MalangPost | KOMISI B, Perluas Jumlah Jaring Pengaman Sosial

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


KOMISI B, Perluas Jumlah Jaring Pengaman Sosial

Jumat, 10 Apr 2020, Dibaca : 1305 Kali

MALANG - Penanganan pencegahan Covid-19 di Kota Malang menjadi bahasan utama Komisi B DPRD Kota Malang dalam penyampaian LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2019. Komisi bidang perekonomian ini memandang apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi kinerja Pemkot Malang lebih luas untuk dicermati ke depannya.


Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menjelaskan, kondisi perekonomian Kota Malang sudah pasti mengalami stagnansi atau penurunan. Wabah ini harus membuat Pemkot Malang memutar otak lebih jeli.
“Kami belum melihat secara utuh skenario penanganan wabah ini khususnya pada kesiapan APBD-nya,” jelas Trio.


Lebih lanjut ia mengatakan, rencana Pemkot Malang memberikan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang paling dicermati Komisi B. Karena legislatif belum mendapatkan data rinci siapa saja penerima bantuan JPS tersebut.
Hal ini vital dikarenakan keluhan warga soal kondisi ekonomi yang menurun akibat kebijakan pembatasan sosial terus mengalir. Komisi B, menilai modal anggaran yang dipersiapkan harus tepat sasaran pelaksanaannya.
“Bagaiamana analisa dari penerimaan bantuan kepada 17 ribuan warga itu. Dari nilai itu berapa persen yang tercover dengan anggaran yang ada? Dan dibandingkan dengan jumlah warga yang terdampak apa sudah mengcover semua?,” ungkap Politisi PKS ini.


Komisi B sempat menelaah rencana tersebut dan menghitung, perbandingan 17 ribu warga yang akan didata dibandingkan 300 ribu KK warga yang ada di Kota Malang didapat hanya 6 persen saja JPS akan disalurkan.
Menurut Trio angka ini masih sangat kecil. Komisi B DPRD Kota Malang memandang Pemkot Malang harus menaikan standar pemberian JPS paling tidak hingga mengcover 20 sampai 30 persen masyarakat yang terdampak.  “Kami meminta benar-benar ada validasi data ini,” pungkasnya. (ica/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Francisca Angelina