Kota Malang Raih Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | Malang Post

Kamis, 14 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 02 Okt 2019, dibaca : 519 , aim, HMS

MALANG – Penghargaan kembali diraih Kota Malang. Rabu (2/10) kemarin, Wali Kota Malang Sutiaji menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Menteri Kesehatan RI,  Nila Djuwita F. Moeloek. Penghargaan diserahkan  pada peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Se Dunia ke 9 di gedung Profesor Suyudi Kementerian Kesehatan RI,  Jakarta.
Yang membanggakan, selain kepala daerah,  petugas kesehatan (sanitarian,  red) Kota Malang juga meraih awarding. Apresiasi dari Kementerian Kesehatan diberikan kepada Anita Reski D., Amd. Ling dari Puskesmas Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
"Penghargaan ini menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Malang akan kebersihan lingkungan sangatlah tinggi. Penghargaan yang saya terima ini,  saya persembahkan untuk warga Kota Malang,"ujar Sutiaji, usai prosesi penyerahan penghargaan.
Ditambahkan oleh pria penggiat olah raga bulu tangkis ini, program pembangunan yang berangkat dari bawah (bottom up) dan berbasis masyarakat, cenderung lebih sustainable (berkelanjutan) dibandingkan program program yang top down.
 "Kota Malang  cukup teruji, terukur dan terbukti akan pembangunan berbasis (terlahir)  dari masyarakat,  seperti yang terpotret pada Kampung Warna Warni Jodipan,  kampung Glintung Go Green,  kampung Budaya Polowijen,  dan yang lainnya,  "imbuh Sutiaji.  
Menkes RI,  Nila DF. Moeloek  menegaskan, derajat kesehatan itu faktornya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan dan perilaku. "Komposisi derajat kesehatan itu 30 persen karena faktor perilaku,  40 persen faktor lingkungan (sanitasi dan air bersih), 20 persen dari pelayanan kesehatan dan 10 persen faktor genetika. Oleh karenanya strategi Kemenkes menumbuhkembangkan secara masif Germas (gerakan masyarakat hidup sehat). Yang itu artinya menyentuh kebiasaan dan perilaku,"tegas Menkes,  Nila Moeloek.
"Bagaimana kita bisa memiliki lingkungan sehat,  kalau BAB (Buang Air Besar) masih banyak langsung ke sungai.  Bahkan tercatat yang ODF 100 persen hanya 28 daerah,"ungkap Nila Moeloek.
Ditambahkannya,  pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban (sehat) harus mencapai 100 persen pada seluruh komunitas. Keadaan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF).
Kepada Kepala Daerah,  dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten yang hadir,  Menkes RI,  juga memberi tantangan,  berani tidak mengubah dan memindah kampung (rumah rumah) yang sebelumnya membelakangi sungai diubah menghadap sungai. "Salud saya kalau ada yang berani dan berhasil melakukan itu, "ujar Menkes Nila Moeloek. (aim/*/hms)



Loading...