Larangan Rekrut Honorer Bikin Galau Pemkot Malang | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 25 Sep 2019, dibaca : 3078 , aim, sisca

MALANG - Larangan merekrut pegawai honorer mulai tahun ini menjadi dilema bagi Pemkot Malang. Dalam waktu dekat, Wali Kota Malang Sutiaji akan berkonsultasi bersama DPRD Kota Malang ke pemerintah pusat.
 “Kota Malang menjadi salah satu locus (tempat) audit kinerja BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red). Yang disorot salah satunya adalah masalah tenaga honorer,” kata Sutiaji.
Menurutnya, hal ini membuat Kota Malang dalam posisi dilema.  Pasalnya, pemerintah pusat baru saja menerbitkan kebijakan baru soal larangan bagi Pemda untuk menambah tenaga honorer.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer. PP Nomor 49 Tahun 2018 ini menginstruksikan pemda agar tidak melakukan proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun.
“Kita tahu sendiri honorer di Kota Malang selalu dibutuhkan. Utamanya di bidang pendidikan yaitu tenaga pengajarnya,” tegas wali kota kelahiran Lamongan ini.
Dengan larangan ini, kerja dari pemerintahan Kota Malang bisa jadi terhambat. Tidak hanya dibidang pendidikan, di bidang lingkungan dan kebersihan juga akan menjadi masalah. Tenaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yakni pasukan kuning juga banyak diambil dari mereka yang honorer.
Aturan baru tadi akan diyakini tidak akan memberikan hasil memuaskan jika nanti audit kinerja dari BPK dilakukan di Kota Malang.
“Nanti kita akan datang sendiri ke kementrian (PAN RB,red) untuk mencarikan solusinya. Saya dan dewan tentunya karena tanggal 1 (1 Oktober,red) nanti Kota Malang akan dapat penghargaan kota inovatif jadi sekalian saja,” tutur suami Widayati Sutiaji ini. (ica/aim)



Loading...