MalangPost | Kritisi LKPJ, Dewan Desak Transparansi Anggaran Covid-19

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Kritisi LKPJ, Dewan Desak Transparansi Anggaran Covid-19

Jumat, 10 Apr 2020, Dibaca : 1416 Kali

MALANG – Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengharuskan masyarakat jaga jarak, hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Kota Malang dalam menggelar rapat paripurna. Kamis (9/4), dewan menggelar rapat paripurna  dengan agenda penyampaian LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2019 secara online melalui video conference.

Baca juga : Komisi A, Pengajuan PSBB Harus Perhatikan Banyak Sektor


Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Wakil Pimpinan DPRD Kota Malang H Asmualik dan H Abdurrochman itu, dimanfaatkan para anggota dewan untuk mempertanyakan rincian anggaran dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Malang. Karena pergeseran anggaran dilakukan eksekutif tanpa melibatkan legislatif. Sebagian besar komisi mengajukan pertanyaan terkait Covid-19, mulai dari rincian pergeseran anggaran, validasi data penerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), skema PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) hingga upaya lain ekskutif dalam kesiapan anggaran di masa wabah Covid-19.
 “Kami sampai saat ini belum mendapatkan rincian-rincian RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang dimaksud dari anggaran penanggulangan Covid-19. Kami sadari segala kebijakan yang dibuat harus serba cepat tetapi nantinya jika ada keluhan dari masyarakat,  pasti larinya akan ke anggota dewan. Karena itu, hal ini harus kami ketahui juga sebagai bahan pengawas kami,” kata Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.

Baca juga : KOMISI B, Perluas Jumlah Jaring Pengaman Sosial


Disampaikannya, hingga saat ini beberapa keluhan masyarakat yang datang masih berkutat pada pertanyaan nasib warga menengah ke bawah yang sangat terdampak Covid-19. Secara ekonomi dan sosial terdampak akibat aturan yang diberlakukan Pemkot Malang untuk semuanya dilakukan di rumah.
Terutama warga yang biasanya bekerja saat ini tidak dapat bekerja karena ada aturan pembatasan tersebut. Hal ini dianggap Made belum terinci betul bagaimana skema penanganannya.
“Maka itu dulu kami minta rinciannya sedetail mungkin. Sehingga nanti apa-apa saja yang bisa kurang atau perlu dibahas lagi dalam anggaran dewan dapat terlibat di dalamnya,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Baca juga : Komisi C DPRD Kota Malang Geser Anggaran Proyek Mercusuar


Ia juga menyampaikan, jika penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 juga diharapkan langsung dirinci secara detail dalam dokumen khusus dan segera. Karena DPRD Kota Malang akan segera membentuk Pansus untuk membahas hal tersebut.
Dia berharap Pemkot Malang terbukan dan transparan dalam penggunaan anggaran penanganan wabah Covid-19 ini yang mencapai Rp 86 miliar. DPRD Kota Malang juga akan fokus dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun 2019 secara profesional.
“Kami akan konsentrasi bahas LKPJ yang disampaikan. Agar melakukan evaluasi secara matang untuk masa penggunaan anggaran ke depan di 2020 yang dilaporkan lagi di 2021. Apakah ada perbaikan dan tidak. Agar tidak ada kesalahan yang sama terulang,” pungkas Made.


Wali Kota Malang Drs H Sutiaji melaporkan kinerja penyelanggaraan pemerintahan di tahun 2019 dari Ngalam Command Center di Balai Kota Malang. Beberapa yang sudah dijabarkan adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat di 2019 dari tahun sebelumntya,
“Di 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Malang kondisi kondusif karena masih berada di angka rata-rata nilai pertumbuhan ekonimi diatas Jawa Timur. Ada kenaikan sebesar 0,1 persen. Di 2018 sebesar 5,72 persen di 2019 sebesar 5,73 persen,” tegas Sutiaji.


Sutiaji juga sempat menyinggung terkait penanganan pencegahan Covid-19 yang telah dilakukannya selama ini.(ica/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Francisca Angelina