Masalah Pemilu Diungkit Lagi, Parpol Minta KPU Benahi Aturan | Malang Post

Selasa, 10 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 20 Sep 2019, dibaca : 720 , vandri, kris

BATU - Partai politik (parpol) ramai-ramai mengungkit masalah penyelenggaraan Pemilu 2019. Kendati sudah berlangsung pada April lalu, KPU harus memperhatikan berbagai keluhan. Sehingga tak terjadi lagi pada pemilu yang akan datang.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2019  lalu di Senyum World Hotel, kemarin. Beberapa peraturan KPU (PKPU) yang dikeluhkan di antaranya tes kejiwaan yang menunjuk rumah sakit (RS) pemerintah. Sehingga harus antre panjang karena beberapa daerah memanfaatkan layanan di rumah sakit yang sama. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga dikeluhkan. Sehingga Dispenduk, KPU dan Bawaslu harus berkoordinasi intens. Tak hanya itu, teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan zonasi pemasangan APK juga kurang sosialisasi.
Berbagai persoalan itu dirangkum Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso MM setelah mendapat  masukan parpol. "PKPU dan perundang-undangan Pemilu  yang selalu berubah-ubah jadi permasalahan,” beber Punjul.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu ini mencontohkan, tes kejiwaan yang hanya menunjuk RS pemerintah, RSSA dan RSJ Lawang. Sehingga tiga daerah harus ke dua dua runah sakit itu dengan waktu terbatas dan antrean panjang.
"Ini yang perlu dievaluasi. Mungkin kedepannya Kota Batu bisa menunjuk RS Karsa Husada yang juga merupakan RS milik pemerintah," paparnya.
Selain itu, data DPT yang harus terus dilakukan perbaruan. Karena menurutnya, DPT juga menjadi masalah  ketika tidak update. Kondisi ini bisa menimbulkan kecurigaan parpol peserta pemilu.
Beberapa hal tersebut diharap Punjul agar dikomunikasikan lebih awal. Sehingga pelaksanaan jalannya Pemilu dari awal hingga akhir bisa berjalan baik.  
Rohmat Basuki dari Partai Golkar memberi kritik yang berbeda. Yakni lemahnya penindakan politik uang. Rohmat berharap dengan adanya evaluasi tersebut, bisa diakomodir. Sehingga pendidikan politik berjalan dengan baik.  
Ketua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan kegiatan tersebut untuk mencari masukan sebanyak-banyaknya terkait permasalahan dan kekurangan pelaksanaan  Pemilu 2019. Pasalnya dalam pemilu yang baru saja digelar menyita perhatian dan menguras pemikiran.
"Kegiatan ini wadah bagi parpol dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan kritik dan saran kepada KPU. Untuk kemudian nantinya kami berikan ke KPU RI," bebernya.
Lebih lanjut ia menjelaskan usulan dan saran disampaikan ke KPU RI di Jakarta karena KPU di daerah tak memiliki kewenangan untuk mengakomodir. Namun  setidaknya, persoalan yang muncul pada  Pemilu 2019 bisa diperhatikan KPU RI. (eri/van)



Loading...