MalangPost - Kepala SKPD Pemkot Batu Kebanyakan Plt

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

Kepala SKPD Pemkot Batu Kebanyakan Plt

Kamis, 02 Jul 2020, Dibaca : 3078 Kali

BATU - Jabatan lima kepala di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Batu yang kosong diminta segera diisi. Dewan Kota Batu menegaskan jika kursi kepala dinas tetap kosong kinerja Pemkot Batu tidak bisa efektif.

 

Lima SKPD yang kosong saat ini diisi oleh pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan kewenangannya terbatas.

 

"Dewan sudah pernah menyampaikan, tapi kembali lagi penunjukan merupakan kebijakan kepala daerah setelah ada proses open bidding,"kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu Didik Mahmud, Kamis (2/7/2020).

 

Dikatakan Didik, jabatan plt diperbolehkan tapi tidak boleh terlalu lama waktunya. Sesuai aturan pun maksimal enam bulan.

 

Yang pernah terjadi di Pemkot Batu, jabatan Plt Disparta sampai dua tahun, Plt Satpol PP hampir setahun. Tidak ada program yang mampu diwujudkan dengan maksimal. Jangan sampai hal ini terus terjadi, makanya Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera mengajukan ke pusat/BKN.

 

"Jangan menunggu, segerakan. Apalagi eselon II banyak yang akan pensiun. Sebisanya per 1 Januari 2021 harus sudah diisi pejabat definitif," tambah Didik.

 

Ada delapan jabatan kosong di Pemkot Batu, yaitu DPMPTSPTK, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, asisten, dan dua posisi staf ahli tidak ada yang mengisi.

 

Belum lagi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), banyak SKPD yang digabung dan dipecah.Imbasnya banyak jabatan kepala SKPD yang hilang dan baru.

 

Didik mencontohkan, Bagian Humas Setda Pemkot Batu bakal tergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Lalu, Dinas Ketahanan Pangan (DPK) bakal bergabung dengan Dinas Pertanian (Dispertan).

 

Dampak paling terasa ketika memasuki pembahasan APBD 2021. Akan muncul banyak masalah dan kendala. Plt hanya pejabat sementara untuk melaksanakan tugas harian. Jadi, tidak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya strategis, termasuk kebijakan anggaran.

 

"Plt tidak boleh membuat kebijakan baru, kecuali melanjutkan dari defenitif, lalu tidak boleh membuat anggaran baru apalagi anggaran besar. Kalau terus terjadi, nanti bagaimanakah penyusunan anggaran tiap SKPD kalau plt, bakal tak maksimal nanti programnya," tegas dia.

 

Kepala BKPSDM Kota Batu Siswanto mengaku sudah menyiapkan open bidding. Pihaknya juga mengaku sudah melayangkan surat ke KASN supaya open bidding segera terlaksana.

 

"Untuk SKPD yang kosong diisi oleh Plt. Sesuai aturan untuk Plt maksimal menjabat 3 bulan. Kemudian jika open bidding juga masih dalam proses, akan diperpanjang lagi 3 bulan atau total 6 bulan. Itu mengacu pada SE BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian," terang Siswanto.

 

Sekarang, pemkot masih menunggu rekomendasi dari KASN. Kemudian tinggal melaksanakan open bidding dengan membentuk tim pansel, rapat assesment, berikutnya proses uji bidang, dan terakhir akan muncul nama degan nilai tertinggi baru ditunjuk oleh kepala daerah/wali kota.

 

"Tim akan menyodorkan tiga nama nilai tertinggi sesuai kecocokan posisi agar pejabat tersebut bisa memaksimalkan program kegiatan dan dianggap mampu.

Nanti kembali wali kota yang menunjuk pejabatnya. Baru disampaikan ke KASN lagi setelah rekomendasi pusat," tandasnya.

 

Sekarang, lima jabatan kosong diisi pelaksana tugas atau Plt diantaranya DPUPR oleh Alfi Nur Hidayat yang juga sekretaris DPUPR, BPBD Plt oleh Agung Sedayu yang merangkap Kabid Bina Marga DPUPR, Plt Satpol PP oleh M. Nur Adhim yang juga sekretaris Satpol PP, dan Plt Asisten II oleh Eko Suhartono yang juga menjabat sebagai Kepala Diskumdag.

 

DLH tetap Plt dijabat oleh Arief As Siddiq, DPMPTSP dan Naker dirangkap oleh Bambang Kuncoro yang saat ini dipercaya menjabat Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Batu.(rak)

Editor : Raka
Penulis : Redaksi