MalangPost - Mengawal Dana Bansos Covid-19 Kota Batu Bebas Korupsi

Kamis, 13 Agustus 2020

  Mengikuti :

Mengawal Dana Bansos Covid-19 Kota Batu Bebas Korupsi

Rabu, 08 Jul 2020, Dibaca : 4875 Kali

PEMERINTAH Kota Batu dituntut untuk bekerja lebih cepat, tepat dan dinamis untuk menangani pandemi covid-19. Artinya, dibutuhkan upaya-uapaya yang lebih, di luar kebiasaan sehari-hari. Apalagi anggaran yang digelontorkan untuk corona, cukup besar. Senilai Rp 102 miliar. Khusus untuk jaring sosial, yang diperuntukkan dana bantuan sosial, mencapai 60 persen.

Data Malang Corruption Watch, bantuan sosial yang ditargetkan Pemerintah Kota Batu mencapai 28.298 KK. Hanya saja, penyalurannya dianggap lambat. Awal Maret, pandemi covid-19 menyerang, bantuan baru diberikan awal Mei.

‘’Artinya masyarakat harus menunggu lama, untuk mendapatkan bantuan. Kami juga menemukan data penerima bantuan sosial masih tumpang tindih. Dalam beberapa riset yang dilakukan MCW, beberapa desa mengeluh soal validasi data. Ketika data sudah divalidasi oleh desa, tetapi tidak digunakan Pemkot Batu. Ini sangat disayangkan,’’ ujar Janwan Tarigan, Unit Riset MCW, dalam talkshow Idjen Talk di City Guide 911 FM dan disiarkan langsung ameg.tv .

   Baca juga : Korupsi, Penodaan Serius Negara Hukum

Sementara Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menyebut, sejak awal DPRD Kota Batu memang tidak sepenuhnya diikutsertakan, dalam pergeseran anggaran atau pelaksanaan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

‘’Memang Pemkot Batu tetap memberi penjelasan soal bansos. Baik pergeseran anggaran, penyaluran atau masalah tumpang tindih data. Hal itu dilakukan agar DPRD tetap bisa melakukan monitoring,’’ kata Asmadi.

Menyoal data itu sendiri, Asmadi mengakui kalau data yang disampaikan dari RT dan RW, telah disampaikan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, sebagai pelaksana. Harapannya, data yang dipakai akurat dan update.

‘’Kenyataannya selama penyaluran bantuan sosial Covid-19, banyak keluhan masyarakat. Data yang dipakai Pemkot Batu, masih data di tahun 2015. Wajar kalau kasus tumpang tindih masih terjadi,’’ imbuhnya sembari berharap, temuan awal masalah tumpang tindih data dan transparansi yang disampaikan ke Pemkot Batu, bisa ditindaklanjuti, supaya tidak berlarut-larut.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Sri Heny Alamsari bilang, Kejari juga mengawal pelaksanaan bansos yang dilakukan Pemkot Batu. Pihaknya juga sudah menerima berbagai laporan soal kemungkinan penyelewengan bansos.

‘’Kami pasti akan menindak sesuai aturan hukum, ketika terbukti ada penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Saat ini, kami sudah melakukan evaluasi tahap 1 dan 2, terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Kota Batu,’’ jelas Sri Heny.

 

Untuk meminimalisir potensi korupsi bantuan sosial itu, termasuk tidak sampai diselewengkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, Dr Tongat SH Mhum menyebut, upaya yang dilakukan adalah dengan akurasi dan transparasi data.

‘’Dalam kondisi bencana atau pandemi sekalipun, potensi kejahatan seperti korupsi, tetap muncul selama ada kesempatan dan kesempatan. Inilah yang menggeser rasa manusiawi,’’ kata Tongat.

 

Transparansi yang dilakukan, tambahnya, bisa dalam pengelolaan dan penyaluran dana bansos, berapa besaran dana, sasaran dan sejauh mana penyalurannya.

‘’Kalau dari sisi akurasi data, penerima bansos bisa di update dari pemerintah di tingkat paling bawah. Karena mereka yang tahu kondisi di lapangan. Siapa saja yang layak mendapat bantuan itu,’’ demikian Tongat. (els/wul/eri)

Editor : Redaksi
Penulis : Malang Post