Malang Post - Kontrak Ramayana Habis, Pemkot Malang Ajukan Pola Sewa Aset

Rabu, 08 April 2020

  Mengikuti :


Kontrak Ramayana Habis, Pemkot Malang Ajukan Pola Sewa Aset

Senin, 11 Nov 2019

MALANG - Deadline kontrak PT. Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tinggal menghitung hari. Anehnya, keberadaan PT. SIMC masih belum ditemukan. Padahal, kontrak itu berakhir 15 November 2019. Pemkot Malang akan mengajukan pola sewa aset kepada Ramayana, jika sampai deadline PT. SMIC tak bisa ditemukan,
"Saat ini, saya sudah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum Pemkot Malang untuk menelusuri PT. SIMC," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto kepada Malang Post, Minggu (10/11).
Berdasarkan hasil penelusuran di Kemenkumham, sudah ditemukan adanya pengubahan kepengurusan.
"Bagian hukum juga masih melakukan penelusuran alamat berdasarkan akte yang baru. Mereka masih bekerja," kata dia.
Namun, jika hingga tanggal 15 November 2019 nanti belum ketemu, secara administrasi, pencatatan aset Pemkot Malang mulai diberlakukan. "Keberlakuan aset sejak tanggal berakhir. Namun, secara administrasi, akan segera di proses," jelas Wasto.

Baca juga:

Pemkot Luncurkan E-Commerce Pasar Mbois
Menata Kepanjen Ibu Kota Kabupaten, Dimulai dari Revisi Perda RTRW Kabupaten Malang dan RDTRK Kepanjen
Gelaran OJK-FKIJK, Libatkan 150 Jasa Keuangan


Terkait aset Ramayana, lanjut Wasto, akan diberi skema tersendiri. Sebab, selama ini, pihak Ramayana melakukan kontrak dengan PT. SIMC. Namun, jika kontraknya berakhir, Pemkot akan memberlakukan sistem sewa aset kepada Ramayana.
"Jika kontrak Ramayana telah berakhir dengan PT. SIMC, Ramayana akan sewa aset dengan Pemkot dengan sistem jangka pendek, yakni sekitar enam bulan," urai dia.
Besaran sewa tersebut harus berdasarkan nilai appraisal yang diberlakukan selama enam bulan. Setelah itu, akan ditentukan lagi dari segi kelayakan ekonomi, besaran sewa pada bulan ketujuh. "Terkait nilai sewanya berapa, kami masih belum tahu," tegas Wasto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku prihatin atas kasus tersebut. Menurutnya, sekitar dua atau tiga tahun sebelum sewa habis, Pemkot Malang harus bergerak.
"Seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jika memang ada pemindahan pengalihan kerjasama, harus dilakukan addendum. Dewan belum pernah tahu terkait addendum itu," papar dia.
Sampai saat ini, pihaknya juga masih belum menerima Perjanjian Kerjasama (PKS). Menurutnya hal tersebut sangat fatal.
"Ini sangat fatal sekali, apalagi ada pengalihan ke PT lain dan Pemkot baru tahu," keluhnya.
Untuk itu, sampai saat ini, pihaknya masih mengejar PKS yang ada. Sebelumnya, Komisi B juga telah melakukan sidak dan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Ini harus segera dituntaskan agar segera jelas statusnya, baik Ramayana mauupun tenant-tenant yang ada di sana," kata dia.  
Sebab, jika dibiarkan, hal tersebut menimbulkan kerawanan terhadap penarikan pungli. "Kalau perlu gunakan saja cara yang ekstrem. Keluarkan Ramayana dari sana. Nanti, pasti (PT.SIMC) akan muncul. Pastinya, Ramayana akan menuntut haknya. Atau kalau tidak, lepas tanggal 15 November diberi plang khusus saja," tandas dia.(tea/ary)

Editor : bagus
Penulis : amanda

  Berita Lainnya





Loading...