PDIP Kirim Surat Tanpa Nama | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 30 Apr 2018, dibaca : 411 , aa, ds

MALANG – Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2017, telah final Jumat (27/4). Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang yang melakukan pembahasan LKPJ tersebut berhasil membuat banyak rekomendasi. Namun demikian, pekerjaan mereka terancam sia-sia, lantaran tak adanya unsur pimpinan di tubuh DPRD Kota Malang. Sehingga hasil rekomendasi itupun tak bisa dilaporkan, sebab PDIP mengirimkan surat tanpa nama pimpinan sementara.
”Sementara menurut aturan yaitu PP 3 tahun 2007, waktu pembahasan dibatasi hanya 30 hari, untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan,’’ kata Ketua Panitia Khusus  LKPJ akhir tahun anggaran 2017, Bambang Triyoso.
Dia menyebutkan, Penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2017 disampaikan Pjs Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahid Wahyudi pada 3 April 2018 lalu. ”Kalau dihitung 30 hari sesuai dengan PP no 3 tahun 2007, maka penyampaian hasil pembahasan ini selambat-lambatnya tanggal 2 Mei. Tapi lha ini kondisinya begini,’’ ungkapnya.
Sebelumnya dalam pembahasan LKPJ, juga sempat dibahas bahwa untuk hasil dari pembahasan disampaikan kepada pimpinan sementara. Selanjutnya Pansus pun menyampaikan hal itu kepada Sekretaris DPRD Kota Malang, untuk ditindak lanjuti dengan menuliskan surat kepada fraksi-fraksi yang memiliki kursi pimpinan.
”Kami berharap pimpinan sementara ada. Dengan adanya pimpinan sementara kami dapat menyampaikan hasil. Selanjutnya, pimpinan sementara melalui sidang paripurna juga menyampaikan kepada Kepala Daerah,’’ urainya.  
Bambang juga menegaskan, memang tak ada aturan batasan  waktu untuk menyampaikan hasil pembahasan LKPJ legeslatif kepada eksekutif. Namun penyampaian ada batasan waktu menyampaikan hasil dari Pansus kepada pimpinan dewan.
”Tugas kami melakukan pembahasan, selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada pimpinan. Yang kemudian pimpinan menyampaikan kepada eksekutif melalui sidang paripurna,’’ tegasnya.
Ada beberapa alternatif yang menjadi pilihan sesuai usulan dari sekretaris dewan. Yaitu hasil pembahasan itu juga ditembuskankepada Kepala Daerah dan fraksi. Di mana dengan adanya tembusan itu, akan diketahui rekomendasi apa saja yang dihasilkan selama pembahasan berlangsung.
”Pembahasan LKPJ ini dilakukan secara serius oleh seluruh anggota Pansus. Ada hasil yaitu berupa rekomendasi. Di mana rekomendasi tujuannya adalah untuk kemajuan pembangunan Kota Malang di masa akan datang,’’ katanya.
Bambang menyebutkan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Di antaranya adalah rekomendasi terkait dengan urusan aset. Di mana saat ini aset ditangani oleh BPKAD. Tapi penanganan aset kerap keteteran.
”Dalam rekomendasi, kami minta untuk urusan aset ada badan atau dinas sendiri. Mengingat aset milik Kota Malang ini sangat banyak,’’ ungkapnya. 

 

Selain itu, ada juga rekomendasi terkait dengan pelayanan publik. Salah satu yang disoroti adalah terkait perekaman e-KTP. Perekaman e-KTP disoroti karena kerap kali dikeluhkan. Salah satunya adalah waktu pelayanan yang lama akibat alat yang rusak, atau alat perekaman yang memadai.
”Nah ini juga, dalam rekom, kami meminta dinas terkait melakukan pembaruan alat, agar pelayanan pun maksimal,’’ ucapnya.
Rekomendasi lain adalah, pegawai administrasi kependudukan di tingkat kelurahan wajib lebih profesional. Tujuannya untuk kecepatan pelayanan. ”Intinya semua rekomendasi sudah ada. Tugas kami sudah selesai, tinggal melaporkan saja. Kami berharap, fraksi-fraksi yang memiliki kursi pimpinan kompak, untuk menunjuk pimpinan sementara, agar rekomendasi ini dapat tersampaikan,’’ tandasnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi mengaku sudah menerima surat dari Fraksi PDI Perjuangan, terkait dengan posisi pimpinan sementara di DPRD Kota Malang. Namun demikian, dalam surat tersebut tak ada nama anggota fraksi yang tercantum untuk diajukan sebagai pimpinan sementara.
”Lha itu, surat memang sudah kami terima. Tapi tidak ada namanya,’’ kata Bambang.
Dihubungi Malang Post, Bambang mengatakan akan menindak lanjuti surat itu dengan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jatim. Bahkan untuk menjawab konsultasi, pihak Pemerintahan Provinsi Jatim akan mengirimkan Kepala Biro Pemerintahan ke Kota Malang.
”Insya Allah Kamis (3/5) nanti Kepala Biro Pemerintahan akan datang ke Kota Malang untuk membahas surat dari Fraksi PDIP,’’ katanya.
Selain menunggu Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris DPRD Kota Malang juga menyiapkan surat untuk fraksi partai pemenang pemilu ke dua,  yaitu PKB.  Diharapkan, balasannya nanti ada nama calon yang diusulkan.
”Aturannya demikian, jika partai pemenang pemilu pertama tak memberikan jawaban, maka kami berkirim surat kepada partai pemenang pemilu kedua melalui fraksi. Jika tak ada jawaban juga maka kami mengirim lagi kepada partai pemenang pemilu ke tiga dan seterusnya,’’ katanya.
Bambang juga membenarkan, sebetulnya untuk pemilihan ketua sementara tak membutuhkan waktu lama, jika semua fraksi yang memiliki kursi pimpinan mendukung. Dan untuk pimpinan sementara, tidak harus empat unsur pimpinan terpenuhi, tapi bisa salah satunya.
”Ya kita tunggu saja. Saya berharap semuanya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Dan pembangunan di Kota Malang pun berjalan sesuai dengan agenda yang ada,’’ tandasnya.(ira/ary)



Minggu, 15 Des 2019

Jangkauan Pembeli Lebih Luas

Loading...