KPK Tak Butuh Dewan Pengawas | Malang Post

Rabu, 11 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 09 Sep 2019, dibaca : 528 , vandri, net

JAKARTA - Gelombang unjuk rasa menolak revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK terus berlangsung. Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan lembaga antirasuah itu tak memerlukan Dewan Pengawas dalam pemberantasan korupsi.
Saut mengatakan KPK tidak memerlukan keberadaan Dewan Pengawas karena telah memiliki Direktorat Pengawasan Internal (PI). Ia mengatakan pengawasan internal lebih baik dibandingkan dengan pengawasan eksternal. Sebab pengawas internal lebih mengetahui seluk beluk lembaga secara detail.
"Di dalam modern managements ada yg namanya pengawas internal, internal audit. Itu akan lebih prudent karena pengawas internal ini kan yang mengawasi orang per orang. Pengawas internal itu internal auditnya yang terbagus dia yang paham betul," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/9).
Ia  mengatakan dalam pengawasan internal, KPK melibatkan jaksa, penuntut, penyidik hingga penyelidik. "Jadi pengawas internalnya saja yang diperkuat baik itu dengan metode kerja, sistem pengawasan, orang-orangnya, teknologinya, model-modelnya harus lebih jago dari penyidik," kata Saut.
Saut mengatakan pengawasan internal merupakan yang sesungguhnya bagi KPK. Pengawasan eksternal ia nilai tidak mengetahui seluk beluk KPK. " Itu merupakan check and balances buat KPK sendiri karena dia (pengawas internal) yang tahu sehari hari. Kalau pengawasan dari luar memang tiap hari ngantor," ujarnya.
Dewan Pengawas KPK menurut Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril juga bisa memangkas peran pimpinan KPK. Bahkan bisa memperlambat kinerja lembaga tersebut.
Menurutnya pemangkasan peran dan penurunan kinerja tersebut bisa terjadi karena dalam rancangan yang ada saat ini, Dewan Pengawas nantinya memiliki banyak kewenangan.
Kewenangan tersebut antara lain mengatur izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, sampai melaporkan perkara yang belum selesai dalam kurun waktu satu tahun.
Sementara itu, sejumlah pegawai KPK kemarin  membagikan 1.000 tangkai bunga Aster kepada peserta Car Free Day (CFD) di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi itu untuk menggalang dukungan masyarakat agar menolak revisi UU KPK.  
Pembagian bunga Aster,  sekaligus sebagai tanda duka. Mereka juga menyebar pamflet bertuliskan 'Tolong' dan 'Jokowi Setuju Revisi UU KPK=KPK Mati. Setelah bagi-bagi bunga di CFD, mereka kembali ke kantor KPK.
Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mereka menutup sebagian Gedung KPK dengan kain hitam sebagai simbol berkabung. (cni/van)



Loading...