Memahani Nalar Perpindahan Ibu Kota - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Sabtu, 31 Agu 2019, dibaca : 1141 , MP, tamu

Ide tentang perpindahan Ibu Kota sebagai semangat untuk pemerataan ekonomi adalah langkah yang patut di apresiasi. Namun jika gagasan tersebut dilakukan tanpa sebuah studi atau penelitian yang serius apakah tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Tepat pada tanggal 25 agustus 2019, pemerintah melalui presiden Jokowi telah mengumumkan tentang rencana perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Kabupaten Penajang Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, wilayah ini terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Indonesia bukanlah salah satunya negara yang memutuskan untuk melakukan perpindahan Ibu Kota. Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan Ibu Kota antara lain seperti Amerika, Brasil, Malaysia, Australia, Nigeria, Pantai Gading, Nigeria dll. Perpindahan tersebut juga didasarkan atas berbagai alasan mulai dari menghindari bencana, pertimbangan lokasi yang strategis, dan membentuk perekonomian baru.
Langkah pemindahan ini dinilai oleh sebagian pihak merupakan langkah besar. Tidak semua Presiden di Indonesia sebelumnya berani mengambil kebijakan ini. Bahkan sekalipun Presiden Soekarno saat itu hanya sekedar keinginan untuk memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena wilayah tersebut terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun hasil studi yang dirilis oleh pemerintah terkait persiapan dan kelayakan perpindahan Ibu Kota. Hasil studi yang dimaksudkan oleh pemerintah ialah hanya melakukan pemaparan lewat bahan presentasi yang dipaparkan melalui slide power point.  Tidak ada sama sekali hasil studi atau penelitian tersebut yang hasilnya didesiminasikan dan diperdebatkan di perguruan tinggi ataupun khalayak umum. Pemerintah melalui konferensi persnya hanya memaparkan alasan utama tentang urgensi perpindahan Ibu Kota dikarenakan kota Jakarta sudah tidak layak karena telah menamgung beban besar. Belum lagi persoalan banjir dan kemacetan yang tidak pernah tertangani dengan baik sekalipun oleh pemerintah pusat.
Pertanyaan besarnya yang harus dijawab ialah bagaimana mungkin sebuah kebijakan besar diputuskan tanpa adanya studi atau penelitian yang serius (bukan sekadar presentasi power point). Karena bagaimanapun, perpindahan Ibu Kota bukan hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Baru. Bukan pula menciptakan pusat-pusat perekonomian terbaru. Jauh dari pada itu, perpindahan Ibu Kota tersebut  memiliki dampak yang kompleks bagi ruang hidup masyarakat di Kalimantan.
Ketidakhadiran sebuah studi yang serius
Sebuah studi atau penelitian menjadi begitu penting dalam setiap keputusan kebijakan dalam pembangunan. Sebuah studi menjadi lokomotif dalam setiap penentuan arah kebijakan. Keputusan perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur selayaknya perlu untuk diperkuat oleh hasil studi dan penelitian yang mendalam. Bukan hanya pemaparan dalam slide power point semata.
Jika pemerintah melakukan penelitian serius, seharusnya juga memaparkan beberapa permasalahan dan pontensi yang akan muncul sebagai bentuk pertimbangan-pertimbangan dalam menuntukan arah kebijakan. Bukan hanya berorientasi warisan kepemimpinan.        
Sampai saat ini, terdapat beberapa persoalan serius di provinsi Kalimantan Timur yang tidak tertangani oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Yang salah satunya juga terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertama ialah masalah lubang galian bekas tambang. Dalam catatannya, JATAM (Jaringan Advokasi Mastarakat Anti Tambang) Kalimantan Timur menyebutkan setidaknya dari tahun 2011 hinga 2019 terdapat 34 anak telah menjadi korban meninggal di bekas lubang galian tambang. Setidaknya terdapat 1.754 lubang bekas tambang di wilayah Kalimantan Timur.
Persoalan lain ialah masalah banjir di wilayah Kalimantan Timur. Persoalan banjir di wilayah ini disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan untuk ijin usaha tambang, hutan, dan perkebunan sawit. Dari ketiga usaha tersebut total izin luas konsesi lahan seluas 13,8 juta hektar yang bahkan melebihi luas daratan wilayah provinsi Kalimantan Timur yang hanya 12,7 juta hektar. Hal ini yang kemudian membuat KPK tidak tinggal diam. Jadi jika salah satu alasan pemerintah untuk berpindah ibu kota karena masalah banjir di Jakarta yang tidak tertangani. Lantas bagaimana banjir yang ada di provinsi Kaltim.
Selain beberapa permasalahan yang tidak tertangani, perpindahan Ibu Kota akan menyebabkan permasalahan baru. Salah satu yang perlu untuk diantisipasi ialah ancaman potensi gempa. LIPI (2019) menyatakan bahwa wilayah provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi gempa dari pada provinsi lainnya di Kalimantan. Dikarenakan wialyah tersebut bersebelahan dengan selat Makassar yang memiliki potensi Tsunami dan rawan gempa.
Tidak hanya itu, persoalan lain yang memungkinkan muncul ialah persoalan yang menyangkut aspek sosial dan kebudayaan. Kedua hal tersebut menjadi penting yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah. Karena hal yang pasti perpindahan Ibu kota berarti terjadi migrasi secara besar-besaran jutaan pegawai pemerintah pusat yang didominasi oleh orang Jawa. Dengan demikian juga akan berdampak secara langsung terhadap kearifan masyarakat beserta kebudayaannya. Dan hal yang kita tidak inginkan dan akan muncul ialah persoalan segregasi sosial antar kelas sosial yang juga bersingungan langsung dengan etnisitas.
Pelbagai penjelasan tentang urgensi perpindahan Ibu Kota memang seperti tidak pernah dilakukan sebuah riset yang mendalam. Jika hasil studi tersebut benar-benar dilakukan, pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan yang belum tertangani. Bukan malah berpotensi menimbulkan masalah baru. Perlunya pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi tentang persoalan-persoalan mungkin muncul dari adanya perpindahan Ibu kota tentu saja dari hasil kajian secara serius. Bukan hanya dengan paparan power point.
Persoalan ketidakhadiran penelitian sebenanarnya tidak hanya terjadi pada perpindahan Ibu Kota. Banyak para peneliti dan akademisi menilai bahwa hampir keseluruhan kebijakan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi kerap dilakukan tanpa studi yang serius. Alhasil sering kali pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan marjinalisasi masyarakat lokal dan terjadi perampasan ruang hidup secara massif.
Lantas jika keputusan perpindahan Ibu Kota dilakukan tanpa studi dan penelitian, siapakah pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut? Semoga bukan para oligarki yang sudah memiliki jutaan hektar konsensi lahan tambang, hutan, dan perkebunan sawit di wilayah Kalimantan. (*)

Oleh : Abdul Kodir

Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang dan pegiat di FNKSDA Malang



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...