PDIP Buka Pendaftaran, Sistemnya Tertutup, Cabup-Cawabup Dibatasi 10 Hari | Malang Post

Selasa, 10 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 04 Sep 2019, dibaca : 1094 , bagus, ira

MALANG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) dan calon wakil kepala daerah (Cawakada) pekan ini. Rencananya pendaftaran untuk menjaring Cakada dan  Cawakada ini dibuka 10 hari. Mulai tanggal 5 hingga 14 September 2019. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim, Dra. Sri Untari Bisowarno kepada Malang Post.
Sri Untari mengatakan pembukaan pendaftaran untuk Cakada dan Cawakada ini merupakan salah satu hasil rapat koordinasi. Rakor digelar DPD PDIP Jatim bersama 19 DPC PDI P Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang menggelar Pilkada tahun 2020 mendatang, Senin (2/9). Untari mengatakan, pendaftaran akan dibuka setelah DPC menggelar rapat koordinasi cabang.
”Jadwalnya tanggal 4 September 2019 DPC menggelar Rakorcab, untuk persiapan pendaftaran. Baru setelah itu pendaftaran dibuka,’’ ungkapnya.
Untari juga mengatakan, pendaftaran untuk PDIP ini digelar dengan sistem tertutup. Tertutup yang dimaksud adalah tidak dipublish media. Kendati demikian, Untari menyebutkan, untuk pendaftar tidak dibatasi. Siapapun menurut dia boleh mendaftar. Baik kader maupun non kader.
”Orang dari luar kader boleh mendaftar,’’ ungkapnya.
Disinggung soal syarat pendaftaran, Untari pun memilih diam. Kepada Malang Post, Untari meminta agar menunggu sampai dengan Rakorcab digelar.
”Karena pendaftaran dibuka di DPC maka tunggu sampai rakorcab,’’ tambah Untari sembari kembali menyebutkan rakorcab digelar di masing-masing DPC pukul 15.00.
Yang jelas menurut Untari, setelah pendaftaran digelar, lebih dulu dilakukan verifikasi. Pendaftar yang lolos verifikasi kemudian mengikuti seleksi tahap awal di DPD PDIP, Jatim.
”Dari nama-nama calon itu kami (DPD) juga melakukan survei. Ini untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas calon. Setelah itu selesai, berkas calon dikirim ke DPP. Dan para calon yang lolos akan mengikuti fit and propertest, yang digelar oleh DPP,” terangnya.
Sementara itu, selain berbicara banyak tentang pendaftaran, Untari juga menegaskan Pilkada tahun 2020, untuk Kabupaten Malang targetnya adalah menang. Menurut Untari setelah 10 tahun PDIP tak bisa duduk di kursi pemerintahan, Pilkada tahun 2020 itu menjadi moment PDIP untuk kembali mengusung kejayaaan. Dan untuk meraih kejayaan tersebut, PDIP harus betul-betul berjuang dan menyusun strategi.
”Kami akan berjuang di Kabupaten Malang untuk memenangkan pilkada. Karena target kami adalah menang. Dan ini juga yang kami sampaikan kepada para ketua DPC saat rakor,’’ urainya.
Ditanya N1 atau N2? Untari tak menjawab pasti. Dia hanya menegaskan bahwa target partainya adalah menang. ”Kalau bisa mengusung N1 kenapa harus N2. Tapi yang jelas, kursi kami cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon,’’ tambahnya.
Tentang koalisi? Untari mengatakan masih belum. Dia pun kembali meminta Malang Post untuk menunggu Rakorcab.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, enggan memberikan komentar soal rencana Rakorcab. Bahkan meskipun saat Malang Post mengatakan kabar Rakorcab dari Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari, Didik memilih tak menjawab. Terkait Rakorcab yang dihadiri oleh 19 pengurus DPC PDI P Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, Didik mengatakan hanya membahas kepada pembentukan fraksi di DPRD Kabupaten Malang.
”Tidak bahas Pilkada kok. Bahas pembentukan fraksi,’’ katanya.
Menurut dia fraksi dibahas dalam rakor, karena memiliki kapasitas sebagai kepanjangan partai. ”Untuk Pilkada kami sendiri masih menunggu arahan dari pusat. Masih belum itu,’’ tandasnya. Termasuk ditanya soal pendaftaran calon, dikatakan Didik juga masih belum. ”Nanti ya, kalau ada informasi terbaru pasti kami kabari,’’ tandasnya sembari menutup telepon.
Sementara itu salah satu sumber Malang Post menyebutkan, pendaftaraan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah ini mengacu pada peraturan partai. Peraturan partai itu nomor 24 tahun 2017. Dimana untuk syarat pendaftaran, selain calon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) juga ada beberapa syarat lain.
”Syaratnya, jika itu kader, dan menjadi pengurus partai maka harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Begitu juga jika calon merupakan anggota DPRD wajib disertai dengan surat rekomendasi dari partai,’’ ungkap sumber tersebut.
Sedangkan untuk calon dari luar partai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya  mengikuti seluruh tahapan penjarinbgan dan penyaringan sebagaimana ditentukan dalam peraturan,  memiliki visi misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai, memiliki wawasan nasional, tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung atau tidak langsung  dan memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan lainnya.
Ditanya pendaftaran, sumber ini mengatakan sesuai jadwal pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5 September mendatang. ”Tunggu lah,nanti pendaftaran pasti dikabari,’’ tandasnya.(ira/ary)



Loading...