KORUPSI DAN KUDA LUMPING | Malang POST

Minggu, 23 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


KORUPSI DAN KUDA LUMPING

Jumat, 24 Jan 2020,

”Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdik.” demikian kata Henry Ford, yang sebenarnya mengingatkan setiap elemen kekuasaan atau elit pemimpin dimanapun dirinya menerima amanat, bahwa kegagalan memimpin, mengelola amanat,  atau menyehatkan dan menguatkan rezim, seperti kegagalan menyucikan dan meresakralisasi jabatan, idealnya dijadikan investasi moral-spiritualitas untuk membenahi diri dan kekuasaannya (model kepemimpinannya) di masa-masa mendatang.
Sayangnya, elite pemimpin negeri ini masih gampang menjatuhkan opsi ”memberhalakan” kekuasaannya dibandingkan memperjuangkan atau secepat-cepatnya menyibukkan diri dalam berbagai problem kebangsaan dan kerakyatan.
Mereka itu masih gampang tergiur dan berakrab-akrab dengan praktik pengabaian etik dan penyumbatan norma yuridis. Tatanan yang idealisasinya mengawal kinerjanya, gampang dieliminasi  dan ditelanjangi.
Model penyalahgunaan kekuasan digunakannya sebagai opsi utama untuk mendatangkan kekayaan sebesar-besarnya. Kekayaan negara diperlakukannya sebagai obyek pesta ”kuda lumping” atau direkayasa, dialihkan, dan dipermainkan sesukanya secara liberal.
Kebijakan yang ditampakkan di depan sepertinya akan mengentas kemiskinan atau membangun kawasan yang berorientasi memajukan suatu proyek stategis seperti mitigasi bencana, namun dibalik itu, konspirasi besar yang bermodus bancakan kekayaan negara dikedepankan dan “diunggulkannya.”
Tak sedikit di antara politisi atau pilar kekuasaan kita yang jadi pemain ”kuda lumping”  yang diwujudkan dengan cara menggadaikan integritas moralnya. Mereka  terseret dalam praktik memanjakan, menghedonisasikan dan mengapitalismekan dirinya dalam akrobat “penyalahalamatan”, seperti menjatuhkan pilihan untuk tetap melanjutkan program mark-up sebagai opsi yang ditradisikan, senyampang posisi strategis berada dalam genggamannya.
Saat kekuasaan atau pos strategis menjadi kendaraan yang dipeluk dan ”diberhalakan” atau dipanglimakan dengan model kriminalisasi ”kuda lumping” seperti itu,  memang layak dikhawatirkan negeri ini bukan hanya mendapatkan gelar sebagai negara yang terus cenderung menuju kegagalannya. Tetapi juga jadi negeri yang anatomi tubuhnya mengidap kanker absolut, yang bukan hanya sulit diandalkan lagi menjalankan misi penyejahteraan rakyat, melainkan jadi penyebar penyakit yang membunuh setiap potensi sumberdaya strategis bangsa.
Di situlah terbaca kalau kongkalikong atau simbiosis mutualisme bisa terjadi antara komisi dan di kementerian karena mereka yang menentukan siapa pemenang tender sebuah proyek. Namun, tanpa proses melalui banggar, anggaran sulit terealisasi.
Itu juga merupakan cermin manajemen pengelolaan uang negara dengan gaya pengutamaan dan pengunggulan “kuda lumping”,  yang identik diolah bukan dengan standar etik manajemen akuntabilitas dan orientasi kepentingan riil rakyat, melainkan berdasarkan pembagian besaran keuntungan yang diperolehnya sesuai dengan kesepakatan.  
Juwita W, (2012) pernah menyebut, bahwa korupsi berjamaah adalah tingkat korupsi paling parah karena sifatnya yang sistemik, yaitu dari atas sampai bawah. Korupsi berjamaah sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berkembang yang memiliki sistem hukum yang buruk.
Korupsi berjamaah telah menyebabkan anggaran Indonesia ambruk di dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Contoh potensi korupsi berjamaah di sisi pendapatan adalah korupsi oleh oknum-oknum petugas pajak. Sedangkan contoh potensi korupsi berjamaah di sisi pengeluaran negara adalah mark up proyek infrastruktur.
Kekuasaan memang menjadi magnet yang membuat seseorang atau sekelompok orang (berjamaah) yang mengendarainya bisa silau memujanya atau menjadikannya sebatas sebagai “keranjang” mengail keuntungan sebesar-besarnya. Kekuasaan yang dikelolanya ini sebagai payung mengamankan beragam kompilasi  penyakit deviasi struktural, sementara hak-hak rakyat diselewengkan habis-habisan.
Adalah sangat fatalistik dan ironistik, jika yang terlena dalam pengedepanan atau pembenaran praktik ”kuda lumping” itu adalah elit-elit kekuasaan (elemen strategis negara). Pasalnya mereka sejatinya sudah dipercaya menjadi penyejahtera dan pembebas.
Di dalam jabatan  yang diamanatkan negara, semestinya terkandung beragam hak publik yang idealisasinya dipanglimakan penegakannya, namun akibat elitisnya lebih tergiur pada di luar amanat rakyat, akibatnya rakyatlah yang jadi korbannya.
Logis misalnya mengenai nasib mengenaskan rakyat di berbagai daerah atau zona sosio-geografis pinggiran, pasalnya mereka tidak tersentuh oleh gerakan kekuasaan yang membumikan amanat.
Mereka tetap terbiarkan sebagai anak negeri yang kenyang diberi janji dan impian, dan bukan realisasi anggaran yang benar-benar berbasis kerakyatan. Pelaksanaan akrobat ”kuda lumping” dengan para pemain berjabatan basah telah membuatnya sebagai pemilik kedaulatan yang merana, yang bukan tidak mungkin akan terus langgeng menjadi obyek dan tumbal.
Para pemain hanya sibuk mencari korban dan melanjutkan (mentradisikan) politik viktimisasi (pengorbanan) hak-hak publik yang dititipkan lewat angka-angka yang tertera rapi dalam proposal, yang angka-angka ini tak lebih dari asesoris ”kuda lumping”  yang dibenarkannya.
Idealnya,  kekuasaan  atau jabatan strategis (seperti Banggar) adalah amanat berbasis kerakyatan, dan bukan embrio lahirkan khianat yang dimenangkan dan diarogansikannya. Kekuasaan yang diamanatkan rakyat justru ditempatkan sebagai ”pabrik” untuk memroduksi banyak bencana atau melahirkan petaka terus menerus (mulai dari bencana individual, struktural, dan alam).
Jika model kekuasaan demikian diberikan tempat berdaulat dan mengabsolut, maka penderitaan masyarakat pun akan terus berlanjut dan berlapis-lapis, serta mengabsolut. Dalam tataran demikian,  kehadiran negara tak lebih hanya sebagai penindas bagi rakyat, dan bukan pembebas, pemberdaya, dan pencerah. Ini semua karena negara dibuat “diam” tepekur menyaksikan sepak terjang punggawanya.
Rakyat dalam ranah itu hanya jadi obyek pembenaran dan bahkan pengembangan pola ”kuda lumping” yang tak kenal titik nadir digunakan untuk mengail uang negara dari pos atau unit apapun.(*)

oleh:  Sunardi

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Sunardi

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...