Komisioner KPU Langgar Kode Etik

Jumat, 18 Oktober 2019

Rabu, 09 Okt 2019, dibaca : 450 , rosida, net

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik. Salah satunya terkait pernyataan Ilham yang menyebut surat suara tercoblos di Malaysia dianggap sampah.
“Teradu 2 (Ilham Saputra) dalam perkara nomor 96 dan perkara nomor 99, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu," ujar anggota DKPP Ida Budhiyanti dalam persidangan, di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10) diberitakan ROL.
Ida menjelaskan, Ilham dinyatakan bersalah karena pernyataan Ilham yang menyebut surat suara tercoblos di Malaysia dianggap sampah. Menurut DKPP, pernyataan Ilham tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu.
Ida menuturkan, DKPP menilai pemilihan diksi Ilham tidak tepat secara etik oleh penyelenggara pemilu ditengah kontestasi yang sedang memanas. Dalam kondisi demikian sepatutnya Ilham menggunakan diksi yang lebih bermartabat meyakinkan dan bijaksana.
"Yang dapat mendinginkan suasana dan mereduksi prasangka-prasangka terhadap ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu," jelas Ida.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ilham dinyatakan melanggar peraturan DKPP terkait kode etik penyelenggara pemilu. Ilham juga dikenakan sanksi peringatan dari DKPP.
"Berdasarkan hal tersebut, sepanjang pernyataan tercoblos tidak dapat di pertanggung jawabkan dianggap sampah, melanggar pasal 12 huruf a dan b peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu," ujar Ida.
"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 2 Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakan putusan ini," tutur Ida menambahkan.
Sementara itu, Ilham Saputra mengaku menerima putusan DKPP sebagai bahan evaluasi untuk bekerja lebih berhati-hati. Menurut dia, putusan DKPP hanya memberikan peringatan kepada dirinya dan tidak ada rekomendasi untuk pencopotan jabatan di KPU RI.
"Cuma peringatan doang kan bukan peringatan keras dan tidak ada rekomendasi untuk penggantian, karena penggantian divisi sekali lagi saya sampaikan itu bisa dilakukan KPU kapan saja, di internal KPU," jelas Ilham kepada wartawan usai persidangan. (rol/oci)



Selasa, 15 Okt 2019

PAN Pilih Diluar Kabinet

Loading...