NPHD Belum Diteken, Mendagri Panggil Pemkab-KPU-Bawaslu | Malang Post

Kamis, 14 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 07 Okt 2019, dibaca : 633 , bagus, agung

MALANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua Bawaslu dan KPU Kabupaten Malang, Senin (7/10). Pemanggilan mereka karena belum adanya penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Padahal batas akhir penandatanganan tanggal 1 Oktober lalu.
Selain Kabupaten Malang, total ada 224 Pemerintah Kabupaten yang diundang rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada 2020. Termasuk 37 Pemerintah Kota di Indonesia, karena sama-sama belum menandatangani NPHD.
Rapat evaluasi dengan Kemendagri dimulai sekitar pukul 13.30. Namun sampai pukul 18.00 belum selesai. Masih tarik ulur antara TAPD dengan penyelenggara pemilu, terkait kesepakatan besaran anggaran untuk Pilkada 2020.
"Rapatnya belum selesai. Masih ribet," ucap Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, ketika dikonfirmasi Malang Post.
Evaluasi NPHD yang difasilitasi Kemendagri ini, dengan mengundang para ketua tidak boleh diwakilkan. Dari TAPD, dipimpin oleh Sekda Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono. Lalu dari KPU dihadiri Ketua Anis Suhartini, dan dari Ketua Bawaslu M. Wahyudi.
Ketika dikonfirmasi, M. Wahyudi memastikan bahwa hasil rapat evaluasi dengan Kemendagri, tidak menemukan titik terang. Belum ada kesepakatan nilai anggaran untuk Pilkada 2020 nanti.
"Tadi saat rapat, saya memang diminta tanda tangan hasil pertemuan. Tetapi untuk kolom kesepakatan tidak saya isi, karena belum titik temu," ungkap M. Wahyudi.
Dikatakannya, Bawaslu tetap mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 28,6 miliar. Sementara, TAPD hanya mampu memberikan Rp 20 miliar. Sedangkan KPU, mengajukan anggaran Rp 93 miliar, sementara TAPD hanya mampu Rp 70 miliar.
Karena adanya selisih yang cukup jauh itulah, akhirnya sampai saat ini belum ada kesepakatan. "Alasan TAPD, hanya mampu memberikan anggaran sebesar itu (Rp 20 miliar, red) karena disesuaikan dengan kemampuannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan bahwa Bawaslu tidak setuju dengan anggaran yang diberikan TAPD, karena sebelumnya sama sekali tidak ada musyawarah. "Tiba-tiba TAPD langsung memberikan anggaran sebesar itu tanpa musyawarah terlebih dahulu, jelas kami tidak mau. Karena besaran anggaran yang kami ajukan sesuai dengan tugas pengawasan," urainya.
Dengan tidak adanya kesepakatan ini, lanjut Wahyudi, pihaknya hanya berharap dengan DPRD Kabupaten Malang untuk memfasilitasi. "Salah satu jalannya tinggal dengan DPRD Kabupaten Malang untuk memfasilitasi. Rencananya, Rabu nanti kami (penyelenggara pemilu, red) dengan TAPD akan diundang," paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan untuk memfasilitasi pihaknya masih menunggu hasil rapat evaluasi di Kemendagri. Karena ketika sudah ada kesepakatan, dewan tidak lagi harus memfasilitasi pertemuan.
"Kami masih menunggu hasil pertemuan di Kemendagri. Karena hari ini  baik KPU, Bawaslu dan TAPD dipanggil oleh Kemendagri," terang Didik.
Menurut Didik, kepentingan Pilkada menjadi kebutuhan pokok. Sehingga Pemkab Malang, harus bisa menjadikan prioritas. Namun KPU dan Bawaslu dalam penganggarannya, supaya tetap ada rasionalisasi, karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Sebagai anggota dewan, kami berharap segera ada titik temu. Karena Pilkada ada agenda rutin 5 tahunan, sehingga supaya tahapan tidak sampai terganggu," pungkasnya.(agp/ary)



Loading...