KPK Harus Lebih Jeli Cermati Petahana | Malang POST

Jumat, 28 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


KPK Harus Lebih Jeli Cermati Petahana

Minggu, 19 Jan 2020,

MALANG - Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M Fachruddin mengatakan masa Pilkada dapat menjadi momentum baik bagi seluruh penyelenggara negara melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki integritas. Khusus Kabupaten Malang yang hendak menggelar Pilkada, MCW meminta KPK lebih jeli, terutama terhadap Petahana.
Ya, bagi penyelenggaran negara yang bergerak di bidang penegakan hukum anti korupsi, KPK harus menjadikan momen ini untuk mengawasi hingga menindak jika indikasi pelanggaran sudah tercium.
“Sangat perlu saya pikir untuk KPK memelototi siapa saja yang hendak maju atau tidak di Pilkada ini. Khususnya di Jatim, ada 19 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada,” paparnya.
Pasalnya Pilkada menjadi pintu masuk calon kepala daerah yang nantinya terpilih dan memiliki wewenang mengelola dan menggunakan anggaran daerah. Dimana ada anggaran maka potensi penyalahgunaan bisa muncul.
Utamanya lagi KPK sudah melakukan banyak penangkapan kasus korupsi terhadap pejabat atau kepala daerah di wilayah Jatim termasuk Malang Raya. Modus lain yang dapat dilakukan adalah memang, dinasti politik.
“Karena juga semenjak tidak adanya aturan yang melarang keluarga atau sanak kerabat pejabat yang terjerat korupsi tidak boleh mengikuti Pilkada. Karena memang semua memiliki hak,” tegas Fachruddin kepada Malang Post, Sabtu (18/1).
Mengapa dinasti politik menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk melanggengkan tindak korupsi? Fachruddin menjelaskan pejabat daerah yang telah diciduk karena kasus korupsi tentu masih memiliki basis massa ataupun pengaruh di masyrakat, utamanya pada loyalisnya.
Maka ketika sanak keluarga sang pejabat yang sudah terlilit kasus korupsi masuk dalam jajaran calon Kepala Daerah, bisa saja hal ini didukung oleh kepentingan loyalis tadi. Money Politics masih diduga masih berjalan.
“Saat mereka jadi pasti ada yang menyokong dan saatnya membalas dukungan itu. Misalnya dengan pemberian izin usaha, pengadaan barang dan jasa dan banyak lainnya,” tandasnya.
Inilah mengapa MCW memandang KPK harus semakin gencar mencari indikasi-indikasi ini karena pintu gerbang dari pusara tindak korupsi memang ada di masa Pilkada.
Sementara itu berkaitan dengan Pilbup Kab Malang dalam kaitannya dengan dinasti politik yang dapat terjadi, Ia menegaskan situasi politik di Kabupaten Malang masih sangat cair. Hingga saat ini pun Parpol masih memetakan hendak mendukung siapa.
“Akan tetapi ini juga tidak menutup kemungkinanlah. Bahkan calon yang bukan petahana pun harus dilihat lebih jeli juga oleh KPK. Semua juga sama potensinya melakukan pelanggaran atau minimal money politics saat pemilihan,” tegasnya. (ica/ary)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Francisca Angelina

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet

Loading...