MalangPost - Komisi D DPRD Kota Malang Dorong Kemudahan Kuliah Warga Tak Mampu

Kamis, 09 Juli 2020

  Mengikuti :


Komisi D DPRD Kota Malang Dorong Kemudahan Kuliah Warga Tak Mampu

Selasa, 28 Jan 2020, Dibaca : 705 Kali

MALANG – Jajaran legislator di Komisi D DPRD Kota Malang  terus mendorong kemudahan studi S-1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bagi warga tidak mampu di Bumi Arema.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, S.Pd menegaskan, Komisi D  sebagai bagian dari mitra kerja jajaran samping  (eksternal) bersama Perguruan Tinggi, sangat mendukung  hal tersebut. Mereka bahkan minta  PTN-PTS di Kota Malang  memberikan porsi khusus  terkait hal ini.‘’PTN dan PTS harus membuka kesempatan seluas luasnya berupa beasiswa bidikmisi bagi warga kota Malang yang kurang mampu atau terkategori miskin  tapi  berprestasi untuk mendapat  beasiswa PPA (Program Prestasi Akademik). Di Pusat, juga ada namanya Beasiswa Unggulan dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) bagi yang hendak melanjutkan S-2  dan  S-3,’’tegasnya kepada Malang Post kemarin.
 Politisi muda Fraksi  Partai Golkar ini menyatakan,  Komisi D ingin memastikan  bahwa  Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan yang berkeadilan, Pendidikan yang Terjangkau dan Pendidikan yang bermutu,benar-benar berlangsung.  ‘’Pendidikan  harus diletakkan sebagai hal utama.  Terlebih, pendididikan  adalah hak segenap anak bangsa.  Saya yakin, pendidikan adalah salah satu cara yang paling pokok dalam memajukan generasi muda bangsa Indonesia,’’ seru  wakil rakyat Dapil Kedungkandang ini.
Sebagai mantan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI,pria ramah ini  punya pengalaman  dan paham soal skema pemerintah pusat yang telah mengubah skema beasiswa bidikmisi menjadi KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tahun  2020  menjadi satu kesatuan. Berarti, gayung bersambut dengan para penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tingkat SMA/SMK.Karena bagi pemilik KIP otomatis  bisa mendaftarkan diri beasiswa bidikmisi. Kemudian bagi yang  tidak mempunyai KIP di sekolah boleh juga mengajukan lewat surat keterangan tidak mampu dari Dinas Pendidikan (Diknas) dan juga Dinas Sosial (Dinsos).Karena, terkadang kuota  KIP yang diberikan di masing masing sekolah  memang terbatas.Atau  tidak bisa tercover semuanya.
‘’Kami sudah menyampaikan persoalan skema ini  ke Diknas dan  Dinsos untuk dipermudah urusannya, ketika ada yang minta surat keterangan  mendapatkan beasiswa. Agar bisa dibantu.  Hal ini juga  ditangani melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Puskesos yang didirikan Dinsos di 57 kelurahan dengan menempatkan petugas masing-masing di kelurahan,’’ pungkas Suryadi.  (nug)

Editor : Redaksi
Penulis : Nugroho