MalangPost - KPK Ajukan Dua Permintaan

Selasa, 14 Juli 2020

  Mengikuti :

KPK Ajukan Dua Permintaan

Selasa, 17 Sep 2019, Dibaca : 14340 Kali

JAKARTA - Upaya melawan revisi RUU KPK masih terus dilakukan. , pimpinan lembaga antirasuah itu menyurati DPR RI untuk meminta penundaan pengesahan revisi RUU KPK. Di sisi lain, pimpinan baru KPK memilih meninggalkan gedung DPR melalui tangga darurat usai sidang paripurna pengesahan.
"KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.  Febri mengatakan dalam surat tersebut pihaknya meminta draf resmi RUU KPK dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Hal itu agar KPK dapat mempelajarinya lebih lanjut.
Dia menambahkan DPR sebaiknya tidak lupa untuk membuka pintu bagi masukan masyarakat dan akademisi demi kebaikan bersama. Febri juga meminta agar pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
"Tentu saja dalam proses pembentukan undang-undang perlu mendengar banyak pihak, seperti akademisi di kampus, suara masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Agar pembahasan tidak dilakukan terburu-buru dan terkesan dipaksakan," jelasnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo masih menaruh harapan apabila pihaknya dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan undang-undang tersebut. Apalagi, kata dia, KPK sampai saat ini belum menerima draf resmi RUU KPK dan DIM.
"Tapi kita masih menunggu apa yang akan dilakukan karena kita sudah meminta kepada Menkumham untuk versi resmi draf RUU KPK, baik draf revisi maupun DIM-nya sampai hari ini belum kita dapatkan," ucap Agus.


Firli Lewat Tangga Darurat
Ketua baru  KPK Irjen Firli Bahuri memilih turun dari tangga darurat setelah Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan dirinya, Jakarta, Senin (16/9) . Tiga pimpinan terpilih lainnya yakni Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron juga memilih lewat jalan yang sama.
Empat pimpinan terpilih KPK yang baru disahkan itu keluar lewat pintu sisi belakang ruang rapat, lalu langsung menuju ke pintu tangga darurat. Mereka terlihat menghindari kerumunan wartawan yang telah menunggu di dekat eskalator yang merupakan akses utama menuju Ruang Rapat Paripurna dari lantai dua ke lantai tiga Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berbeda dengan empat rekannya, Alexander Marwata yang kembali terpilih jadi pimpinan KPK justru menghadapi kerumunan wartawan dulu yang telah menunggu dengan beragam pertanyaan.
Sementara itu, sebelum mencapai pintu tangga darurat bersama tiga bakal rekannya di KPK, Firli sempat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia mengatakan Tuhan akan memberikan kepercayaan, jabatan, dan amanah kepada orang-orang yang dikehendaki. Firli menegaskan lima pimpinan KPK terpilih untuk periode 2019-2023 akan memegang teguh amanah tersebut.
"Saya selalu katakan dengan kawan-kawan bahwa setiap manusia pasti ada takdirnya dan Allah akan memberikan kepercayaan, jabatan, amanah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kebetulan sekarang kami berlima diberi mandat, amanah oleh Allah SWT dan tentu kami berlima akan memegang teguh amanah itu," kata Firli.
Terkait komunikasi yang akan dibangun dengan internal KPK, pria yang juga pernah menjadi Deputi Penindakan di lembaga antirasuah itu mengatakan memiliki agenda dan tantangan tersendiri dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat maupun rekan-rekannya di KPK memiliki satu tujuan. Yakni memberantas korupsi agar seluruh pembangunan nasional bisa berjalan. Sedangkan terkait revisi UU KPK, Firli berkata bahwa pimpinan KPK adalah pelaksana regulasi. Dia menyampaikan pihak yang memiliki kewenangan di bidang legislasi adalah DPR yang bekerja sama dengan pemerintah.
"Kami bicara terkait status peran. Pimpinan KPK adalah pelaksana UU. Pembuat UU adalah hak legislatif melalui inisiatif DPR melalui kerja sama dengan pemerintah," katanya. (cni/jpg/van)

Editor : vandri
Penulis : jpg