maksimal. Padahal salah satu cara meningkatkan daya saing daerah adalah memanfaatkan sebesar mungkin potensi aset. Stimulusnya adalah aset,” jelas Nana.
Pria ramah ini menjelaskan lagi berdasarkan kejadian AAM ini. Ia memberikan evaluasi bahwa untuk segala perjanjian kerjasama yang akan dilakukan Pemkot Malang dengan investor, nantinya perlu diberikan klausul evaluasi berjangka waktu.
Dalam PKS PT SIMC dan Pemkot Malang, ia memperhatikan tidak ada klausul pembahasan atau evaluasi berjangka waktu dalam PKS tersebut,
“Bentuk kerjasama dengan sistem sewa saja memiliki klausul per lima tahun di evaluasi. Yang jadi pertanyaan saya, PKS ini (SIMC dan Pemkot Malang) pakai aturan mana sehingga limit kerjasama 25 tahun dan pakai minimal bagi hasil Rp 60 juta per tahun,” tuturnya.
Dari PKS saja, ia mengaku tidak bisa melihat klausul evaluasi rutin tertera. Inilah mengapa ke depan PKS harus diperhatikan jangka waktu evaluasinya.
Menanggapi hal ini, Sekda Kota Malang Drs Wasto pun menegaskan kini pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin memperbaiki keadaan.
Dimulai dari menempatkan Bagian Hukum mengejar direktur PT SIMC hingga urusan selesai di Jakarta. Hingga menginstruksikan dinas terkait melakukan inventarisir dan pendataan di AAM. Saat menanggapi pernyataan bahwa Pemda lambat, Wasto hanya menegaskan bahwa ke depan hal ini tidak akan terjadi lagi.
“Tentu saja proses pengembalian aset seperti Ramayana mall (AAM) sudah dengan gigih kami selesaikan. Ini sudah instruksi dalam minggu ini selesai pendataan tenant di AMM,” tegasnya.
Saat ditanya lagi tentang lambatnya pengurusan kerjasama dengan PT SIMC, Wasto menerangkan saat melakukan proses pencarian pihak PT SIMC, Pemkot Malang tidak mau tergesa-gesa mengambil tindakan.
Tindakan untuk menguasai aset begitu saja tidak serta merta dapat dilakukan meskipun masa kontrak memang sudah selesai.
“Kami ikut saja alur administrasinya. Di mana PT SIMC harus ditemukan dan menyerahkan secara langsung dan legal. Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Kami ingin seluruhnya clear tidak ada beban dan dibenarkan secara hukum,” tegasnya.


Barang Daerah Harus Dikendalikan Sekda
Sementara itu, menanggapi persoalan Alun-alun Mall, pakar pemerintahan UB, Dr. M Lukman Hakim, S.IP.,MSi, menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah menjadi tugas seorang sekretaris daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang atau aset milik negara.
“Seperti yang ada di dalam Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 10 huruf g bahwa sekretaris daerah selaku pengelola barang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah,” papar Lukman.
Barang dan aset milik daerah termasuk Ramayana. Semua yang terkait seharusnya sudah memahami itu tidak hanya bagian hukum. Melainkan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahkan harusnya ada seksi yang menangani hal tersebut.
Dikatakannya bahwa Ramayana hanya salah satu kasus dari belum tertibnya pengelolaan barang di Pemkot Malang. Padahal kota ini memiliki banyak aset termasuk gedung pertemuan maupun tanah. Sejak tahun 2015 rancangan perda pengelolaan barang milik daerah sudah diajukan hanya saja terbentur Permendagri baru nomor 19 tahun 2016.
“Sehingga di tahun 2016 dilakukan penyesuaian, celakanya sampai saat ini rancangan Perda tersebut belum disahkan, sedianya perda itu harus segera disahkan untuk kemudian menertibkan barang dan aset milik daerah,” jelasnya.
Untuk itu, kasus Ramayana seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemkot Malang agar segera menetapkan perda dan menertibkan barang dan aset yang dimilikinya. Termasuk menertibkan biaya sewa yang disesuaikan dengan harga sekarang.
“Misalnya satu gedung pertemuan milik Pemkot Malang itu yang tarif sewanya masih sangat murah mengikuti tarif lama, padahal harusnya melebihi harga yang ditetapkan sebelumnya,” tegas dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB ini.
Artinya tarif murah tersebut membuat Pemkot Malang rugi. Sehingga perlu segera disahkan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut lebih disiplin, tertib dan sesuai dengan aturan. Di sisi lain, pengelolaan barang dan aset milik daerah tersebut dalam rangka meningkatkan PAD.
Sampai hari ini bahkan Pemkot Malang belum kunjung mengesahkan beberapa Raperda termasuk tentang Barang Milik Daerah. Padahal, sudah 5 tahun diajukan. Selain itu ada dua raperda yang sudah dua tahun juga belum disahkan. Yakni tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan Perda Perubahan terhadap Perda Jasa Umum.
“Selain itu Pemkot Malang juga belum melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang terkait dengan pengelolaan baru milik daerah karena munculnya Permendagri baru sehingga harus disesuaikan,” papar Lukman.(ica/lin/ary)

Editor : Bagus
Penulis : Sisca