MalangPost - *LAHIRNYA RUU HIP UPAYA LANGKAH AWAL MENGUTAK-ATIK KONSTITUSI NKRI*

Kamis, 13 Agustus 2020

  Mengikuti :

*LAHIRNYA RUU HIP UPAYA LANGKAH AWAL MENGUTAK-ATIK KONSTITUSI NKRI*

Senin, 06 Jul 2020, Dibaca : 3396 Kali

“ Lahirnya RUU HIP adalah langkah awal mengutak-atik Konstitusi NKRI, artinya kalau kelompok ini  berhasil memeras lima sila mejadi trisila atau bahkan menjadi ekasila, maka sudah otomatis alinea keempat Pembukaan UUD NRI pun berubah, kalau ini yang terjadi maka RUU HIP telah jelas – jelas sebagai ancaman terhadap Pancasila yaitu sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan yang telah menjadi fundamental norm, atau norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara” (Burhanuddin Zein).

Mencermati polemik di DPR RI dalam pembahasan  satu rancangan undang-Undang  yang kemudian dinamakan Rancangan Haluan Ideologi Pancasila yang disingkat RUU HIP, sesungguhya merupakan dinamika positif dari para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasinya karena telah mampu menggunakan hak inisiatifnya dengan melahirkan satu RUU, namun sayangnya materi atau substansi RUU tersebut justru menimbulkan kegaduhan..

Hal menarik yang terjadi dalam pembahasan RUU HIP adalah RUU yang lahir dari inisiatif DPR ini malah ditolak oleh DPR sendiri, padahal secara prosedur formal RUU ini telah masuk dalam daftar prolegnas 2020 oleh Balegnas DPR RI. Aksi penolakan RUU tersebut telah jelas menunjukkan bahwa RUU ini hanya pemikiran segelintir orang di parlemen senayan. Penolakan ini ada yang menghendaki penghapusan beberapa pasal anti pancasila maupun ada juga yang meminta untuk dihentikan pembahawan RUU HIP ini.

 

Dari sisi ilmu perundang-undangan atau teknik pembuatan perundang-undangan maka, kejadian di DPR ini sangatlah disayangkan karena selayaknya satu draf RUU itu telah melalui beberapa kajian internal yang sudah pasti melibatkan pemikir hukum atau akademisi hukum dan sejumlah pemikir atau ahli pada bidang yang relevan dengan substansi RUU yang akan dilahirkan, apalagi draf RUU ini lahir dari hak iniasiatif anggota DPR RI, RUU ini seharusnya lebih berkualitas dan memiliki kekuatan argumen yuridis, filosofis, historis, sosiollogis dan antropologis. Karena secara ilmu, kualitas satu RUU dapat terbaca dalam Naskah Akademik RUU atau minimal diskusi  awal yang bersifat akademis agar  memiliki landasan pikir yang kuat, tidak mudah terbantahkan atau ditolak.        

Sebagamana telah diuraikan di atas bahwa RUU HIP telah masuk dalam prolegnas melalui Balegnas DPR RI ditahun 2019, ini artinya draf RUU ini bukan barang baru, sehingga wajar oleh beberapa pihak menuding bahwa DPR RI sengaja membahasnya RUU HIP ini ketika perhatian seantero rakyat bangsa ini terfokus menghadapi ganasnya wabah penyakit covid 19. Bila tudingan ini benar, sungguh malang nasib rakyat bangsa kita karena menghadap ujian berlapis, yaitu ancaman virus corona covid 19 dan upaya over kreatif dari anggota DPR dgn membahas RUU HIP yang justru menjadi pintu masuk pengkhianatan terhadap ideologi bangsa dan negara.

 

Perlu diberikan apresiasi kepada pemerintah yang dalam hal ini telah bersikap jelas dan tegas, yaitu dengan menegaskan bahwa RUU tersebut adalah murni lahir dari hak inisiatif DPR RI, untuk itu pemerintah bertanggungjawab atas materi draf RUU HIP. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh RUU HIP ini perlu disikapi serius oleh pemerintah, seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap pihak yang melahirkan pemikiran trisula dan ekasila ini, dan terhadap pihak yang dengan sengaja mengabaikan aturan hukum pelarangan paham komunis yaitu Tap MPR No I Tahun 2003 jo Tap MPRS XXV Tahun 1966.       

Sungguh disayangkan polemik RUU HIP hadir di awal penerapan new normal, ketika rakyat bangsa ini berupaya untuk bangkit keluar dari situasi sulit, dan menghimpun energi melawan ganasnya wabah covid 19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebangkitan rakyat bangsa ini untuk bekerja memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, ekonomi daerah dan ekonomi negara yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Sikap negara meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU menurut saya  sudah tepat, karena DPR tidak punya dasar untuk melanjutkan, karena menurut hukum legislasi, satu RUU tidak dapat dibahas kalau tidak ada persetujuan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden. Dalam situasi seperti ini masing-masing pihak khusus pengusul RUU HIP wajib melakukan koreksi atas sejumlah pasal yang dinilai menimbulkan kegaduhan karena anti pancasla.

Keprihatinan yang muncul dari lahirnya RUU HIP ini adalah ancaman sudah didepan mata, menurut saya “ lahirnya RUU HIP adalah langkah awal mengutak-atik Konstitusi NKRI, artinya kalau kelompok pengusul RUU ini  berhasil memeras lima sila menjadi trisila atau bahkan menjadi ekasila, maka sudah otomatis alinea keempat Pembukaan UUD NRI pun berubah, kalau ini yang terjadi maka RUU HIP telah jelas-jelas sebagai ancaman terhadap Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan yang telah menjadi fundamental norm, atau norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara”

 

Dalam pandangan hukum tata negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang secara jelas dan tegas telah tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alenia keempat dengan menyebut adanya lima sila, bukan tiga atau satu sila, untuk itu sudah tidak perlu lagi kita membahas tentang trisila ataupun ekasila, apalagi ekasila yang dimaksud adalah gotong-royong yang yang diidentikkan dengan ideologi sosialisme dan komunisme.

Wajib untuk dipahami bahwa gotong-royong yang kita miliki ini adalah kumpulan dari nilai-nilai kemanusiaan dalam kebersamaan yang yang tentunya sangat terkait dengan sila pertama, kedua, ketiga, kempat dan kelima, artinya kelima sila-sila itu saling terkait erat. Sehingga kalau ada pihak yang berupaya meringkas menjadi trisila atau ekasila maka itu tindakan yang melanggar pancasila itu sendiri.  

Pancasila adalah state fundamental norm, artinya Pancasila adalah norma dasar negara, sehingga menurut saya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara wajib dilandaskan atau berpedoman kepada sila-sila Pancasila, dan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila uatama dan terutama, ini artinya segala yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi dan keadilan sosial harus dijiwai oleh sila pertama Pancasila.

 

Dari uraian di atas, maka menurut saya dari perspektif hukum tata negara Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tidak butuhkan, yang dibutuhkan rakyat adalah aturan yang lebih jelas dan tegas terkait dengan penguatan terhadap eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi setiap warga negara, dari generasi termuda yaitu mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai mahasiswa dan generasi dewasa di lingkup pemerintahan.

Pemerintah wajib menemukan formulasi yang tepat untuk penanaman dan peningkatan nilai-nilai Pancasila dalam tahap pembekalan bagi setiap CPNS dan bagi setiap Pejabat PNS atau TNI dan Polri yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan golongan. Ini yang diperlukan oleh kita sebagai bangsa agar lahir sikap nasionalisme, patriotisme dan juga sikap anti tindakan korupsi pada generasi bangsa. (*)

Oleh. Burhanuddin Zein, S.H.,M.H.

(Candidat Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya Malang - Jatim)

Editor : Redaksi
Penulis : Opini