MalangPost | Konsep PSBB Kota Malang Final

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Konsep PSBB Kota Malang Final

Kamis, 09 Apr 2020, Dibaca : 6039 Kali

MALANG - Pemkot Malang menjadwalkan pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kamis (9/4). Konsep pembatasan kegiatan masyarakat sudah dibahas tuntas Rabu (8/4) .


Wali Kota Malang Drs. Sutiaji memastikan usulan penerapan PSBB merupakan keputusan akhir walau Pemkot Batu kemudian bersikap seperti Pemkab Malang menolak pemberlakuan PSBB.
“Ya tidak apa-apa (Pemkab Malang dan Pemkot Batu tak ajukan PSBB). Saya tidak bisa merubah pendirian masing-masing. Kalau kami tetap akan mengusulkan,” tegas Sutiaji.


Orang pertama di Pemkot Malang itu bersikukuh mengusulkan PSBB untuk mengakhiri rantai penyebaran virus Corona. Apalagi ada acuan hukumnya yakni P 21 Tahun 2020 tentang PSBB.
Keputusannya mengajukan PSBB didasari beberapa pertimbangan yang dibahas Rabu (8/4) . “Pertimbangan pertama yakni semakin hari semakin susah deteksi mobilitas orang keluar dan masuk  Kota Malang. Maka perlu ada pemantauan dan regulasi jelas yang mengatur,” tegas Sutiaji.


Pertimbangan kedua kata  dia, Pemkot Malang membutuhkan klausul dan konsideran untuk menentukan kebijakan-kebijakan darurat. Ketiga lanjut Sutiaji, pertimbangan situasi yang sedang terjadi di Kota Malang.
Orang pertama di Pemkot Malang ini lalu membeber sejumlah kenyataan di lapangan. Di antaranya sejumlah wilayah telah melakukan pembatasan dan blockade wilayahnya masing-masing.
“Saat ini yang berkembang di masyarakat, mereka yang paham keganasan virus ini sudah memblokade atau membatasi masuk keluar orang. Ada isolasi di wilayah masing-masing. Yang pada kenyataannya ini masih bisa didebat  karena tidak punya klausul aturan dibenarkan atau tidak,” paparnya.


Jika tidak diatur lebih detail, warga tak akan sepenuhnya paham keganasan virus Corona. Sehingga  mobilitas keluar masuk warga sulit terpantau. Ia menegaskan hal ini tidak harus berjalan terombang-ambing tanpa ada kekuatan hukum yang pasti. Penerapan PSBB merupakan kepastian hukum.  
“Sesuai tiga pertimbangan, maka atas nama Pemkot Malang dan atas nama masyarakat Kota Malang ingin memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Maka pada yang berwenang kami minta untuk mensegerakan pemberlakukan PSBB khusus untuk Kota Malang,” tandas alumnus UIN Malik Ibrahim Malang ini.

 

Skema PSBB Versi Pemkot Malang
Untuk diketahui, skema PSBB yang dilakukan Pemkot Malang menekankan pada pembatasan mobilitas keluar masuk warga. Untuk itu, Sutiaji terus melakukan koordinasi lintas jajaran bersama Polres Malang Kota juga pihak TNI nanti dalam pelaksanaannya.


Sebelumnya sudah dilakukan pemantauan mobilitas warga. Kebijakan tersebut hasil kerjasama dengan instansi terkait. Yakni mendirikan empat pos pantau Covid-19 Kota Malang yang dimotori Polres Malang Kota. Juga pemberlakukan  kawasan physical distancing di Jalan Ijen dan Jalan Veteran dua minggu terakhir.
Skema PSBB lainnya sebenarnya sudah dilakukan di Kota Malang. Yakni meniadakan  kerumunan warga. Bahkan operasi gabungan bersama Polri dan TNI digelar tiap malam setelah pukul 20.00 WIB.  


Meski begitu skema PSBB yang masih diupayakan adalah pembentukan rumah karantina atau transit. Pemkot Malang sedang mengusahakan tiga tempat atau lebih yang bisa digunakan sebagai tempat karantina sementara warga yang terindikasi Covid-19. Ini mengantisipasi kepadatan pemudik yang diprediksi datang jelang Lebaran.


Sutiaji mengatakan tiga lokasi yang akan digunakan yakni Rusunawa Univeristas Kanjuruhan Malang (Unikama), rusunawan hibah dari Kementerian PUPR di Tlogowaru, dan gedung BPSDM Pemprov Jatim di Jalan Kawi.
“Kami sudah lihat gedung BPSDM Jatim di Jalan Kawi. Telah komunikasikan dengan provinsi dan  sudah mempersilakan. Ada juga gedung di Jalan Raya Langsep milik Kemendagri.  Masih dikomunikasikan dengan Kemendagri untuk bisa digunakan sebagai rumah karantina,” papar Sutiaji.
Namun demikian, Sutiaji belum memikirkan pemberlakuan jam malam hingga pembatasan ojek online (ojol). Sebab hal utama penerapan PSBB di Kota Malang masih dipusatkan pada pembatasan mobilitas dan penggunaan rumah karantina atau transit.

 

Ajukan ke Kemenkes
Sementara itu Rabu (8/4) rapat finalisasi penyusunan usulan sudah dilakukan di Pemkot Malang. Rapat tersebut dipimpin Sekda Kota Malang Drs Wasto. Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto menjelaskan, pembahasan finalisasi memang mengarah pengajuan PSBB ke Kemenkes dengan tembusan Pemprov Jatim.


“Tadi rapat finalisasinya. Kemungkinan besok (hari ini) akan dikirimkan ke Kemenkes dan ke provinsi,” kata Nur Widianto yang mengikuti rapat finalisasi tersebut.
Namun demikian dia menjelaskan,  Kamis (9/4) hari ini jajaran Forpimda Kota Malang akan melakukan video conference (vidcon) dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama kepala daerah lain. Agendanya membahas soal PSBB.


Penjabaran dalam rapat finalisasi PSBB Kota Malang  akan dikomunikasikan melalui vidcon yang rencana dilakukan di Mako Polresta Malang Kota.  “Dalam rapat finalisasi tadi memang dibahasakan pemda (kota/kabupaten) bisa langsung mengajukan ke Kemenkes dan atau melalui gubernur. Tapi besok ada vidcon bersama ibu Gubernur dengan kepala daerah. Jadi kita dinamis dulu (menunggu arahan gubernur,red),” terang Wiwid, sapaan akrab Nur Widianto.


Beberapa poin yang dibahas dalam finalisasi, lanjut Wiwid sudah mengerucut pada poin usulan akhir PSBB Kota Malang. Yang mengacu pada kriteria pengusulan PSBB sebuah daerah menurut Permenkes No 9 Tahun 2020 tentan Pedoman PSBB.
Yakni penjabaran data terbaru perkembangan Covid -19 di Kota Malang, pola penyebaran dan pergerakan Covid-19 di Kota Malang. Kemudian penjabaran mengenai pola transmisi lokal gerak Covid-19 di area Kota Malang.
“Dijabarkan pula skema penyiapan rumah karantina atau rumah transit yang sudah disiapkan. Beserta kemampuan logistik di dalamnya. Lalu juga kepastian stok sembilan bahan pokok yang memang sudah dikatakan siap,” papar Wiwid.


Sedangkan poin terakhir yakni aspek keamanan yang akan dilakukan Pemkot Malang berserta jajaran samping. Tujuannya untuk memastikan PSBB dapat dilakukan dengan baik di segi keamanan. (ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Francisca Angelina