Menyoal Pengesahan UU SDA dan RUU Pertanahan - Malang Post

Jumat, 22 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 23 Sep 2019, dibaca : 645 , mp, tamu

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3, UUD 1945).
Apa yang termaktum dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa segala bentuk kekayaan alam di Indonesia terutama air dan tanah dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tafsir ini bersifat mutlak dan tidak perlu diperdebatkan kembali. Karena sejatinya bahwa negara harus bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya pengelolaan dan pengusahaan air dan tanah (bumi) untuk kepentingan bersama.
Namun pada kenyataannya, negara melepas tanggung jawab tersebut. Hampir seluruh pengelolaan segala bentuk Sumber Daya Alam terutama yang berkaitan dengan air dan tanah dipasrahkan kepada pengelolaan korporasi swasta atau bahkan di dominasi kehadiran investasi asing. Sebagai contoh di sektor air, saat ini penyedia perusahaan air bersih terutama air dalam kemasan didominasi oleh perusahaan asing seperti Danone, Club, Nestle Purelife, Super O2, Le Minerale, Equil dan Ades. Yang mana keseluruhan perusahaan tersebut menjual AMDK dengan jumlah mencapai 23,9 miliar liter (PRAMSI, 2015).
Beberapa kemasan AMDK tersebut sangat mudah kita temui di pasaran. Hampir kebetuhan air bersih, terutama air minum, terlalu mengantungkan pada merek kemasan tersebut. Sedangkan pemerintah, melalui Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), tidak cukup profesional dan buruk dalam hal pengelolaan untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat.
Sedangkan di sektor tanah, terjadi ketimpangan yang tajam dalam hal kepemilikan tanah/lahan di Indonesia. Rasio kepemilikan lahan di Indonesia mencapai 0,68. Artinya, sekitar 68% lahan di Indonesia dikuasai oleh 1% orang saja. Ironisnya, ketika segelintir orang mampu menguasai lebih dari setengah daratan Indonesia. Konsekuensinya masyarakat pedesaan kehilangan tanahnya pada setiap tahunya dan mau tidak mau harus menjadi buruh penggarap atau mencari peluang untuk melakukan urbanisasi di kota-kota Besar.
Kondisi demikian hampir susah untuk kita hindarkan. Akar masalah dari pada pelepasaan tanggung jawab negara atas pengelolaan SDA dikarenakan adanya upaya pengebirian Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) melalui UU Sektoral lainya seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan ketika di era Soeharto. Pada masa ini, Suharto beserta kroninya menikmati surplus kekayaan yang tidak terhingga dari hasil pengkaplingan SDA yang ada di Indonesia.
Nasib pengelolaan SDA sudah semakin jauh dari cita-cita keadilan dan kemakmuran rakyat ini. Hal ini diperburuk dengan pengesahan UU Sumber Daya Air (UU SDA) dan menyusul akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pertanahan (UU Pertanahan). Kedua undang-undang ini tidak kemudian membawa marwah pengelolaan SDA kembali kepada Pasal 33, malah dipastikan memperburuk wajah pengelolalaan SDA di Indonesia.

Pengesahan UU SDA yang dipaksakan
Tepat beberapa hari yang lalu (19/07/2019), DPR memperpanjang catatan buruk pengelolaan SDA dengan mengesahkan UU Sumber Daya Air. Sebelumnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Muhammadiyah dengan membatalkan UU SDA tahun 2004 secara keseluruhan dan membatasi segala bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air.
Argumen dalam pengesahan ini bahwa saat ini ketersediaan air bersih di Indonesia menurun sedangkan kebutuhan terhadap air bersih semakin menaik. Data terakhir menyebutkan bahwa kondisi ketersediaan air minum bersih (sehat) di Indonesia hanya pada prosentase 50,70%. Sedangkan untuk air kurang bersih dan sakit mencapai prosentase pada masing-masing 28,69% dan sakit 20,61% (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2014).
Sedangkan di tingkat Asia, Indonesia berada pada level rendah di bawah China, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya (Unm 2011). Secara lebih rinci, hanya sebesar 58,05% masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum layak sedangkan 57,35% rumah tangga dapat mengakses sanitasi yang layak (BPS dan Kemen PU 2013).
Fakta ini seharusnya membuat pemerintah untuk segera memperbaiki pengelolaan air bersih. Bukan sebaliknya malah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pengusahaan air bersih kepada pihak swasta. Undang-undang ini dipastikan akan melanggar pasal 33 ayat 3 dalam UUD 45 dikarenakan memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengelolaan sumber air sebagai bisnis. Beberapa pasal dalam UU tersebut membuka pintu sebesar-besarnya terhadap komersialisasi dan privatisasi kepada swasta untuk mengelola sumber air yang secara langsung merugikan masyarakat Indonesia.
Ancaman Baru RUU Pertanahan
Selain pengesahan UU SDA tahun 2004 yang menjadi ancaman pengelolaan SDA kita kedepannnya, terdapat lagi persoalan yang akan memperburuk keadaan kita yakni Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Meskipun sebelumnya pemerintah mensahkan Perpres Reforma Agraria (RA), namun tidak bisa menjamin menyelesaikan persoalan pokok agraria seperti konflik agraria, krisis sosio-ekologis,  dan kemiskinan yang diakibatkan ketimpangan struktural agraria yang begitu tajam.Karena pemerintah hanya memaknai bahwa RA hanya sekadar bagi-bagi sertifikat.
Hampir dipastikan bahwa keberadaan RUU Pertanahan ini jika disahkan tidak akan menyelesaikan kompelksitas persoalan agraria yang sudah ada. Melainkan akan berpotensi memunculkan persoalan baru di kemudian hari. Selain itu, keberadaan RUU ini akan berpotensi melemahkan posisi UU PA sebagaimana UU sektoral lainnya. Tidak hanya itu RUU ini juga akan memperpanjang jalan dalam mewujudkan RA karena sejatinya RUU ini akan mengukuhkan beragam persoalan pelik tentangagraria.
Terdapat beberapa catatan kritis dari pasal ke pasal dalam RUU ini.Setidaknya ditemukan empat masalah utama yang akan timbul dari RUU ini jika dipaksakan untuk disahkan antara lain mempermudah dan memberikan karpet merah kepada investor untuk pengusahaan lahan, mempersempit dan menutup akses hak masyarakat atas tanahnya, menghilangkan hak-hak masyarakat terhadap tanahnya, dan yang terakhir ialah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang akan memperjuangkan tanahnya.
Dengan demikian perlu bagi DPR untuk menghentikan pembahasan naskah RUU ini. Bila perlu, DPR harus menyusun ulang naskah akademik tersebut dalam rancangan RUU tersebut yang tentu saja prasyarat utamanya lebih berpihak kepada petani kecil dan rakyat miskin di Indonesia.
Benang merah dari keberadaan UU SDA dan RUU Pertanahan ialah menempatkan bahwa air dan tanah sebagai komoditas. Yang artinya bahwa air dan tanah menjadi barang yang diperjual belikan dengan orientasi mengakumulasi modal. Konsekuensinya, keduannya akan memicu ketimpangan akses dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Sehingga semakin sedikit kesempatan orang miskin untuk mendapatkan air bersih dan pengusahaan pengelolaan tanah. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah telah mengkhianati amanat dari UUD 1945. (*)

Abdul Kodir
Staff Pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...