MalangPost - Korupsi, Penodaan Serius Negara Hukum

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

Korupsi, Penodaan Serius Negara Hukum

Senin, 06 Jul 2020, Dibaca : 4104 Kali

Dr. Drs. H. Mohammad Muhibbin, SH - Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unisma Malang

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap bupati Kutai Timur dan istrinya, yang juga Ketua DPRD. Mereka ditetapkan sebagai tersangka.

 

Penangkapan itu tentulah menampar wajah Indonesia sebagai negara hukum. Mengapa pula mereka yang sudah digaji cukup oleh negara, masih juga melibatkan dirinya dalam praktik kotor. Bukan hanya menodai korp kekuasaanya, tapi juga mendestruksi marwah Indonesia sebagai negara hukum. Apa gunanya identitas negara hukum, kalau para pemangku amanat strategis yang mendapatkan tugas menjaganya, menjerumuskan dirinya dalam penodaan.

Penodaan negara hukum, menjadi tak terhindarkan akibat pemegang amanat yang berperan menjaganya, lebih menjatuhkan opsi menahbiskan atau mengabsolutkan berburu uang. Uang diposisikan sebagai instrument yang wajib dipenuhinya.

 

Filosof kenamaan Aristotelas mengingatkan, “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kebenaran, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan”.

Bagi saya, ucapan Aristoteles tidaklah salah. Filosof asal Yunani ini mengingatkan tentang kebenaran rumus kausalitas (sebab-akibat) terjadinya dan maraknya kejahatan di masyarakat, atau dalam kehidupan bernegara yang bersumber pada penahbisan uang.

Saat seseorang atau sekelompok orang beridentitas pemburu kursi dan berlimpah uang dengan jabatannya ini, masih tergelincir pada praktik pemujaan atau pengabsolutan uang, maka norma apapun, termasuk norma agama dan hukum bisa dilindasnya habis-habisan.

 

Magnet uang terbukti luar biasa bagi sebagian elemen penegak hukum negeri ini. Pengaruhnya mampu menarik dan menjadikannya kehilangan kecerdasan moral, edukatif, spiritual, dan hukum. Daya pesonanya membuat aparat atau birokrat itu takluk dan menyerah dikuasainya. Elitis kekuasaan seperti bupati atu ketua dewan dan lainnya menjadi kalah dan bahkan menikmati kekalahannya. 

Bahkan banyak elemen negara yang statusnya pintar secara edukatif atau terpelajar seperti aparat penegak hukum yang bersikap senang dan “kreatif” melibatkan dirnya dalam penyalahgunaan keuangan rakyat (negara).

 

Mereka itu rela menjadi koruptor dan tak merasa malu merendahkan dirinya terjerumus dalam kriminalisasi jabatannya. Mereka berani kalahkan kepintaran atau kecendekiaannya, dengan cara ‘merampok’ kekayaan yang bukan menjadi haknya.

Status jabatan seseorang atau sekelompok orang yang mapan dan dukungan keilmuan yang dimilikinya di ranah yudisial, eksekutif, dan legislatif misalnya, telah menempatkan dirinya sebagai tokoh penting dalam dunia korupsi.

Dirinya itu, selain bisa menjadi penikmat kriminalisasi jabatan, juga bisa menggandeng, berkolaborasi, atau mendorong pihak-pihak lain menjadi ‘tangan-tangan gaib’, seperti mengajak pengusaha bersalah untuk bergabung dengan dirinya.

 

Pola kriminalisasi yang dilakukan seperti ini, setidaknya dapat terbaca, bahwa ada beberapa  ‘tangan-tangan gaib’  yang terlibat dalam mengarsiteki dan memuluskan jalannya korupsi.

Dalam ranah itu, korupsi menjadi lebih mudah dilaksanakan ketika berelasi dengan kekuatan lain yang memediasi dan menyediakan bermacam-macam instrumen yang memperlicinnya.

Itu makin jelas ketika supremasi ‘tangan-tangan gaib’  bertali-temali dengan kalkulasi jumlah kerugian keuangan negara yang tergolong besar. Logikanya, kasus demikian menciptakan masifikasi korupi secara berjamaah  yang bukan hanya nntuk mengamankan keuntungan, tetapi juga saling melindungi dalam proses  purifikasi (penyucian) atas modus operandi kejahatannya yang bisa jadi lebih serius.

 

Upaya saling melindungi merupakan karakter utama korupsi berjamaah. Semakin besar jamaah  yang dikonstruksi, maka semakin kuat pula politik perlawanan yang ditunjukkannya pada aparat penegak hukum atau pejuang kebenaran dan keadilan.

Proses itu ditunjukkan ketika ada diantara pelaku korupsi yang terseret atau terendus aparat penegak hukum.  Mereka saling melindungi diantaranya dengan ditunjukkan melalui testimoni yang dapat mengaburkan. membuat ragu atau bisa membuat ‘gagap’ aparat penegak hukum.  

Membaca pola seperti itu, idealitasnya penyidik KPK merasa ditantang atau dieksaminasi profesionalismenya oleh ‘tangan-tangan gaib’ koruptor. Koruptor tentu tidak akan membiarkan diri dan kekuatannya dikalahkan oleh KPK. Mereka ini akan terus memperbanyak  ‘pelatihan’ guna memperkuat  jaringannya dalam memperoleh uang berlaksa. (els/wul/ana)

Editor : Redaksi
Penulis : Malang Post