Molor 9 Tahun, Pemkot Bakal Putus Investor Pasar Blimbing | Malang Post

Rabu, 11 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 01 Okt 2019, dibaca : 1275 , aim, sisca

MALANG - Berlarut-larutnya revitalisasi Pasar Blimbing yang melibatkan investor membuat Pemkot Malang bakal bersikap tegas. Salah satu opsinya akan memutuskan hubungan kerjasama dengan investor dan membangun sendiri pasar dengan dana APBD.
 “Ya itu salah satu opsi yang kita akan pertimbangkan,” ungkap Wali Kota Malang Sutiaji.
Dijelaskannya, jika polemik terus berlanjut dan tidak ada kesepakatan sehingga memakan waktu lebih lama lagi, maka opsi ini bisa saja diambil Pemkot Malang.  Pemkot Malang bisa mengambil opsi ini kemudian mengelola sendiri pasar seperti pasar lain dengan mengandalkan APBD ataupun bantuan pemerintah pusat.
“Memang jadi opsi itu, kita bangun sendiri saja pasarnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, belum lama ini ada investor dari China yang mau memberikan pinjaman. Ini menjadi opsi lain pula bagi Pemkot Malang untuk revitalisasi Pasar Blimbing. Jika memang diambil jalan ini, maka Pemkot Malang meminjam dana dan berkewajiban mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu.
 “Kalau ini bisa cepat selesai revitalisasinya. Tapi ini menjadi opsi-opsi,” tegasnya.
Sebelumnya pembangunan Pasar Blimbing belum menemui titik terang hingga sekarang. Adendum atau perjanjian kerja sama (PKS) masih menjadi kendala tersendiri untuk penyelesaian pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Blimbing tersebut.
Juni lalu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto sempat menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Malang dan investor masih difasilitasi oleh DPRD Kota Malang berkaitan dengan realisasi pembangunan pasar tersebut.Sebab, masih terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan masa pengelolaan pasar oleh investor setelah dibangun nantinya.
"Jadi, masa pengelolaan pasar oleh investor masih menjadi perdebatan. kami masih menunggu," katanya.
Wahyu menjelaskan, investor menghendaki mengelola pasar dengan durasi 30 tahun pasca-pasar usai dibangun secara fisik. Sementara dalam aturan  Permendagri, dijelaskan bahwa masa pengelolaan pasar adalah 30 tahun sejak PKS ditandatangani.
"Dan PKS sudah ditandatangani pada 2010 lalu. Seandainya dibangun tahun ini, maka masa pengelolaan oleh investor tinggal 21 tahun. Dan kalau dibangun tahun depan, berkurang jadi 20 tahun. Tapi investor mintanya tetap 30 tahun saat dibangun. Ini masih jadi perdebatan," tandas Wahyu. (ica/aim)



Loading...