Menuju SDFs 2030 Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan

Jumat, 18 Oktober 2019

Sabtu, 05 Okt 2019, dibaca : 963 , mp, opini

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. SDGs dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. SDGs diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama hingga tahun 2030 yang telah disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diantara ke tujuh belas tujuan yang ada pada program SDGs, terdapat salah satu tujuan yang ditujukan untuk mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pemanfaatannya ini dapat dicapai melalui penangkapan ikan yang secara benar, terdapatnya peraturan-peraturan tegas yang membatasi penangkapan ikan secara berlebihan, pemberdayaan sumber daya manusia yang baik, serta pemonitoran secara penuh dari aktivitas penangkapan ikan agar tidak terjadi over fishing ataupun Illegal Fishing. Turunan  dari  butir  ke-14  tersebut adalah  meningkatkan  dan  mempertahankan  kualitas  daya  dukung  dan  kelestarian fungsi  lingkungan  laut,  dan  meningkatkan  harkat  hidup  nelayan  dan  masyarakat pesisir (Gellwyn, 2016).

Salah satu penyebab maraknya Illegal Fishing di Indonesia karena sekitar 8.500 spesies  ikan  atau  37  persen  jenis  ikan  dari  seluruh dunia  ada  di  Indonesia.  Pada tindakan  Illegal Fishing faktor  yang mendorong  ancaman terhadap populasi spesies  ikan  yang dilindungi  adalah  maraknya  aktivitas  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  alat tangkap kontradiktif dan juga pengambilan biota laut.

Berdasarkan data dari IUCN ditahun 2017 mengidentifikasi bahwa di Indonesia terdapat 163 spesies ikan yang masuk kedalam golongan terancam punah dan langka. Indeks tersebut menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara dengan spesies ikan terancam  paling  banyak  dibandingkan  dengan  negara  –  negara  di  Asia  Tenggara lainnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan disebabkan oleh perilaku nelayan  (illegal  fishing)  pencemaran  dari  pertambangan  yang  tidak  ramah lingkungan  dan  aktivitas  manusia  seperti  penebangan  hutan  dan  menyebabkan sendimentasi yang merusak sarang dan telur-telur ikan serta bencana alam.

Menurut  data  Kementerian  Kelautan  tahun  2017,  banyaknya  penjarah  laut Indonesia yang mengambil ikan atau kekayaan laut menggunakan alat atau metode penangkapan  ikan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  kelangkaan ikan  dan  berdampak  pada  menipisnya  persediaan  ikan  dunia.  Hal  ini  juga mengancam konservasi ikan dan keanekaragaman hayati laut.  Adanya Illegal Fishing di Indonesia, turut mengancam 65 persen dari terumbu karang dan secara langsung memengaruhi  nelayan.  Dimana  selama  satu  dekade  (2003  ke  2013),  nelayan ikan menurun 50% dari 1,6 juta hingga hanya 800.000.

Pada  tahun  2017,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  Susi  Pudjiastuti menyebutkan  setidaknya  terdapat  9  juta  ton  sampah  plastik  yang  dibuang  ke  laut setiap tahunnya dan 37 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  juga  menyebutkan  terdapat  34  pulau  di  Indonesia yang dikelola asing dan untuk kasus Illegal Fishing sebanyak 125 unit kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan  pada  20  Agustus  2018  oleh  Pemerintah  melalui  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Hingga  pada  akhir  tahun  2018  terdapat  488  kapal  asing pencuri ikan yang telah ditenggelamkan.

Berdasar penjelasan diatas, permasalahan terkait dengan kondisi maritim dan kelautan merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia yang perlu diberikan perhatian khusus dalam proses penanganannya.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  hanya  berdampak  pada kegagalan  pencapaian  tujuan  SDGs  yang  ke-14  melainkan  juga  berdampak  pada tujuan SDGs  yang lainnya  yaitu  dalam  hal  mencapai  ketahan  pangan,  mengakhiri kemiskinan, memastikan kesejahteraan, serta menghambat perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimana pada tahun 2018 hasil laut Indonesia baru menyumbang sebesar 30% terhadap Gross Domestic Product (GDP), angka tersebut masih dikategorikan rendah jika dibandingkan negara lain yang memiliki laut lebih kecil dibandingkan Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan maupun Vietnam yang memiliki Kontribusi sektor kelautan antara 48% sd 57% dari GDP.

Pada era teknologi sekarang ini, banyak hal yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi berbagai macam permasalahan, salah  satunya  menyangkut  Illegal Fishing,  namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  teknologi  seperti  apa  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah untuk  membekali  pertahanan  maritim  sehingga  dapat  menekan  dan  mengurangi kegiatan  Illegal Fishing  dan  memenuhi atau mencapai  tujuan  SDGs  ke-14  di  Indonesia. 

Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan ini adalah GLONASS  (Global  Navigation  Satellite  System)  atau  Sistem  Satelit  Navigasi Global  yaitu  sistem  navigasi  satelit  berbasis  ruang  angkasa  yang  beroperasi  di radionavigasi-satelit  yang  dioperasikan  oleh  Angkatan  Pertahanan  Luar  Angkasa Rusia.  GLONASS  merupakan  satu-satunya  alternatif  sistem  navigasi  dengan jangkauan global selain Global Positioning System (GPS). Pembangunan GLONASS dimulai oleh Uni Soviet pada tahun 1976. Saat ini kelompok orbit GLONASS terdiri dari 27 satelit yang terdiri dari 24 satelit untuk memastikan navigasi global dan tiga sisanya adalah cadangan atau untuk melakukan tes peralatan eksperimen. Sejauh ini ada 14 stasiun monitor di Rusia, satu di Brasil dan satu di benua Antartika, di stasiun Bellingshausen  Rusia.  Di  Rusia  sistem  navigasi  ganda  GLONASS/GPS  diterima sebagai  standar  negara.  Sistem  ini  bertujuan  untuk  menjamin  keamanan  dan diwajibkan bagi semua aplikasi negara.

Akurasi  GLONASS  saat  ini  setara  dengan  GPS.  Jika  sebuah  receiver  GPS secara teoritis dapat memperbaiki posisi sebuah lokasi yang terekspos tidak lebih dari 34 meter, GLONASS bisa mencapai 7-10 meter. Tidak ada alat navigasi yang hanya mendukung sistem GLONASS karena semua receiver yang dapat menerima sinyal GLONASS  pasti  dapat  menerima  sinyal  GPS.  Receiver pengguna  biasanya  akan menjalankan  pemrosesan  sinyal  tambahan  dan  merata-ratakan  hasilnya.

Dalam upaya untuk mengatasi Illegal Fishing  yang terjadi di Indonesia diperlukan strategi yang matang, yang sekiranya mampu menyelaraskan antara strategi dengan manifest operasi.  Maka  dari  itu pengaplikasian GLONASS baik untuk diterapkan di Indonesia dimana program ini  berusaha  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait  dengan  SDGs  14,  khususnya dalam  hal  Illegal Fishing.

Dengan diterapkannya GLONASS milik Rusia di Indonesia diharapkan mampu mengatasi  tindakan  terkait  illegal  fishing  dengan  secara  otomatis  mengidentifikasi kapal-kapal  ilegal  yang  berusaha  melakukan  penangkapan  hasil  laut  di  wilayah teritorial Indonesia. Jika seluruh kapal yang legal menggunakan teknologi ini maka seluruh akitvitas kapal dapat terlihat dari radar, sedangkan yang tidak terlihat diradar dapat  diidentifikasi  sebagai  kapal  ilegal.  Selain  itu  keuntungan  lain  dari  adanya GLONASS ialah dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan perahu ataupun kapal,  yang  mana  jika  terjadi kecelakaan  pada  kapal  atau  awaknya  maka  peluang untuk diketahuinya posisi terjadinya kecelakaan tersebut oleh badan yang berwenang akan lebih cepat.(*)

Tan Irine – Mahasiswa Universitas Bunda Mulia



Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Rabu, 16 Okt 2019

Polemik Batas Usia Nikah

Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Loading...

  Follow Us