Menolak UU KPK

Senin, 21 Oktober 2019

Senin, 07 Okt 2019, dibaca : 342 , mp, opini

Setelah RUU KPK disetujui bersama DPR dan Presiden, maka tinggal  beberapa saat lagi RUU itu, menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat semua warga negara. Namun demikian, semangat menolak UU KPK masih tinggi, jika mahasiswa melalui aksi yang begitu heroik, kini berbagai akademisi dan kelompok kebangsaan mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK itu .  Di luar itu namun berbagai komponen masyarakat termasuk kalangan akademisi dan penggiat anti korupsi terus  berupaya keras menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi ( (KPK) agar tetap berdiri sebagai institusi indepen. Melalui perjuangannya “ Tolak UU KPK”.
KPK merupakan  institusi yang dibutuhkan di negara ini. Namun justru KPK dimusuhi oleh berbagai pihak. Musuhnya ada di dalam dan ada di luar, bisa menggunakan cara yang halus dan bisa menggunakan cara kekerasan. Paling tidak masyarakat masih ingat saat KPK bermusuhan dengan institusi penegak hukum lainnya, kepolisian. Setidaknya tercatat ada tiga perwira tinggi polisi yang pernah berurusan dengan KPK yang menimbulkan permusuhan antara KPK dengan Polisi yang dikenal dengan; Cicak vs Buaya. Susno Duadji, Joko Susilo, Budi Gunawan. Merupakan perwira polisi yang pernah berurusan dengan KPK, yang sempat menimbulkan kehebohan di masyarakat kita.
Jelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 menunjukan bukti yang nyata bahwa DPR ini menggunakan cara yang halus dalam memusuhi KPK, yakni melalui produk regulasi yang dibuatnya untuk melemahkan KPK. Perubahan RUU, atau yang dikenali sebagai RUU Revisi KPK itu  merupakan serangan yang ketiga.
Serangan pertama, terjadi pada tahun 2016, DPR menggunakan metode yang sama yakni perubahan UU tenang KPK yang oleh berbagai kalangan dianggap sebagai upaya pelemahan KPK. Bambang Widjoyanto, pada bukunya yang berjudul BERKELAHI MELAWAN KORUPSI, Tunaikan Janji Wakafkan Diri ( 2016); pada halaman 31 menuliskan subjudul yang sangat mengerikan: “ Kematian Lembaga Antikorupsi Indonesia”. Pada bagian ini mengungkapkan kelegaan hati, setelah Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada tanggal 22 Februari 2016 secara resmi menyatakan: “ Setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, Presiden memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat.”  Demikian tulisan mas BW, pada waktu itu yang mengungkapkan kelegaan hatinya RUU KPK belum disetujui oleh Presiden.
Namun kelegaan itu hanya sesaat, dua tahun kemudian terbentuklah  Pansus Hak Angket KPK ini merupakan serangan kedua terhadap KPK. Pansus Hak Angket KPK ini menimbulkan pro kontra yang sangat sengit juga. Pro kontra itu terjadi berkenaan dengan apakah pembentukan pansus itu sesuai atau melanggar UU MD3. Para ahli tata negara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa pembentukan Pansus Angket KPK menyalahi ketentuan hukum, baik saat diputuskan persetujuan pembentukan Pansus angket KPK oleh DPR, maupun keanggotaan pansus yang semestinya seluruh fraksi yang ada di DPR menjadi anggota Pansus. Tetapi DPR bersikukuh bahwa pembentukan Pansus Hak Angket KPK sesuai ketentuan hukum yang ada.
Kelompok masyarakat yang menolak Pansus Hak Angket pun bertambah, para guru besar, akademisi UGM, Koalisi Masyarakat Sipil, dan aktivis mahasiswa pun turut menolak Pansus ini. Artinya berbagai  komponen masyarakat telah menunjukan sikapnya untuk menolak Pansus Hak Angket KPK. Namun Pansus hak Angket KPK bergeming, masih dengan tegarnya dan penuh keyakinan, bahwa pembentukan pansus hak angket KPK adalah suatu kebenaran.
Keberadaan pansus hak angket KPK pun  direspon oleh pegawai KPK dengan mengajukan Yudicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terkait  Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR. Tetapi,  dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi  menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyidikan dan penuntutan.
Akibat putusan MK tersebut, KPK kelak dengan mudah direcoki oleh DPR, karena merupakan salah satu institusi yang dapat diawasi oleh DPR. Dan salah satu rekomendasi pansus hak angket itu ialah meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden, di dalam pasal perubahan UU KPK itulah hadirnya lembaga pengawasa KPK ini.
Apa yang terjadi hari ini merupakan keingian DPR yang terjeda, karena pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo meminta untuk menunda pembahasannya. Di masa akhir jabatannya inilah DPR menagih janji kepada Presiden Joko Widodo atas permintaan Presiden itu. Menunda bukanlah menolak, hanya menunggu waktu dan inilah waktu yang itu.
Perlu diingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga yang eksistensinya dilahirkan pacsareformasi. Diketahui bersama bahwa salah satu tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Oleh sebab itu KPK merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kinerjanya sangat diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pantas dipahami dan diprihatini   saat ini korupsi telah dilakukan oleh berbagai pejabat negara dari berbagai lembaga negara. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatiankan di tengah –tengah upaya mensejahterakan masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Harus diakui, tujuan terbentuknya KPK belum sampai pada tujuan, masih ada beberapa perkara korupsi yang belum dituntaskan oleh KPK, misalnya skandal BLBI, Bank Century, Hambalang dan lain sebagainya yang menunjukan KPK masih dibutuhkan dan sangat perlu diperkuat sehingga tidak hanya masalah masalah “kecil” yang ditangani melalui metode Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dengan diundangnya RUU perubahan kedua KPK ini disahkan menjadi undang-undang, maka KPK telah kalah telak, KPK kehilangan independensi karena ada pengawasan dan juga berkoordinasi dengan penegak hukum lain, dan pegawai KPK menjadi pegawainya pemerintah, yang tentunya menjadi tunduk pada  yang dimaui pemerintah. Namun para penggiat anti korupsi dan kalangan akademisi jangan mau menyerah, perjuangan masih jauh untuk terus berjuang mencega korupsi di tanah air ini. Ada langkah yang dapat dilakukan, pertama mendorong Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ( Perppu ), atau kita lawan melalui mekanisme konstitusional Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi. Jangan pernah menyerah.

Oleh Sulardi
Dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang



Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Loading...