Menanti Peran TGUPP ala Wali Kota Malang | Malang POST

Kamis, 20 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 11 Jan 2020,

Meninggalkan 2019 dengan kenangan dan menyambut awal tahun 2020 dengan genangan. Satire populer tersebut rupanya tidak hanya menjadi hak prerogatif warga Jakarta saja, namun juga warga banyak daerah di Indonesia, seperti Langkat, Lebak, Sikka, Bandung, Samarinda, Bekasi, Bogor dan termasuk kota kita tercinta Kota Malang. Yahh, masalah Banjir sudah menjadi isu nasional di awal tahun 2020, meskipun memang perhatian publik lebih banyak tercurah di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, namun permasalahan banjir dan genangan air yang berlebih juga telah menjadi problem klasik perkotaan khususnya yang berada di dataran rendah atau dialiri oleh sungai-sungai besar macam Jakarta atau Kota Malang.
Sibuknya Jakarta mengatasi Banjir, tidak hanya menyorot kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur atau Kepala Daerah, namun sorotan juga kencang terhadap para frontmanyang tergabung dalam TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), yang disorot kinerjanya dalam upaya menangani permasalahan banjir di ibu kota. Dalam berbagai diskusi dan talkshow di sejumlah media, para ahli ini yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan untuk menjadi juru bicara atau narasumber mewakili Pemprov DKI Jakarta, termasuk dalam hal penanganan Banjir.
Dalam Pergub DKI No.16 Tahun 2019 Tentang TGUPP, menjelaskan struktur TGUPP yang terdiri dari 4 Bidang yaitu Bidang Respon Strategis, Bidang Hukum dan Pencegahan Strategis, Bidang Pengelolaan Pesisir, Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan. Pada awalnya TGUPP berjumlah 73 orang di tahun 2018, berkurang menjadi 64 orang di tahun 2019 dan diproyeksikan menyusut menjadi 50 orang di tahun 2020. Mereka diklaim merupakan kumpulan para ahli dari berbagai latar belakang, keilmuan dan kampus yang ada di Indonesia seperti di antaranya Amin Subekti (STAN), Bambang Widjojanto (UNPAD), Muslim Muin (ITB), Chalid Muhammad WALHI, Totok Amin (Paramadina), Tatak Ujiyati (UGM), Oegroseno (Mantan Wakapolri), hingga Pangeran Ahmad Nurdin (UI).  
Secara penganggaran, TGUPP ini disupport penuh oleh APBD Provinsi DKI Jakarta dengan mengalokasikan 890 Juta di tahun 2017, naik menjadi 16,89 Miliar di tahun 2018, naik kembali menjadi 18,9 Miliar di tahun 2019 dan dianggarkan menjadi 19,8 Miliar di tahun 2020. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.16 Tahun 2019 Tentang TGUPP, yang menjadi tugas Tim Ahli ini adalah melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur. Selain itu tugas TGUPP juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur, menerima informasi dari masyarakat, melakukan pendampingan program prioritas gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah hingga memantau proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah.
Lain ladang lain ilalang, keberadaan tim ahli semacam TGUPP bentukan Gubernur Anies Baswedan bukanlah hal baru yang juga ada di sejumlah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan nama yang hampir serupa. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah juga memiliki Tim Percepatan Pembangunan yang berjumlah 7 Orang dengan 31 tim ahli, begitu pula di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) sebanyak 19 orang tim ahli. Untuk tingkat pemerintah kota/kabupaten ada sejumlah daerah yang juga memiliki tim ahli untuk percepatan pembangunan daerah, seperti Kota Jogjakarta, Kota Bandung, Kota Kediri dan tentunya Kota Malang.
Pembentukan tim ahli wali kota sesungguhnya bukanlah barang baru di Kota Malang, karena pada tahun 2014 di awal kepemimpinan HM. Anton – Drs. H. Sutiaji sempat muncul bentukan tim ahli yang bertajuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang tupoksi dan penganggarannya difasilitasi dan melekat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Dewan Riset Daerah Kota Malang pada saat itu diketuai oleh Prof.Mas’ud Said, Ph.D  dengan Sekretaris Dr. Moch Marzuki dan 7 orang anggota yang merupakan kombinasi dari akademisi dan praktisi. Lembaga non struktural tersebut  dibentuk berdasarkan  Peraturan Wali Kota Malang No.49 Tahun 2013 dan memiliki sekretariat di Guest House Jalan Kawi, yang seingat saya papan namanya hingga saat ini pun masih terpasang.
Namun sayangnya, Dewan Riset Daerah Kota Malang tersebut tidak berumur panjang, meskipun difasilitasi penuh oleh APBD Kota Malang selama beberapa tahun dengan alokasi anggaran Rp 600 juta – Rp 1 miliar per tahun, kinerja dan eksistensi Dewan Riset Daerah pada saat itu tidak muncul dan dirasakan peran dan kontribusinya, hingga lambat laun hilang dengan sendirinya.
Gagasan untuk menghidupkan tim ahli wali kota muncul kembali di masa Pemerintahan Drs. H. Sutiaji – Ir. H. Sofyan Edi, pasca terpilih dalam Pilkada Kota Malang 2018. Berdasarkan penganggaran, Tim Ahli yang kali ini bertajuk “Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang” ini sudah ada semenjak APBD Perubahan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250 Juta dan kemudian dialokasikan kembali di APBD tahun 2020 sebesar Rp.1,85 Miliar. Meskipun belum secara resmi dilantik, namun sudah beredar sejumlah nama yang akan mengisi posisi Tim Ahli Wali Kota Malang, di antaranya adalah Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS sebagai ketua sekaligus tim ahli bidang teknik, Ngesti Dwi Prasetyo, SH, M.Hum sebagai sekretaris sekaligus tim ahli bidang hukum, dan 5 anggota tim ahli yang meliputi bidang pendidikan, keuangan, tata ruang, ekonomi dan reformasi birokrasi. Tim ahli tersebut merupakan representasi dari sejumlah kampus yang ada di Kota Malang, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, ITN dan Unisma.
Hadirnya Tim Ahli Wali Kota Malang adalah untuk membantu bagaimana Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang dapat diwujudkan sesuai dengan time line yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang 2018-2023, dan dapat diterjemahkan dalam bentuk program-program di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya. Tugas dan kewenangan tim ahli ini sebagaimana di pemerintah provinsi atau kota/kabupaten lain adalah membantu kepala daerah sesuai dengan bidang keahliannya melakukan akselerasi dan pendampingan kebijakan dari tahap perumusan, analisis, implementasi, monitoring hingga evaluasi.
Tim ahli sebagai bagian dari kampus (akademisi) merupakan unsur pertama dalam konsep kolaborasi pentahelix bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan  media,  sebagaimana yang sering disampaikan oleh Wali Kota Drs. H. Sutiaji dalam berbagai forum. Menurut Rampersad, Quester & Troshani dalam Halibas, Sibyan dan Maat (2017), kolaborasi pentahelix mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Tim ahli pun bisa menjadi early warning bagi kepala daerah, atas apa yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga ada sinkronisasi atas apa yang diucapkan, apa yang diwacanakan, apa yang dijanjikan dengan apa yang kemudian dilakukan sebagai pemimpin daerah.
Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, tim ahli wali kota ini semoga tidak malah menjadi sekda atau kepala dinas swasta di Pemerintah Kota Malang. Namun dapat menjadi problem solver atas banyaknya kendala, hambatan dan tantangan yang ada dalam birokrasi dan pelayanan publik Pemkot Malang.
Tahun 2020 adalah tahun kedua pemerintahan Sutiaji – Edi, dan di tahun 2020 ini APBD Kota Malang sepenuhnya merupakan hasil penyusunan dan perencanaan kepemimpinan Wali Kota – Wakil Wali Kota periode 2018-2023 tersebut.  Maka tak heran, sejumlah program strategis akan dilaksanakan di tahun 2020 ini seperti Pembangunan Malang Creatif Center (MCC), Jembatan Kedungkandang, BlockOffice Balai Kota, Islamic Center, Kawasan Malang Heritage, pembangunan sejumlah pasar tradisional dan operasionalisasi Sanitary Landfill di TPA Supit Urang.  Penerapan merit sistem dan pemberlakuan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dalam manajemen ASN Kota Malang serta Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang minimal Rp. 740 Miliar di Tahun 2020 juga merupakan amanat RPJMD yang harus direalisasikan di tahun ini.
Hadirnya tim ahli wali kota diharapkan dapat memperbaiki lemahnya perencanaan program yang menjadi salah satu masalah selama ini, SILPA yang besar karena program tidak terlaksana dan program-program yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih antar perangkat daerah harus diakhiri. Kegaduhan ruang publik seperti polemik pembangunan MCC, Jembatan Muharto yang sempat terlupakan, hingga yang masih hangat yaitu gaduh mutasi massal dan kontroversi reklame di kawasan Kayutangan heritage semestinya bisa diantisipasi dengan early warning dari tim ahli wali kota.
Maka, bila di DKI Jakarta keberadaan TGUPP sempat menjadi polemik, semoga kehadiran Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang tidak demikian adanya, bahkan dapat pula menjadi anti tesis dari mandulnya Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Malang beberapa tahun kemarin. Semogaa...

Oleh : Dito Arief Nurakhmadi, S.AP, MAP
Penulis adalah Pegiat Kebijakan Publik & Peneliti di Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA).

Editor : Redaksi
Penulis : Dito Arief Nurakhmadi



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...