Mulai Muncul Pro dan Kontra - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 08 Sep 2019, dibaca : 906 , vandri, ira

Langkah Didik mengambil formulir pendaftaran cabup di PDI Perjuangan pun mulai direaksi di internal Pemkab Malang. Ini bahkan tanda-tanda perpecahan menuju kubu saling dukung jagoan di Pilkada.  Salah satu buktinya, ada pejabat menyesalkan langkah yang diambil Didik. Terlebih, ketika pengambilan berkas pendaftaran  Didik mengaku belum meminta izin kepada Sanusi sebagai atasannya di Pemkab Malang.
”Ya itu yang kami sesalkan. Apakah pak Sekda ini alpa (tidak sengaja) atau bagaimana ya,’’ kata salah satu pejabat.
Pejabat yang mewanti-wanti namanya tak disebutkan ini menyebutkan, sebagai warga negara,  Didik memang memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hanya saja menurut sumber tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi jika ikut Pilkada.
”Secara etika birokrasi, ini akan menjadi masalah. Plt Bupati adalah pucuk pimpinan, yang kemungkinan akan mencalonkan diri pada Pilkada, sedangkan sekda pejabat administrator tertinggi di Kabupaten Malang juga demikian. Ini akan menghambat roda pemerintahan,’’ katanya.
Namun dia mengatakan salah satu faktor utama yang mengganggu roda pemerintahan yakni akan terjadi konflik kepentingan. ”Kami tidak tahu ke depannya bagaimana. Yang jelas sebagai pejabat level dua di Pemkab Malang, kami sangat berat dengan kondisi ini,’’ katanya.
Sekalipun Didik baru mengambil berkas pendaftaran, tapi hal ini menjadi sinyal serius ramaikan bursa Pilkada.  ”Ini pengaruhi etika birokrasi. Karena semuanya akan tidak nyaman,’’ ungkapnnya.
Sementara itu, sejumlah pejabat di Pemkab Malang mengaku tak tahu ketika Didik akan mendaftar di PDI Perjuangan. Apalagi tak pernah memberitahu jajarannya akan ikut Pilbup Malang.  
”Saya tahunya dari Malang Post, Pak Sekda ambil formulir pendaftaran,’’ kata Kadishub
Kabupaten Malang, EK Hafi Lutfi.  Padahal ia mengaku dekat dengan Didik sebagai atasan di pemkab. ”Pak sekda tidak pernah mengatakan apapun kepada kami. Ya tahunya di koran,” sambungnya.
Hafi memastikan roda pemerintahan tak terganggu jika sekda bakal ikut Pilkada. “Karena  ASN telah memiliki aturan untuk dipatuhi,’’ katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistutti. Ia  mengatakan Plt Bupati Malang HM Sanusi dan Sekda Didik Budi Muljono dua pimpinan yang profesional. Keduanya pun diyakini tidak akan membawa kepentingan politik di birokrasi.
”Serius saya baru tahu. Kemarin-kemarin hanya mendengar kasak-kusuk saja. Tapi pak Sekda tidak pernah mengatakan secara langsung,’’ ungkapnya. Dia mengatakan, jika meskipun keduanya mencalonkan diri, tapi roda pemerintahan tetap berjalan karena karena sudah ada sistemnya,’’ ungkapnya. (ira/van)



Minggu, 17 Nov 2019

Anak 9 Tahun Dimangsa Tetangga

Loading...