Nasdem Tunggu Rekom Dari Pusat | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Minggu, 17 Nov 2019, dibaca : 258 , mp, agung

MALANG - DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang, sudah menerima tujuh orang yang mendaftar sebagai calon kepala daerah (Cakada), pada Oktober 2019 lalu. Namun, nasib mereka masih belum jelas. Keputusan siapa yang bakal mendapat rekom, berada di tangan DPP Nasdem.
Ketua Pendaftaran dan Penjaringan DPD Nasdem Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengaku masih menunggu keputusan dari DPP. Berkas pendaftaran ketujuh Cakada, sudah diserahkan ke DPP melalui DPW Nasdem Jawa Timur.
"Untuk rekom keputusannya berada di DPP. DPD Nasdem Kabupaten Malang, hanya membuka pendaftaran saja. Saat ini, kami juga masih menunggu keputusannya," terang Amarta Faza.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Malang ini menambahkan, bahwa DPD Nasdem juga menunggu petunjuk dari DPW ataupun DPD. Salah satunya terkait pelaksanaan fit and proper test. Namun sejauh ini, kapan waktu pelaksanaannya masih belum petunjuk.
"Ketika nanti ada petunjuk kapan waktu pelaksanaan test, akan langsung kami sampaikan kepada semua calon. Kemungkinan dalam waktu dekat ini," ujar anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini.
Soal koalisi, Amarta Faza, mengaku sedang menjalin komunikasi dengan dua partai politik (Parpol) lainnya. Yakni selain dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga dengan Partai Demokrat. Karena dua partai ini, sebelumnya sudah bergabung dengan Fraksi Nasdem.
PPP mendapat dua kursi, sedangkan Demokrat mendapat satu kursi. Sementara, Partai Nasdem memiliki 7 kursi. Sehingga ketika sudah pasti berkoalisi, memenuhi syarat 10 kursi untuk maju dalam Pilkada 2020 mendatang.
"Komunikasi dengan lintas Parpol terus kami lakukan, untuk bisa menjalin koalisi. Semoga saja, komunikasi berjalan lancar untuk bisa berkoalisi," tuturnya.
Tujuh Cakada yang mendaftar melalui Partai Nasdem, adalah Jufri Muhammad Adi, seorang advokad. Moch Geng Wahyudi, selaku Kader Nasdem sekaligus tokoh Kabupaten Malang. Mochammad Fadjar, Tenaga Ahli Manajemen Propinsi Jatim dan konsultan infrastruktur pembangunan dan tata kota di Jawa Timur itu.
Kemudian, Dr. Umar Usman, Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang.
Ahmad Faiz Wildan, Dirut PD Jasa Yasa Kabupaten Malang. Hasan Abadi, Rektor Unira Kepanjen. Dan, Nasrul Marwazi, Ketua FKDT Kabupaten Malang.
Terpisah, Marhaendra Pramudya Mahardika, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Kabupaten Malang, mengatakan bahwa tahapan Pilkada 2020, masuk dalam pendaftaran tim pemantau. Pendaftaran sudah dibuka sejak awal bulan November 2019 lalu.
"Waktu pendaftaran untuk tim pemantau ini, cukup lama sampai bulan September 2020 nanti," ucap Marhaendra Pramudya Mahardika.
Menurut Dika, sapaan akrabnya, sejak dibuka pendaftaran, sampai pertengahan bulan November ini, masih belum ada tim pemantau yang mendaftar secara resmi. Sejauh ini, baru sebatas datang dan komunikasi terkait persyaratan.
"Tim pemantau ini, adalah organisasi masyarakat. Kami tidak membatasi jumlah pemantau yang ingin terlibat dalam Pilkada 2020. Untuk mendaftar, persyaratannya hanya menyerahkan struktur organisasi dan jumlah anggotanya," jelasnya.
Keberadaan tim pemantau ini, diharapkan bisa membantu KPU dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat. Termasuk memantau jalannya proses Pilkada di setiap daerah.
"Ketika nanti ada temuan dari tim pemantau, untuk disampaikan dan dikomunikasikan kepada kami. Selain itu, harapannya bisa meningkatkan partisipasi pemilih," paparnya.(agp)



Loading...