Ketua LP3M UB: Kepadatan Sudah Parah, Segera Realisasikan Jalibar

Minggu, 20 Oktober 2019

Senin, 30 Sep 2019, dibaca : 672 , bagus, ira

Aksesibilitas menjadi persoalan yang belum terselesaikan untuk warga Malang Barat ke Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Atas dasar hal itu, Malang Post Forum menggelar diskusi Menembus Kepanjen dari Malang Barat pada Jumat (27/9). Warga tiga kecamatan di Kabupaten Malang, yakni Pujon, Ngantang dan Kasembon kesulitan menggapai ibu kotanya sendiri.

Aksesibilitas yang dimaksud adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Pengertian tentang aksesibilitas ini yang mendorong Malang Post menggelar diskusi di Graha Malang Post, Kompleks Ruko WOW, Jalan Sawojajar, Cluster Apple 1-9, Malang. Tujuannya adalah membahas mengenai problematika dan solusi infrastruktur untuk warga Malang Barat.
Peserta diskusi, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), Ir. Achmad Wicaksono M.Eng, Ph.D,  Camat Dau Eko Margianto, Kepala Seksi Produksi dan Materil Topdam V/Brawijaya, Mayor CTP Sapta Saputra. Hadir pula Urban Planner Heri Setiawan, Kepala Seksi Managemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Puguh Saksomo.
Serta Supriyanto Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan (KSS Komperes) Perum Perhutani KPH Malang, Moh. Syafi’i Analis Pengukur ATR BPN Kabupaten Malang. Mereka mengikuti diskusi yang dipimpin langsung oleh Pemred Malang Post Dewi Yuhana dan diikuti oleh sejumlah redaktur, wartawan dan fotografer.
Masalah yang dihadapi warga Malang Barat untuk menuju ke Kepanjen, di antaranya adalah jarak tempuh. Selain jauh mereka juga harus menghadapi kemacetan di Kota Batu dan Kota Malang untuk ke Kepanjen. Warga Ngantang bahkan harus lewat Blitar untuk mengurus administrasi di Kepanjen.
Atas persoalan itu, beragam wacana pun muncul dalam diskusi. Mulai dari pembuatan jalan tembus melintas di Gunung Kawi, melewati Kabupaten Blitar dengan akses lebih cepat. Bahkan ada usulan tetap mekai jalur arteri melewati Kota Batu dan Kota Malang dengan memanfaatkan jalan tikus.
Achmad Wicaksono dosen Teknik Sipil Universitas Brawijaya memberi pemaparan yang detail. Ia mengingatkan tentang rencana Jalan Lingkar Barat Kabupaten Malang yang sudah tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2010 tentang RT/RW Kabupaten Malang.
“Dalam Perda tersebut disebutkan jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan antara Kepanjen, Ngajum, Wagir, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon,’’ tegasnya.
Dia menambahkan jalan tersebut dikenal dengan lingfkar barat yang memiliki fungsi utama untuk mengurangi kepadatan lalul intas antara Malang-Kepanjen.
”Awalnya dalam perda itu, Jalan Lingkar Barat diusulkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas,’’ ungkapnya.
Namun demikian, untuk membuat jalan baru, pemerintah tidak bisa serta merta. Harus ada analisis kelayakan jalan alternatif dan analisis kebijakan perencanaan. Pemerintah atau pihak terkait wajib melakukan kajian, sebelum kemudian melakukan eksekusi.
”Harus ada kajian. Pertama kajian tentang kebijakan lingkungan dan tata ruang. Kajian wajib  dilakukan karena tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 02/PRT/M/2014,” urainya.
Selanjutnya ada kajian tentang kebijakan pengadaan tanah, kajian tentang pemanfaatan dan penggunaan jalan alternatif, kajian tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Serta kajian tentang sarana prasarana dan utilitas umum, kajian kepariwisataan dan terakhir adalah kajian tentang kebencanaan.
Dia pun menjelaskan, terkait dengan kajian kebencanaan, berdasarkan fakta bahwa wilayah Malang Barat termasuk daerah rawan bencana baik longsor maupun banjir.
”Tapi juga ada dampak positif jika pembangunan jalan alternatif, Kasembon-Ngantang-Kepanjen direalisasi. Karena pembangunan ini sekaligus menjadi upaya mitigasi,’’ urainya.
Sedangkan melihat dari kajian pariwisata dikatakan Wicaksono, dengan pembangunan jalur alternatif akan memberikan kemudahan wisatawan untuk mendatangi objek wisata di wilayah Kabupaten Malang. Melalui studi kelayakan, jalan alternatif Kasembon-Ngantang Kepanjen, dapat memberikan kelancaran atau kemudahan akses bagi pengguna jalan. Terutama untuk menuju destinasi wisata di Kabupaten Malang.
Wicaksono juga menguraikan, selain beragam kajian, yang penting dan harus diperhatikan sebelum melakukan pembangunan yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat. Terutama terkait dampak perekonomian. Selain itu, pembangunan jalur alternatif ini harus meningkatkan dan memperketat keselamatan lalu lintas. Pembebasan lahan dan proses terkait harus melibatkan masyarakat, sehingga mendapatkan kesepakatan.
Wicaksono juga menguraikan pembangunan jalur alternatif ini penting dilakukan. Pertama karena Kabupaten Malang merupakan daerah yang pengembangan jaringan jalannya masih belum merata. Kedua, Kabuparten Malang merupakan daerah penghubung atau transit terhadap kota-kota penting di Jawa Timur.
Yang paling penting menurutnya, Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Seperti pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertanian. Dari  berbagai potensi itu, maka sudah dapat dipastikan pembangunan infrastruktur di wilayah Malang Barat ini sangat penting.
Dalam salah satu peta yang sajikan saat paparan, Wicaksono juga menunjukkan peja jalan di Kabupaten Malang. Di mana pada peta tersebut  tidak dapat dikelabui, bahwa dalam Kabupaten Malang berhimpitan dengan Kota Malang dan Kota Batu.
”Sementara dari Dinas PU Bina Marga, peta jalannya juga sudah sangat crowded. Yang tidak terlihat jalan hanya di area puncak Gunung Kawi. Sementara wilayah wilayah barat sendiri dan jalurnya, itu melintasi lerengan Gunung Kawi. Dari sinilah yang perlu dilakukan kajian secara mendalam,’’ tambahnya.
Dan pembangunan jalur alternatif itu harus segera dilakukan mengingat kondisi kepadatan arus lalulintas semakin parah. Dia pun membuat prediksi kinerja jaringan jalan. Mulai dari tahun 2020, 2025 dan 2030. Di mana di tahun 2030 sesuai dengan pradiksi Level  Of  Service (LOS) mengalami kepadatan yang amat sangat parah.
Bahkan Wicaksono menuliskan huruf F untuk beberapa titik jalan asal tujuan dan pergerakannya. Dia mencontohkan Lawang-Batu, dengan jaringan jalan Lawang-Singosari pada 2030 dengan VCR 1.60 prediksi angka kepadatan di huruf F.
” LoS adalah suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknyapada volume tinggi, kecepatan akan menurun,’’ ungkapnya.
Sementara itu Camat Dau, Eko Margianto juga mengatakan, bahwa wacana pembangunan jalur alternatif  di wilayah Malang Barat memang sudah lama terdengar. Namun demikian, sampai saat ini masih belum dapat terealisasi. Eko yang mengaku pernah pertugas di wilayah Kecamatan Pujon, mengatakan jika jalur lingkar barat ini mulai gencar dibahas lantaran terdapat peningkatan kepadatan arus lalu lintas. Baik itu di wilayah Dau maupun wilayah Dinoyo, Kota Malang.
“ Jalur alternatif ini penting, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jika dibandingkan wilayah, Dau dengan Pujon, Ngantang, Kasembon berbeda. Karena di Pujon, Ngantang, Kasembon hanya memiliki satu akses jalan. Sedangkan kami memiliki beberapa alternatif,’’ urainya.
Menurut Eko, saat kondisi jalan utama macet, dia pun mencari jalur alternatif, saat menuju ke Kepanjen. Dan jalur alternatif itu cukup membantu, sekalipun kondisi jalannya cukup kecil.
”Dari Dau melewati jalur alternatif. Cuma hati-hati, karena banyak persimpangan, rute yang dilalui pun bisa semakin jauh,’’ ungkapnya.
Eko sendiri tidak terus menerus wilayah mengalami kepadatan arus. Pihaknya juga berusaha untuk mengusulkan pelebaran jalan, di jalur arteri. Sehingga kepadatan arus pun dapat berkurang.(ira/ary)



Loading...