KPPN Malang Ingin Pengelolaan Anggaran Transparan dan Akuntabel - Malang Post

Jumat, 22 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Selasa, 08 Okt 2019, dibaca : 303 , halim, linda

MALANG – Guna mengawal kelancaran jalannya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaraan negara di akhir tahun 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang memberikan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2019. Sosialisasi ini diikuti oleh 135 satuan kerja mitra KPPN Malang, Selasa (8/10).
Secara umum pedoman tersebut mengatur mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi akhir tahun anggaran yang meliputi langkah-langkah dan kebijakannya. Kebijakan tersebut antara lain, pengaturan penatausahaan penerimaan negara, rencana penarikan dana, pengajuan data kontrak, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), penyelesaian uang persediaan hingga pengesahan pendapatan/belanja BLU serta pengesahan hibah.  Tujuannya agar pembayaran pengeluaran dengan dana APBN dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Dedi Sopandi, mengatakan, sosialiasi peraturan perbendaharaan yang mengatur langkah-langkah pengeluaran dan penerimaan  di akhir tahun 2019 penting disampaikan untuk mengetahui proses pengajuan. Misalnya untuk berita acara serah terima pekerjaan yang selesai pada September paling lama diajukan tagihan 11 Oktober.
“Pedoman ini perlu disampaikan, karena selama ini atas keterlambatan pengajuan tersebut tidak ada dispensasi yang diberikan oleh kantor wilayah atau kepala KPPN. Untuk itu dimohon untuk mengikuti langkah-langkah pedoman  tersebut,” ujar Dedi.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan satuan kerja tersebut, KPPN Malang juga turut memberikan penghargaan kepada mitra terbaik pada periode triwulan III tahun 2019. Penilaian kinerja ini terdapat beberapa kategori baik untuk satuan kerja dengan pagu kecil, menengah dan besar yang berasal dari semua transaksi dengan 12 indikator. Porsi terbesarnya sebanyak 20 persen barada di penyerapan anggaran.
“Pagu dana APBN yang disalurkan berjumlah RP 64.40 triliun pada tahun 2019 dan yang sudah terealisasi hingga September sebesar Rp 38,30 trilun atau 59.52 persen. Ini lebih baik bila dibandingkan pada tahun 2018 dari pagu Rp 59.53 triliun terserap Rp 54.79 triliun atau 58.43 persen. Ada kenaikan tetapi masih di bawah ideal,” urainya.
Sementara, Kepala KPPN Malang Teddy menambahkan, wilayah kerja KPPN Malang menyalurkan pagu Rp 9.971 triliun dan sudah terealisasi per akhir September sebesar Rp 6.37 triliun atau sebesar 62.56 persen. “Angka tersebut berada di atas rata-rata target penyerapan nasional maupun Jawa Timur,” tegas Teddy.
Di samping itu, KPPN Malang juga memaparkan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk mengukur kinerja satuan kerja dalam konteks realisasi belanja. Wujud evaluasi tersebut dengan memberikan reward kepada 13 satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan APBN di triwulan III. Reward tersebut berupa mendapatkan PRISMA yakni kartu bebas antrean yang berlaku hingga akhir Desember 2019.
“Kami juga menyosialisasikan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender. Sehingga dapat mengakomodir memberikan keadilan bagi semua, bukan hanya perempuan laki-laki, tua muda untuk memperoleh akses dan manfaat serta memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.(lin/adv/lim)



Loading...