Pemerintah Kabupaten Malang Tentukan Nasib dr Abdurrahman | Malang POST

Senin, 17 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 27 Jan 2020,

MALANG – Hari ini nasib Direktur RSUD Kanjuruhan, dr Abdurrahman ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Seiring dengan telah keluarnya surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang terkait dengan status mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tersebut. “Iya sudah kami terima. Besok (Senin, red.) semuanya akan ditentukan,’’ kata Bupati Malang H.M Sanusi.
Sanusi tidak menyebutkan apakah Abdurraman akan dinonaktifkan sebagai direktur atau tetap berlanjut. Tapi yang jelas dia mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya menyerahkan semuanya ke Sekretaris Daerah (Sekda). “Kami sudah minta Sekda untuk menangani ini. Semoga besok (hari ini, red.) sudah clear semuanya,’’ tambah Sanusi.
Apakah Pemkab Malang sudah menyediakan pengganti atau pelaksana (Plt) tugas untuk jabatan tersebut, jika Abdurrahman dinonaktifkan? Dengan tegas, Sanusi mengatakan enggan berandai-andai. Bahkan, dia juga meminta wartawan untuk menunggu. “Makanya tunggu besok saja. Sekarang sedang diproses. Sekda yang memproses,’’ tambahnya.
Seiring dengan peristiwa ini, Sanusi berharap tidak terulang lagi di Kabupaten Malang. Dan ini terus ditekankan kepada seluruh pegawai. “Jangan sampai terulang. Itu pesan saya kepada seluruh pegawai di Kabupaten Malang,’’ ungkapnya.
Sanusi mengatakan, untuk proses hukum, Pemkab Malang tak bisa berbuat banyak, selain menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum. “Untuk pelayanan tidak terganggu sama sekali. Pelayanan terus dilakukan, dan tidak ada masalah,’’ tambahnya.
Sebelumnya terkait kepemimpunan RSUD Kanjuruhan, dipegang oleh Dewan Pengawas. Dihandelnya kepemimpinan RSUD Kanjuruhan ini kata Sekertaris Daerah Kabupaten Malang Ir Didik Budi Muljono, untuk kepemimpinan di RSUD Kanjuruhan akan ditangani Dewan Pengawas. Hal tersebut untuk mengisi kekosongan.
Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, Kejari Kepanjen menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana kapitasi. Yakni Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.
Dana kapitasi adalah anggaran yang dikucurkan oleh BPJS, melalui Dinas Kesehatan yang peruntukkannya untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas.
Sesuai peruntukannya, dana tersebut sebagai jasa operasional dan pelayanan. Namun setiap Puskesmas, setiap bulannya dipotong 7 persen.  Total anggaran yang diduga dikorupsi, sebesar Rp 8,595 miliar lebih. Terhitung mulai tahun 2015 - 2017. Ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat itu dijabat oleh dr. Abdurrahman.
Kejaksaan Negeri Kepanjen, akan mengungkap kemana aliran dana sebesar Rp 8,595 miliar, hasil pemotongan dana kapitasi. Termasuk apakah ada aktor lain, di balik kasus dugaan korupsi ini. Semuanya akan terbongkar dalam pemeriksaan khusus, setelah penetapan tersangka dalam waktu dekat ini. (ira/udi)

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : Ira Ravika



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...