MalangPost - MODE SENYAP UU MINERBA OLEH CORONA

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

MODE SENYAP UU MINERBA OLEH CORONA

Rabu, 22 Jul 2020, Dibaca : 2193 Kali

“Sibuk membangun, lupa menanam”, begitulah slogan di tembok jalanan. Sebutan negara dengan hutan hujan tropisnya ternyata tidak sebanding dengan ego kaum elit. Undang-undang yang seharusnya dibuat untuk menyejahterakan rakyat, seolah menjadi bumerang       yang menyengsarakan. Semenjak pertengah Maret 2020, wabah corona yang berimbas pada turunnya ekonomi negara membuat seluruh rakyat lengah. Sampai-sampai revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang sebelumnya menuai banyak kontroversi, telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR pada 12 Mei 2020.

 

Yang membuat heran adalah mengapa justru di tengah gegap gempitanya pandemi inilah Pemerintah dan Komisi VII DPR terlihat gopoh mengesahkan revisi UU Minerba. Kecacatan prosedur dan transparansi juga menjadi faktor pendukung akan pertanyaan: ada unsur kepentingan mendesak macam apa yang mengharuskan UU ini dijadikan sebagai prioritas utama di tengah Corona.

Urgensi

Pada pasal 169 UU Minerba yang baru, terdapat aturan terkait perpanjangan izin tanpa lelang. Terjadinya kebijakan tersebut karena kekhawatiran akan hilangnya investor dan membuat investasi terhenti yang dapat menimbulkan kemerosotan ekonomi negara karena dampak Covid-19.

Namun, perpanjangan tanpa lelang ini jelas akan menguntungkan pengusaha pertambangan. Padahal, harusnya kawasan tambang yang telah habis kontraknya harus dikembalikan kepada negara. Dan kemudian melalui lelang pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lahan tambang. Tapi UU baru memudahkan para investor untuk melakukan perpanjangan tanpa harus melalui proses lelang.

Di sisi lain, ada kepentingan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi dikarenakan kurangnya tenaga kerja lulusan sarjana dan diploma dalam bidang teknik, yang menjadi perhatian pemerintah dalam skenario pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dimana dengan dilakukannya peningkatan produksi, diharapkan para pekerja memiliki keahlian dalam bidang pertambangan.

Selanjutnya, Maman Abdurrahman komisi VII DPR-RI menegas kan bahwa salah satu hal yang mendesak akan disahkannya UU minerba saat pandemik adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap jutaan karyawan tambang. Namun, tidakkah para anggota dewan ini memikirkan pula kepastian hukum bagi warga sekitar tambang yang terancam dikriminalisasi dengan disahkannya revisi UU minerba? Pasalnya dengan disahkannya UU ini, hak veto yang mengatur peranan masyarakat terkait pertambangan dihilangkan. Bahkan pasal tentang konsultasi dengan masyarakat adat-pun dihapuskan.

Cacat Prosedur & Transparansi

Kecacatan secara prosedur dapat dilihat dari ketidak-terlibatan DPD dalam pembetukan RUU, absennya publik, dan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebenarnya pengesahan UU Minerba ini telah diberitakan di semua media massa. Namun, berita itu tenggelam oleh berita-berita kasus Covid-19 yang kian hari semakin meresahkan. Alhasil, tak banyak yang tahu bahwa UU bermasalah ini ‘diam-diam’ disahkan. Jika tahupun, menjadi hal yang tidak menarik untuk didalami. Kenapa? Karena memang seharusnya sektor kesehatan dan ekonomi-lah yang harusnya didongkrak.

Menjadi momen emas bagi para oknum Pemerintah dan DPR untuk melenggangkan UU Minerba saat rakyat bahkan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan tidak menutup kemungkinan, RUU berpolemik lainnya akan disahkan ditengah corona.

Disisi lain, masyarakat juga kesusahan dalam mengakses isi dari pembaruan UU Minerba. Sejauh ini, mesin pencarian internet masih menampilkan ulasan UU minerba dari media massa yang kredibilitasnya patut untuk dipertanyakan.

Protes

Berkaca pada peristiwa September tahun lalu, saat mahasiswa dan masyarakat secara masif turun kejalanan. Aksi demonstrasi menjadi sarana yang efektif dalam penyampaian aspirasi.Buktinya, pembahasan RUU tertuntut saat itu ditangguhkan. Namun, lagi-lagi corona dengan social distancing-nya menjadi faktor penghalang terealisasinya demonstrasi. Bahkan setelah adanya kebijakan new normal, aksi masih tidak bisa dilaksanakan dengan alasan menentang protokol kesehatan.

Untungnya, bagi segelintir kelompok, pandemic tidak memadamkan semangat untuk menggugat dan mengkritisi pengesahan UU Minerba. Hal ini dilihat melalui sidang rakyat oleh penduduk sekitar tambang diseluruh nusantara secara virtual. Lalu disusul protes inovatif yang dilakukan oleh Greenpeace dengan berdemonstrasi menggunakan manekin. Bahkan anggota DPD pun ikut serta mengkritisi revisi UU Minerba melalui nota protes kepada DPR dan Pemerintah. Yang semua isinya menyuarakan tentang proteksi lingkungan secara keseluruhan dari kerusakan alam.

Hingga detik ini, kabarnya sidang rakyat masih belum mendapatkan respon dari Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan yang dilayangkan pada awal Juni lalu. Bisa jadi sidang rakyat ini layu sebelum mekar jika tidak ada tambahan massa yang berpartisipasi untuk mengawal dan mendesak akan dikajinya kembali revisi UU Minerba ini.

Harapan

Pencabutan dan pengkajian ulang UU Minerba sangat akan melegakan masyarakat Indonesia, terkhusus penduduk sekitar tambang. UU Minerba yang terlalu mengagungkan investor dan para elit politik, ketimbang kesejahteraan masyarakat sipil dan keseimbangan alam hanya akan meruncingkan hukum kebawah. Karena pada dasarnya tidak ada kemaslahatan yang diperoleh dari keserakahan.  

Bukankah dalam negara demokrasi seharusnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangat perlu untuk dipertimbangkan? Menjadi sebuah PR bagi Pemerintah dan DPR tentang apa yang salah dari UU Minerba maupun RUU lainnya, mengingat masifnya tuntutan rakyat. Sebenarnya mewakili siapakah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini? kepada siapa mereka berpihak? RUU bermasalah apalagi yang akan diam-diam lolos? Dan jika memang RUU-RUU yang dianggap bermasalah ini dibuat semata untuk kepentingan bersama, mungkin ada cacat pikir dari 267 juta masyarakat Indonesia.

Editor : ad
Penulis : Dindamilenia Choirunnisa Hardiyasanti