Lantai 3 Alun-Alun Mal Bakal Jadi Mal Layanan Publik | Malang POST

Senin, 17 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 02 Jan 2020,

MALANG – Wali Kota Malang Sutiaji meminta lanati 3 Alun-Alun Mal (AAM) yang saat ini masih digunakan Ramayan untuk dikosongkan dalam waktu dekat. Rencananya, lantai 3 itu akan dijadikan Mal layanan publik, mengingat layanan publik di Perkantoran Terpadu (block office) di Tlogowaru sudah tidak reprsentatif untuk melayani banyak masyarakat.
Hal itu terungkap, saat Wali Kota Malang Sutiaji melakukan sidak hari pertama di 2020 ke block office dan juga ke Mal Alun-Alun, Kamis (2/1) . Sutiaji menegaskan, tahun ini  rencana menjadikan AAM mall pelayanan publk akan direalisasikan. Area dengan luas sekitar 5.000 meter persegi itu akan menampung kurang lebih 400 layanan perizinan.
“Bukan hanya perizinan administrasi publik dari Pemkot saja, layanan publik instansi vertikal lain, seperti izin nikah, pajak, keimigrasian, dan lainnya juga ditempatkan disini. Ada perwakilannya,” kata Sutiaji didampingi Sekda Wasyo dan pejabat Pemkot Malang lainnya.
Dalam pemantauannya ini, tidak hanya ruanganan saja yang dilihat, tapi juga melihat lokasi paling atas yakni Rooftop.
Menurutnya, AAM juga akan dimanfaatkan untuk lainnya, salah satunya untuk stan kuliner seperti kafe tempat warga dan pengunjung bisa “kongkow” sambil menunggu perizinan diproses.
“Kalau tenant tetap ada hanya nanti ditata lagi. Diletakan dimana, pemetaan lokasi saja. Saya hanya minta lantai 3 ini saja yang dijadikan tempat layanan publik,” papar Sutiaji.Terkait fasilitas, Sutiaji mencatat ada beberapa yang perlu dibenahi, seperti penambahan mesin pendingin, termasuk berkaitan dengan pengelolaan parkir yang berada di depan kawasan AAM.
Saat ditanya kelanjutan appraisal tenant, Sutiaji menegaskan bulan ini tim akan segera menjalankan tugasnya. Karena Pemkot Malang juga sudah mengurus penerbitan SK appraisal.
“Intinya sekarang sudah di bagian hukum sebentar lagi akan terbit SK nya. Dan tim appraisal KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang juga sudah siap bertugas Januari ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Sutiaji juga meninjau layanan publik di tiga kantor perangkat daerah di Kantor Pelayanan Terpadu (Block Office). Luasan kantor perangkat daerah tersebut tidak lagi mumpuni secara luasan untuk layanan publik. Pria berkacamata ini melihat bahwa ruang- ruang kantor dinas ini membuat pelayanan nampak berdesak-desakan.
"Kami tadi lihat Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan DPMPTSP (Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Saya lihat ruanganya seperti sempit. Tidak ada sekat," papar Sutiaji.
Dikatakannya lagi ruangan pelayanan publik juga tidak lagi mumpuni untuk melayani banyak orang. Apalagi dengan adanya penambahan dan perampingan PD. Maka banyak pula tugas dan fungsi yang bertambah di PD tersebut. Contohnya DPM PTSP yang juga digabungkan dengan bidang ketenagakerjaan.
"Memang saat awal DED nya dulu kantor ini memang tidak didesain untuk penggabungan PD. Jadi ini saya melihat bagaimana hari pertama usai perampingan. Memang ada yang butuh dibenahi lagi," tegasnya.
Ia menjelaskan salah satu solusi pelayanan publik lebih maksimal nantinya adalah realisasi Mall Pelayanan Publik. Mall yang rencananya akan dibangun di areal Alun Alun Mall ini akan menampung segala macam layanan publik menjadi satu tempat. (ica/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Sisca



Loading...