Keteledoran Akun Polisi Sebar Hoaks, Pakar Komunikasi: Ekstrem dan Ciderai Hak Rakyat | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 28 Sep 2019, dibaca : 1638 , bagus, asa

MALANG - Di tengah gegap gempita melawan hoaks, akun Twitter TMC Polda Metro, @TMCPoldaMetro justru berbuat sebaliknya. Meskipun kini tuitan  soal ambulans yang diamankan di Pejompongan, Jakarta,sudah  hilang. Namun akun resmi polisi itu malah kecolongan, pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang menilai hal ini sangat ekstrem dan menciderai hak rakyat.
Ya, kemarin pagi, cuitan soal ambulans sudah tak ada lagi di akun @TMCPoldaMetro. Awalnya, ada dua cuitan dari @TMCPoldaMetro soal ambulans yang diamankan karena diduga terkait demo ricuh. Cuitan itu diunggah pada pukul 02.14 WIB dan 02.15 WIB. Dalam dua cuitan itu juga ada dua video yang ikut diunggah.

Namun, ketika dilihat kembali sekitar pukul 08.20 WIB, kedua cuitan tersebut sudah tak ada. Belum diketahui penyebab hilangnya dua cuitan tersebut. Akun resmi miliki Polda diduga ikut menjadi akun penyebar berita hoax tersebut. Pakar komunikasi UMM Sugeng Winarno, M.A menyebut bahwa unggahan hoax dari akun Polda membuktikan sejumlah hal penting.
Bahwa membuat konten di media sosial (Medsos) bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan instansi pemerintah pun masih bisa kecolongan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, second recheck juga masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh admin Medsos.
"Mengunggah konten di Medsos itu sangat sulit, admin Medsos harus menguasai komunikasi Medsos yang benar melalui second recheck atau validasi informasi. Kalau kita lihat faktanya, Polda sudah mengakui adanya keteledoran. Kita lihat implikasi unggahannya, kalau memang sangat meresahkan, tentu bisa diperkarakan lewat jalur hukum," urainya ketika dihubungi oleh tim Malang Post.
Dijelaskannya, keteledoran dalam mengunggah konten di Medsos diperparah dengan karakteristik Medsos itu sendiri, yakni efek echo chamber. Yang mana, unggahan media sosial seolah-olah seperti suara yang menggema dan mendistorsi suara aslinya.
"Jadi semacam efek yang membuat hal tidak benar menjadi benar, begitu juga sebaliknya. Seolah-olah kalau sudan viral sudah benar faktanya," terangnya.
Lebih lanjut menurut Sugeng, kasus keteledoran unggahan konten di Medsos oleh akun instansi kenegaraan kali ini adalah yang paling ekstrem. Sepengetahuannya, baru kali ini terdapat akun instansi resmi kenegaraan yang menyebarkan berita tidak valid. Bahkan cenderung meresahkan masyarakat, di tengah situasi politik yang tengah memanas.
"Setahu saya ini yang paling ekstrem. Sebenarnya jika kita mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2008, yang mengatur bagaimana menyampaikan informasi yang layak menjadi hak publik atau public right to know. Jadi kalau informasi yang disebarkan tidak benar, jelas itu menciderai hak masyarakat,” terangnya.
Ditambahkannya, jika terdapat pihak yang merasa keberatan dengan konten unggahan tersebut. Bahkan memiliki bukti-bukti yang cukup, tentu dapat diperkarakan ke ranah hukum. Menurutnya, kasus unggahan konten Medsos oleh akun instansi kenegaraan tersebut juga dapat menyeret para admin Medsos secara personal. Sebab admin Medsos tidak melalui sistem verifikasi bertahap seperti di media massa.
"Berbeda dengan media massa, Medsos masuk kategori komunikasi kelompok. Maka posisi admin turut bertanggung jawab, karena secara personal menunggah konten tersebut tanpa verifikasi bertahap. Kalau di media massa, contohnya seperti kasus cover majalah Tempo belum lama ini. Itu baru yang bertanggung jawab instansi," urainya.(asa/ary)



Loading...